KEBIJAKAN LIBERALISASI SEKTOR TELEKOMUNIKASI DAN DAMPAKNYA TERHADAP UPAYA PEMERINTAH MENGATASI KESENJANGAN DIGITAL DI INDONESIA

Adi Purwanto Nur Atmojo, Dra. Siti Daulah Khoiriati, MA.

2011 | Tesis | S2 Ilmu Politik/Hubungan Internasional

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui akibat dari liberalisasi sektor ekonomi serta dampaknya terhadap upaya Pemerintah dalam mengatasi kesenjangan digital di Indonesia. Permasalahan kesenjangan digital di Indonesia terjadi dikarenakan adanya ketimpangan infrastruktur pada daerah-daerah pusat perekonomian dan pemerintahan dibandingkan dengan daerah-daerah terpencil. Permasalahan ini timbul dikarenakan keterbatasan Pemerintah dalam hal pendanaan, teknologi, dan sumber daya manusia untuk mengembangkan infrastruktur dan layanan telekomunikasi ke wilayah-wilayah terpencil di Indonesia. Liberalisasi telekomunikasi merupakan suatu kebijakan Pemerintah untuk membuka pasar telekomunikasi nasional, menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan yang ada, serta mereposisi peran Pemerintah dari operator menjadi regulator. Perdagangan jasa telekomunikasi secara internasional berada di bawah rejim General Agreement on Trade in Services (GATS) yang disahkan pada tahun 1994. Pada rejim GATS ini sektor telekomunikasi berkembang ke arah kompetisi yang sifatnya menggobal. Para operator telekomunikasi saling bersaing untuk memberikan layanan yang semakin inovatif kepada calon pelanggannya. Kondisi ini memicu operator incumbent, yang lazimnya dimiliki oleh Pemerintah untuk meningkatkan daya saing, efisiensi dan efektifitasnya di sektor ini. Proses liberalisasi sektor telekomunikasi juga membuka kesempatan bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di sektor ini. Pada kasus Indonesia, investor asing memiliki peran besar dalam kemajuan pesat telekomunikasi nasional dikarenakan modal finansial serta teknologi yang mereka miliki. Merespon permasalahan ketidakmerataan infrastruktur dan layanan telekomunikasi di Indonesia dan fenomena liberalisasi yang terjadi pada sektor telekomunikasi, tesis ini bertujuan untuk meneliti bagaimana Pemerintah menanggapi dan memanfaatkan kondisi ini. Kerjasama Pemerintah dan Korporasi Swasta dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi nasional diperlukan untuk memperpendek jurang digital divide. Kolaborasi Pemerintah-Korporasi Swasta ini dapat kita lihat dalam proyek infrastruktur telekomunikasi Palapa Ring dan Program Universal Service Obligation (USO).Hal ini diharapkan menjadi jalan keluar untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh rakyat Indonesia.

The purpose of this research is to determine a result of the liberalization of economic sectors and its impact on the Government's efforts in overcoming the digital divide in Indonesia. Problem of digital divide in Indonesia is due to imbalance of infrastructure in the central areas of the economy and administration compared to remote areas. This problem arises because of the limitations of government in terms of funding, technology and human resources to develop infrastructure and telecommunication services to remote areas in Indonesia. The liberalization of telecommunications is a Government policy to open up national telecom markets, eliminate trade barriers that exist, and repositioning the role of government from operator to regulator. International telecommunications services trade under the regime of the General Agreement on Trade in Services (GATS) which was ratified in 1994. In GATS regime is developing the telecommunications sector in the direction of competition that are global. The telecom operators competing to provide more innovative services to their prospective customers. These conditions trigger the incumbent operator, which typically are owned by the Government to improve competitiveness, efficiency and effectiveness in this sector. The process of liberalization of the telecommunications sector is also opening opportunities for foreign investors to invest their capital in this sector. In the case of Indonesia, foreign investors have a large role in the national telecommunications due to the rapid progress of financial capital and technology they have. Responding to problems of inequity in infrastructure and telecommunications services in Indonesia and the phenomenon of liberalization that occurred in the telecommunications sector, this thesis aims to examine how governments respond to and exploit these conditions. Joint Government and Private Corporations in the development of national telecommunications infrastructure necessary to shorten the gap of digital divide. Public-Private Collaboration Corporations can we see in telecommunications infrastructure projects Palapa Ring and the Program of the Universal Service Obligation (USO). This is expected to be a way out to improve the accessibility and utilization of information and communication technology by the people of Indonesia.

Kata Kunci : Digital Divide, telecommunications, liberalization, infrastructure