PENGAWASAN PEMERINTAH DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELINTAS BATAS ILEGAL DI PERBATASAN INDONESIA DAN TIMOR LESTE YANG BERPENGARUH PADA PENDAPATAN DAERAH DAN SEKTOR BISNIS DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Wilhelmus Hendrikus Welfredus Leba, SH, Andi Sandi Antonius, T.T., S.H., LL.M.

2011 | Tesis | S2 Magister Hukum

Tujuan penelitian ini mengenai Pengawasan Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelintas Batas Ilegal di Perbatasan Indonesia dan Timor Leste yang Berpengaruh pada Pendapatan Daerah dan Sektor Bisnis di Kabupaten Timor Tengah Utara adalah untuk mengetahui sejauhmana pengawasan pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara terhadap pelintas batas ilegal di wilayah perbatasan antara Kabupaten Timor Tengah Utara dan District Oecusse. Selain itu, mencakup pula upaya Pemerintah Daerah dalam mengembangkan wilayah perbatasan tersebut sesuai dengan tanggungjawab yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah dalam hal pendapatan dan penegakan hukum. Penelitian ini adalah penelitian hukum (legal-research). Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Data diperoleh dengan cara studi pustaka dan penelitian lapangan. Pengumpulan data dengan cara penelitian langsung ke lapangan untuk mencari keterangan dan informasi yang relevan dengan objek penelitian dengan cara wawancara menggunakan metode tanya jawab. Data primer dan sekunder akan dianalisis secara kualitatif dengan mengkategorikan data sesuai ketertarikan pada masing-masing rumusan masalah. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara seharusnya lebih bijak dengan tidak terfokus pada keamanan saja tetapi perlu dibarengi dengan pembangunan kesejahteraan masyarakat sehingga permasalahan lintas batas ilegal yang berpangkal pada ketergantungan ekonomi dengan negara tetangga dapat diatasi. Pembangunan yang dilakukan merupakan penegasan akan wilayah kedaulatan negara mengingat masih ada titik-titik batas tertentu yang masih bersengketa. Bilamana semua itu dapat direalisasikan maka dengan sendirinya pemerintah mempersempit kegiatan pelegalan bisnis yang ilegal dan tidak beretika tersebut kedalam suatu tatanan yang mencerminkan supremasi hukum di beranda depan negara.

The purpose of this research regarding Government Supervision in Law Enforcement Against Illegal Passer Limits in the Border of Indonesia and Timor Leste Revenue Affecting the Region and Sector Business District in Timor Tengah Utara is to identify the extent of government control of Timor Tengah Utara regency against illegal border passer in the border region between Timor Tengah Utara District and the Oecusse District. In addition, it also includes local government effort in developing border areas in accordance with the responsibilities which is contains on Regulation Number 32 Year 2004 about Regional Government in order to provide benefits to the community and region as in terms of revenue and law enforcement. This research is legal research. This study uses normative legal research which is data obtained by literature study and field research. The method of this data is directing research which is to find out relevant information, with the object of research by direct interviews using the method of question and answer. Primary and secondary data will be analyzed qualitatively by categorizing the data in accordance with their respective interests in the formulation of the problem. Timor Tengah Utara regency government should be more wisely and they do not focus on security but also on development of public welfare, so the illegal cross-border problems that resulted in economic dependence with neighboring countries can be resolved. That development is being done to clarify areas of sovereignty. Because of that, there are still certain points of the disputed boundary. If it can be realized, the government can narrow the illegal and unethical activities of these into an order that reflects the rule of law in our country.

Kata Kunci : Lintas Batas Ilegal, Pendapatan Daerah, Bisnis