PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK MASYARAKAT DI DALAM KAWASAN TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG-BULUSARAUNG PROVINSI SULAWESI SELATAN

Fatimah M.Pandang, S.H, Taufiq El Rahman, S.H., M.H.

2011 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui hak-hak masyarakat di dalam kawasan hutanBantimurung Bulusaraung setelah ditetapkan sebagai Taman Nasional, faktorfaktor yang mendorong masyarakat untuk mempertahankan hak-haknya di dalam kawasan Taman Nasional, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh warga masyarakat maupun pemerintah dalam rangka mencari solusi penyelesaian hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian lapangan yang diperkuat dengan penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Alat pengumpul data adalah melalui wawancara. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Simbang dengan responden berjumlah 60 orang, yang diambil secara purposive non random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, hak-hak atas tanah warga masyarakat didalam kawasan hutan Bantimurung Bulusaraung setelah ditetapkan sebagai Taman Nasional, menurut kenyataannya sudah tidak diakui lagi, sebab warga masyarakat dilarang dan dihalang-halangi melakukan penebangan pohon, mengambil rotan, memungut kemiri dan kegitan lainnya didalam kawasan Taman Nasional. Faktorfaktor yang mendorong warga masyarakat mempertahankan hak-haknya didalam kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, yaitu factor terbatasnya areal tanah pertanian yang tersedia, faktor pengrtahuan dan sikap masyarakat terhadap keberadaan Taman Nasional Bantimurun Bulusaraung masih kurang dan faktor ketidakjelasan tapal batas kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan warga masyarakat dalam penyelesaian konflik terhadap hak-hak masyarakat didalam kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, yaitu (a. yang dilakukan oleh warga masyarakat: melakukan unjuk rasa mendatangi kantor DPRD Kabupaten Maros dan meminta bantuan hukum ke Lembaga Bantuan Hukum untuk mewakili kepentingannya dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi. b. yang dilakukan oleh pemerintah: mempercepat pengukuhan batas, letak danluas kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung agar memperoleh kepastian hukum, melibatkan peran serta warga masyarakat untuk menjaga kelestarian Taman Nasional, dalam bentuk bina desa, Pohon kehidupan, dan mengadakan penyuluhan.)

This study aimed to determine the rights of peoples in the region hutanBantimurung Bulusaraung after designated as National Park, the factors that encourage people to defend their rights within the National Park area, and the efforts made by citizens and government in order settlement solutions peoples' rights in forest areas Bantimurung Bulusaraung National Park. This research is an empirical legal research, the research field, reinforced with library research. The data obtained are the primary data and secondary data. Data collection tool is through the interview. This research was conducted in District Simbang by respondents numbered 60 people, drawn by purposive non-random sampling. The results showed that, over land rights in forest area residents Bantimurung Bulusaraung after designated as National Park, in reality is not recognized anymore, because citizens are banned and prevented from doing the logging of trees, take a cane, picked up the candle and the activity of other within the National Park area. The factors that encourage citizens defend their rights within the National Park area Bantimurung Bulusaraung, the factor of limited area of agricultural land available, pengrtahuan factors and public attitudes toward the existence of the National Park Bantimurun Bulusaraung uncertainty factor is still lacking and the boundary of the Park area Bantimurung Bulusaraung . The efforts undertaken by the government and the citizenry in the resolution of conflict on people's rights within the National Park area Bantimurung Bulusaraung, that is (a. made by members of the community: a strike came to the Maros district legislature and ask for legal assistance to the Institute Help law to represent their interests in resolving legal issues that occur. b. is performed by the government: the inaugural speed limit, the location of National Parks danluas Bantimurung Bulusaraung to obtain legal certainty, involving the participation of citizens to preserve the National Park, in the form of village community development, tree of life, and entered counseling.)

Kata Kunci : Perlindungan hukum, hak-hak masyarakat