KEBIJAKAN LIBERALISASI FOREIGN PORTFOLIO INVESTMENT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBIJAKAN PERBANKAN NASIONAL DALAM PEMBERIAN KREDIT USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA (Periode Megawati Soekarnoputri – Susilo Bambang Yudhoyono)

Sugeng Ribowo, Dra. Siti Daulah Khoiriati, MA.

2011 | Tesis | S2 Ilmu Politik/Hubungan Internasional

Foreign portfolio investment sebagai salah satu bagian dari kebijakan investasi asing, keberadaannya memiliki peran yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi suatu negara, terutama negara-negara yang sedang berkembang dalam upaya mencegah defisit negara. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang telah gencar melakukan kebijakan ini dengan cara meliberalisasikan foreign portfolio investment, sehingga dana asing pun membanjiri Indonesia tanpa kendali. Hal ini disebabkan oleh ternyata, secara hukum produk-produk legislasi yang mengatur jenis-jenis investasi ini secara substansial tidak mengatur ikatan hukum antara kedua belah pihak negara. Oleh karena itu, secara tidak langsung mengakibatkan over overborrowing yang harus ditanggung negara dalam tempo tertentu. Hal ini berbeda dengan negara-negara berkembang lainnya yang telah membatasi foreign portfolio investment dengan pengawasan yang ketat dan pemberian insentif pajak terhadap investor, misalnya China, Korea, Thailand, dan sebagainya. Perilaku kebijakan seperti ini, tentunya sangat kentara tidak lepas atas pengaruh asing yang telah didengung-dengungkan oleh International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB) sebagai institusi pendonor internasional atas dasar globalisasi keuangan. Globalisasi keuangan ini, secara langsung maupun tidak langsung telah mendorong kebijakan pemerintah sangat ramah terhadap intervensi asing yang berlebih. Hal ini dibuktikan dengan kepemilikan dominan saham asing terhadap institusi korporasi (perusahaan) maupun keuangan (perbankan) yang secara implisit telah dilegalkan melalui Undang-Undang (UU). Oleh karena itu, foreign portfolio investment menimbulkan kekuatan magnetik yang luar biasa khususnya bagi institusi keuangan (perbankan) untuk senantiasa mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara membeli dan menjualnya kembali kepada asing daripada menyalurkannya terhadap pemberian kredit bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Fenomena seperti ini, berimplikasi terhadap perubahan kebijakan di sektor perbankan, yakni perbankan telah mengalami pergeseran fungsi vital sebagai lembaga intermediasi, yang seharusnya mampu secara efektif dan efisien mengalokasikan sumber dananya pada masyarakat. Pergeseran fungsi vital perbankan, dari aktivitas yang “tradisional” (pemberian kredit UMKM) ke aktivitas yang “non tradisional” (fee based income, transaksi derivatif-off balance sheet dan lain-lain) disebabkan oleh berbagai permasalahan yang kompleks menyangkut sisi kelembagaan, regulasi, maupun eksternal (globalisasi) sebagaimana telah disebutkan di atas. Oleh karena itu, tindakan ekonomi politik negara yang kuat marupakan solusi utama untuk mengatasi pergeseran tersebut. Dalam Tesis ini akan dibahas secara komprehensif kebijakan liberalisasi foreign portfolio investment dan implikasinya terhadap kebijakan perbankan dalam pemberian kredit UMKM. Disamping itu, dalam Tesis ini juga akan dipaparkan implikasi kebijakan yang relevan dengan perbaikkan fungsi vital perbankan sebagai lembaga intermediasi terhadap pemberian kredit UMKM, yang pengaruhnya dapat diharapkan bagi stabilitas keuangan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan

Foreign Portfolio Investment is one of the parts of foreign investment policy, its existence has the important role to the economic development of a country, especially to the developing countries to prevent the deficit of a country. Indonesia is one of developing countries that has implemented the policy rapidly by liberating foreign portfolio investment. This makes the foreign fund flood Indonesia without any control. Its legally caused legislation product regulating the kinds of this investment subtancially do not regulate legal precision between two countries. Therefore, it gives overborrowing impacts that have to be guaranted by a country in a certain time. Its different from other developing countries determined foreign portfolio investment with the strong control and given tax disincentive to the investors, such as China, Corea, Thailand and others. The behavior of this policy, is appereant and it cannot be separate from foreign influence that suggested by International Monetary Fund (IMF) and World Bank (WB) as a financial international institution with the basic financial globalization. Financial globalization, directly and indirectly has supported the government policy that is very kind to the foreign intervention. Its evidenced by the dominated legalize by the ownership of foreign stock in foreign right corporation or financial institution (banking) that has implicitly through laws. Therefore, foreign portfolio investment has caused the magnetic strength, especially banking institution to get the traget of big gain by buying and selling it to foreigner than distributing of credit to the small and medium enterprises. This Phenomenon, implicates to the change to the policy in the banking sector, banking experienced shifting of vital function that as to be able to allocate the fund source to the society efficienly and effectivetely. The shifting of vital banking function, from traditional activity to the non-traditional activity is caused by the complicated problems like institution, regulation, and globalization, especially financial globalization. Therefore, the strength of the state about political economy is the main solution to solve these problems. This research, will be analyzed comprehensively about the Policy of Foreign Portfolio Investment Liberalization and its Implications toward the National Banking Policy on Giving the Credit to the Small and Medium Enterprises. Beside, this research will also be explained the relevant policy to solve the vital functions of banking as intermediation institution to the small and medium enterprises, its influence can be hoped to the financial stability and economic development sustainability.

Kata Kunci : Liberalization, Foreign Portfolio Investment, International Monetary Fund (IMF), World Bank (WB), globalisasi keuangan, Ekonomi politik, Perbankan, aktivitas tradisional, aktivitas non-tradisional dan Kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).