TAHAPAN DAN PROSES PENERAPAN E-GOVERNMENT DI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI TAHUN 2001-2010 (STUDI KASUS: BPK RI PERWAKILAN PROVINSI D.I.Y.)

Gede Ayusari Lendra, Prof. Ir. Achmad Djunaedi, M.U.P., Ph.D.

2011 | Tesis | S2 Mag.Tekn.Informasi

Inisiatif e-government telah marak diterapkan di Indonesia sejak tahun 1990-an, namun pemerintahan di Indonesia mulai menerapkan e-government sejak tahun 2000-an dengan tingkat keberhasilan yang beragam. E-government di BPK RI adalah menerapkan pemeriksaan berbasis elektronis (e-audit), pertukaran informasi, dan penyediaan layanan secara online guna memenuhi harapan seluruh stakeholders BPK sesuai dengan tugas dan fungsi pemeriksaan. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan tahapan dan proses penerapan e-government di BPK RI Perwakilan Provinsi DIY serta menggali faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan e-government. Penelitian ini adalah penelitian eksplanatoris dengan metode studi kasus. Di awal penelitian terdapat proposisi teoritis yang digunakan sebagai acuan dalam pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam, observasi langsung, pemeriksaan dokumen, dan rekaman arsip. Analisis data dilakukan dengan mendasarkan pada proposisi teoritis, diawali dengan membuat suatu penjodohan pola (antara temuan di lapangan dengan proposisi teoritis) kemudian dilanjutkan dengan membuat suatu penjelasan dalam bentuk naratif. Penelitian ini mengkategorikan aspek tujuan, perencanaan, layanan, back office, infrastruktur, dan manajemen dalam mendeskripsikan strategi penerapan e-government. Strategi tersebut merupakan kisi-kisi penelitian yang disusun sesuai teori/acuan yang digunakan. Penerapan e-government di BPK RI berdasarkan periode kepemimpinannya dibagi menjadi tiga tahap yaitu periode I (2001-2004), periode II (2004-2009), dan periode III (2009-2010). Dari hasil analisis dan pembahasan diketahui bahwa ada beberapa faktor baru yang merupakan rincian dari faktor yang telah ada yang mempengaruhi penerapan e-government di BPK RI Perwakilan Prov. DIY meliputi: aspek politik, aspek individu (latar belakang dan demografi), aspek psikologi (persepsi, belajar, motivasi), dan aspek organisasi (budaya). Implikasi kebijakan yang bisa disarankan dalam rangka menerapkan e-gov dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu kebijakan terkait pengembangan TI, pengembangan SDM, dan kebijakan umum.

E-government initiatives have been rife implemented in Indonesia since the 1990s, but the government in Indonesia began to implement e-government since the 2000s with varying levels of success. Definition of e-government in BPK RI is implementing electronic-based investigation (e-audit), information exchange, and providing online services to fill the expectations of all stakeholders BPK. This research aimed to describe the phase and process of implementing e-government in BPK RI DIY Provincial Representative and exploring the factors that influence the implementation of e-government. This research uses case study method. Type of research is an explanatory. At the beginning, there are theoretical propositions that are used as reference in data collection. Data was collected through depth interviews, direct observation, examination of documents, and archival recordings. Data analysis was done by basing on theoretical propositions, beginning with making a pairing pattern (between the findings in the field with the theoretical proposition) and then proceed to make an explanation in narrative form. This study categorizes aspects of goal, planning, service, back office, infrastructure, and management in describing the strategy of implementing e-government. The strategy prepared in accordance theory. Implementation of e-government in BPK RI based on the leadership period is divided into three stages: first period (2001-2004), period II (2004-2009), and period III (2009-2010). From the analysis and discussion found that there are some new factors that are the details of the existing factors that influence the implementation of e-government in BPK RI DIY Provincial Representative, include some aspects: political, the individual (background and demographics), psychology (perception, learning, motivation), and organization (culture). Policy implications can be suggested to implement e-government categorized into policy related to IT development, human resource development, and public policy.

Kata Kunci : e-government, e-audit, metode studi kasus