URGENSI PEMEKARAN KECAMATAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Ansela Sarating, SH, Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

2011 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian yang berjudul “Urgensi Pemekaran Kecamatan Di Kabupaten Kapuas Hulu Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik” bertujuan untuk mengetahui urgensi pemekaran kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu dan kemajuan kondisi kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kapuas Hulu setelah ditetapkannya pemekaran kecamatan. Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif, melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan di Kabupaten Kapuas Hulu dengan titik berat penelitian pada pelayanan KTP di kecamatan. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumenter dan pedoman wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan urgensi pemekaran kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu adalah luasnya rentang kendali yang dihadapi kecamatan. Rentang kendali yang luas mencakup jarak tempuh yang jauh dan waktu tempuh yang lama antara ibukota kecamatan dan desa. Luasnya rentang kendali kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu disebabkan oleh luasnya wilayah kecamatan dan kondisi geografis. Rentang kendali yang luas menimbulkan inefisiensi biaya dan waktu bagi kecamatan dan masyarakat. Pasca pemekaran kecamatan, pelayanan publik di kecamatan masih dilakukan dengan pola fungsional dan belum menerapkan standar pelayanan. Belum diterapkannya standar pelayanan membuat pelayanan publik di kecamatan tidak memiliki standar menyangkut proses, waktu, biaya dan mutu produk yang dihasilkan. Pelayanan KTP di kecamatan pada kenyataannya memakan waktu lebih lama daripada sebelum pemekaran kecamatan. Biaya pelayanan KTP-pun berbeda di tiap kecamatan. Melihat pada penyelenggaraan pelayanan publik yang ada di kecamatan pasca pemekaran kecamatan dapat disimpulkan bahwa adanya pemekaran kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu belum dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu segera mengeluarkan perangkat hukum daerah mengenai penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pelayanan publik di kecamatan dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan serta merevisi Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Hulu agar pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sekaligus menciptakan keselarasan pengaturan kewenangan perizinan antar perangkat daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu juga perlu melakukan penambahan aparatur dan anggaran dana bagi kecamatan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

The research titled “Urgency to the Subdistrict Extension in Kapuas Hulu Regency towards the Increase of Public Service’s Quality” aims to find out the urgency of the subdistrict extension in Kapuas Hulu Regency and the current condition of public service’s quality after the subdistrict extention has been officially enacted. This research combines empiric legal research and normative legal research which is conducted by literature research and field research in Kapuas Hulu Regency, emphasized to residence identification card’s service in subdistrict. Tools for collecting data in this research are documentary study and interview guidelines. The obtained data then was analyzed with qualitative method to make conclusion. The result shows that urgency to the subdistrict extension in Kapuas Hulu district is the large span of control faced by subdistrict. The large span of control comprises of long distance and time-consuming travels between subdistrict’s capital and villages. The large span of control faced by subdistrict is caused by the extensive area of subdistrict and geographical condition. Those create inefficiency on cost and time for both subdistrict and resident. After subdistrict extension was officially decreed, subdistrict runs public service in functional pattern without applying standard’s service. Having no standard, public service in subdistrict has no benchmark on process, time, cost and quality of product. Subdistrict’s service on residence identification card obviously takes longer time than pre-extension of subdistrict. Each subdistrict puts different expense for service of residence identification card. Looking at the way the public service organized, it can be summarized that subdistrict extention is not yet able to encourage the increase of public service’s quality. The Local Government of Kapuas Hulu needs immediately to make regulation for implementation of the Minimum Service Standard on subdistrict’s public service and subdistrict’s integrated administration service, to revise the Regent’s Decree Number 18 of 2000 on Delegation of Some Governmental Authorities from Regent to the Head of Subdistrict as a part of Local Government of Kapuas Hulu therefore delegation of governmental authority is appropriate to Act Number 32 of 2004 on Local Government, and also to synchronize the licensing authority among local government’s apparatuses. Besides, the Local Government of Kapuas Hulu is suggested to add government officer and budget for subdistrict in order to increase public service’s quality.

Kata Kunci : Pemekaran Kecamatan, Pelayanan Publik.