STUDI ANALISIS POLITICAL CORUPTION DALAM PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2009 DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

JOSEP SAPASURU, SP, Dr. Gabriel Lele

2011 | Tesis | S2 Magister Adm. Publik

Penelitian ini diakukan untuk mengetahui bentuk perilaku korupsi politik yang dilakukan oleh DPRD yang melibatkan eksekutif di Kabupaten Seram Bagian Barat selama periode pembahasan APBD. Selain itu, penelitian ini juga dapat membentuk opini positif agar public mengetahui perilaku korupsi yang tidak hanya terjadi pada saat implementasi proyek. Korupsi politik mempunyai pengertian bahwa kewenangan politik yang dimiliki oleh DPRD dipergunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok. Korupsi politik merupakan perilaku menyimpang yang sering terjadi dalam konsultasi antara eksekutif dan legislative pada pembahasan APBD. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan menyajikan data yang sebenarbenarnya dari para informan pelaku dan dokumentasi yang ada sehingga terdapat komparasi antara usulan dan rencana anggaran yang disetujui oleh DPRD. Dalam penelitian ini, selain menyajikan analisis terhadap hasil pengolahan data dari informan, juga mengungkapkan harapan dan upaya public (masyarakat dan LSM) untuk ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan sehingga korupsi politik yang ada di lembaga legislative (DPRD) dapat direduksi. Sedangkan untuk lokus penelitian berada di Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku. Hasil penelitian ini memberikan deskripsi bahwa kewenangan yang melekat pada eksekutif dan DPRD yang sangat besar menyebabkan prioritas agenda pembangunan tidak lagi berpihak kepada public. Kewenangan yang besar pada legislative menyebabkan DPRD mempunyai hak untuk menyetujui dan menolak usulan agenda kegiatan oleh eksekutif. Dengan kondisi demikian, maka peluang DPRD untuk melakukan penyelewengan wewenang dengan melakukan kolusi dan menerima suap dari eksekutif dan pihak swasta sebagai rekanan pelaksana kegiatan, untuk menyetujui dan mendapatkan keuntungan materiil berkaitan dengan agenda kegiatan yang masuk dalam APBD. Bentuk-bentuk korupsi politik yang dilakukan oleh DPRD adalah dengan menyetujui usulan agenda (RAPBD) oleh eksekutif dengan disertai komitmen-komitmen terkait dengan keuntungan yang diperoleh pihak swasta sebagai pelaksana kegiatan yang akan datang. Selain itu, dalam masa konsultasi anggaran dengan eksekutif, DPRD juga menerima suap agar usulan yang disusun oleh eksekutif dapat disetujui.

Decentralization is currently carrying negative excess for regional development. It is caused by the regional authority to managing finances, so that’s appears despited the interests of public control. The authority inherent in the executive and legislative cause huge priority development agenda is no longer siding with the public as stakeholder component. With a huge influence on the legislative authority, there appears a domination of power that comes from the authority of Parliament to approve or reject proposals by the executive agenda. With this situation, the opportunity to conduct legislative authority by making collusion of fraud and accepting bribes from executives and private company as implementing development agendas partners, to approve and receive material benefits associated with the agenda of activities that are included in the budget. Political corruption made by Parliament is to approve the proposed agenda (RAPBD) accompanied by the executive with commitments related to private benefits as contractors of the upcoming events. In addition, during the budget consultation with the executive, parliament also accepted bribes in order to proposals prepared by the executive can be approved. While for the locus of research in West Seram District, Maluku Province, by using qualitative descriptive research method, by presenting the truth data from informants and agents existing documentation so that there are comparisons between the proposal and budget plan approved by parliament. In this study, besides presenting an analysis of the data processing of the informants, also expresses the hope and effort to the public (communities and NGOs) to participate in development planning so that there is political corruption in the legislative body (DPRD) can be reduced.

Kata Kunci : Korupsi politik, DPRD, Kabupaten Seram