PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS DI ORGANISASI IKATAN NOTARIS INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Shelly Yeneda, Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M.

2011 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana INI mengimplementasikan penegakan Kode Etik Notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta dan untuk mengetahui dan menganalisis apa saja yang menjadi hambatan INI dalam menegakkan Kode Etik Notaris khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode penulisan dalam tesis ini adalah yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan, sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara. Wawancara dilakukan terhadap narasumber dan responden dari Kantor Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dan Notaris serta Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan metode menggunakan metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Adapun untuk pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode berpikir yang deduktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian yang khusus. Berdasarkan penggunaan metode ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang kesesuaian landasan konseptual yang digunakan dengan judul penelitian. Penegakan kode etik di DIY oleh Organisasi INI dilakukan oleh Dewan Kehormatan sebagai pepanjangan tangan INI sudah berjalan namun kurang efektif. Hal ini terjadi karena pemberian sank si yang tidak tegas sehingga kurang optimalnya penegakan kode etik yang tidak seimbang dengan banyaknya jumlah notaris, kurangnya tatakrama dan etika antar sesama notaris, kurangnya komunikasi dengan organisasi dan kebutuhan ekonomi. Hambatan dalam menegakkan kode etik notaris adalah banyak anggota Dewan Kehormatan Notaris khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta ini yang menjadi anggota Dewan Kehormatan hanya untuk menutupi kekurangannya dalam hal ketidaktahuan akan kode Etik Notaris, pengadaan informasi yang kabur dan tidak tegas sehingga mempersulit diketahui adanya pelanggaran kode etik, dengan kata lain saling sungkan sebagai sesama notaris dapat menghambat penegakan kode etik notaris.

The research aims at identifying and analyzing the implementation of notary code of ethics enforcement performed by Indonesian Notary Association (INI) in Special Region of Yogyakarta as well as the obstacles faced by INI in enforcing the notary code of ethics particularly in Special Region of Yogyakarta. The research adopts juridical empiric al method. Data employed in the research are primary and secondary data. Secondary data are obtained from library study, while primary data are gained through interview with informants and respondents from the office of Ministry of Law and Human Rights, notary, and the officials of INI for Special Region of Yogyakarta. The research adopts qualitative analysis method, which enable s the researcher to analyze the data obtained qualitatively and to present the results descriptively. In withdrawing the conclusion, deductive method of thought is applied, which is concluding the specific research findings. Based on this method, vivid and inclusive description on the suitability of conceptual bases used under the research title can be obtained. The enforcement of notary code of ethics in Special Region of Yogyakarta by INI, which is performed by Honorary Board as the extension of INI, has been going well but less effective. This is due to indistinct grant of sanction which results in less optimum enforcement of unbalanced code of ethics with the great number of notary, lack of etiquette and ethic among the notaries themselves, lack of communication with the organization, and financial needs. The obstacles in enforcing notary code of ethics are the great number of the members of Honorary Board of Notary, particularly in Special Region of Yogyakarta, who become the members of Honorary Board only to cover up their ignorance of notary code of ethics and the vague and indistinct provision of information which complicates the investigation on code of ethics violation. In other words, reluctance among the notaries can hinder the enforcement of notary code of ethics.

Kata Kunci : Kode Etik, Notaris, Ikatan Notaris Indonesia