PERILAKU CALO DALAM PENGURUSAN SERTIPIKAT TANAH ( Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupatan Sleman )

GAD MOMOLE, S.Si.T, I Made Suardjaya, Ir. M.Sc., Ph.D.

2011 | Tesis | S2 Magister Adm. Publik

Pelayanan public di bidang pertanahan masih menjadi salah satu isu penting hingga saat ini. Munculnya berbagai keluhan masyarakat terhadap kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pelayanan public di bidang pertanahan merupakan cerminan bahwa masyarakat belum merasa terlayani dengan baik. Posisi tawar pengguna jasa yang lemah terhadap penyelenggara pelayanan dengan tidak adanya pilihan bagi pengguna jasa untuk mendapat pelayanan yang terbaik memberikan peluang terjadinya praktek calo dalam pengurusan sertipikat tanah. Menyadari pentingnya perbaikan pelayanan publik guna terwujudnya “Good Governance” dalam penyelenggaraan pelayanan publik khususnya bidang Pertanahan, maka penelitian tentang perilaku calo dalam pengurusan sertipikat tanah menjadi penting untuk dilakukan, mengingat calo dapat berdampak positif maupun negatif terhadap “performance” pelayanan publik bidang pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku calo dalam pengurusan sertipikat tanah agar dapat memberikan gambaran praktek percaloaan dalam pengurusan sertipikat tanah sehingga kebijakan yang akan diambil tepat dan mampu menyelesaiakan masalah pelayanan publik bidang pertanahan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan pendapat Alatas tentang penyebab munculnya calo dalam pelayanan publik disamping itu teori lain yang mendukung penelitian ini adalah teori “exit” dan “voice” yang diungkapkan oleh Albert Hirschman yang menyatakan bahwa pelayanan publik dapat ditingkatkan apabila ada mekanisme “exit” dan “voice”. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian adalah perilaku calo dalam pengurusan sertipikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Informan yang dipilih adalah orang-orang yang dipandang mengetahui dan terlibat dalam pelayanan. Fenomena yang diamati adalah : perilaku calo dalam berinteraksi dengan pemohon sertipikat dan dengan aparat. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari informan dan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisis data menggunakan teknik kualitatif deskriptif. Hasil penelitian terhadap perilaku calo dalam pengurusan sertipikat tanah menunjukan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai Pejabat umum (publik) dengan kewenangan membuat Akta Tanah teridentifikasi sebagai perantara ”calo” dengan identitas formal. Identitas formal yang dimilikinya membuat PPAT selalu berinteraksi dengan aparat yang memungkinkan terjadinya hubungan ”simbiosis mutualisme”. Hubungan tersebut juga memunculkan peluang terjadinya praktek calo dalam pengurusan sertipikat tanah. Disamping itu berdasarkan hasil penelitian PPAT dianggap sebagai alternatif pilihan dalam pengurusan sertipikat tanah disebabkan ketidakpuasa warga pengguna/pemohon terhadap pelayanan Kantor Pertanahan. Dengan demikian PPAT dapat menciptakan mekanisme ”exit” terhadap pelayanan pengurusan sertipikat tanah.

Public services in the area of land are still one important issue to date. The emergence of a variety of public complaints against the performance of the National Land Agency (BPN) as an institution that is authorized to hold public services in the area of land is a reflection that society has not felt well served. Bargaining position is weak service users to service providers in the absence of choice for service users to get the best service brokers provide opportunities for practice in the management of land certificate. Recognizing the importance of improving public services in order to realize. Good Governance \"in the administration of public services in particular areas of the Land, the research on the behavior of Brokers in the maintenance of the land certificate to be important to do, given the broker can have a positive or negative towards\" performance \"of public service area of land. This study aims to determine the behavior of Brokers in the maintenance of the land certificate to provide description brokering practice in the management of land certificate so that the policies to be taken proper and capable of accomplishing their public service issues in land. The theory used in this study is based on opinion about the causes of the emergence of middlemen in the public service in addition to other theories that support this research is the theory of \"exit\" and \"voice\" that expressed by Albert Hirschman which states that public services can be enhanced when there is a mechanism \"exit\" and \"voice\". While the methods used in this research are descriptive method with qualitative research focus is the behavior of Brokers in the maintenance of the land certificate at Sleman District Land Office. Informants selected were those deemed to know and be involved in ministry. Observed phenomenon is: behavior of Brokers in the applicant interacts with certificates and with the apparatus. The data used are primary data obtained directly from informants and secondary data obtained indirectly. Technique data collecting by interview, observation and documentation. While for the analysis of data using descriptive qualitative techniques. Results of research on the behavior of brokers in the maintenance of title deed shows that the official maker of Land Act (PPAT) as a public official (public) with the authority to make certificate of Land identified as an intermediary \"broker\" with a formal identity. Formal identity of its making PPAT always interacts with the apparatus that enables the symbiotic relationship mutualism. These relationships also create opportunities for brokers in the management practices of land certificate. Besides, based on research results PPAT is considered as an alternative option in the management of land certificate due to the lack of fasting citizen user, applicant to service the Land Office. Thus PPAT to create a mechanism \"exit\" to service the maintenance of the land certificate.

Kata Kunci : Pelayanan publik bidang pertanahan, Calo, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)