STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi kasus di Kabupaten Halmahera Timur)

Dwi Cahyono, SE, Dr. Wahyudi Kumorotomo

2011 | Tesis | S2 Magister Adm. Publik

Otonomi daerah telah memberi perubahan besar terhadap sistem pemerintahan, kewenangan yang luas dan nyata bagi daerah untuk mengatur, mengelola serta menentukan arah pembangunan yang diimbangi dengan desentralisasi fiskal, membuat daerah lebih berperan besar terhadap terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Konsekwensi otonomi daerah adalah tuntutan untuk membiayai pembangunannya. Sebagai wujud dari tuntutan tersebut adalah upaya meningkatkan pendapatan daerah, dan salah satu upaya yaitu dengan menigkatkan penerimaan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan mengidentifikasi isuisu strategis yang mempengaruhi upaya peningkatan PBB di Kabupaten Halmahera Timur. Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal dengan analisis SWOT, pada Dinas PKKD dapat diidentifikasi 18 isu strategis, yaitu 4 faktor Kekuatan (Strenghts), 6 faktor Kelemahan (Weaknesses), dan 5 faktor Peluang (opportunities) serta 3 faktor Tantangan (Treats). Setelah melakukan Litmus Tes terhadap isu-isu strategis yang ada, kemudian diperoleh hasil 4 isu sangat strategis. Yaitu (1). Revisi Peraturan Daerah nomor 24 tahun 2007, tentang pembentukan Dinas PKKD, untuk mempertegas mandat dan misi organisasi dalam pengelolaan PBB, (skor 2,7), (2). Melakukan pendataan dan penilaian ulang terhadap objek dan subjek PBB, (Skor 2,5), (3). Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur dan menejemen PBB, (Skor 2,3) (4). Serta mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat tentang PBB, (Skor 2,2). Strategi yang di rekomendasikan dalam upaya peningkatan penerimaan PBB di Kabupaten Halmahera Timur, yaitu : 1). dalam merespon Revisi Perda nomor 24 tahun 2007, tentang pembentukan Dinas PKKD, untuk mempertegas mandat dan misi organisasi dalam pengelolaan PBB, yaitu membentuk Tim perumus, guna menyusun rancangan revisi perda yang aspiratif dengan melibatkan berbagai pihak. 2). Strategi untuk merespon pendataan dan penilaian ulang terhadap objek dan subjek PBB, yaitu melalui (a). pembentukan Tim pendataan, (b). Penyampaian dan pengembalian SPOP, (c). Verifikasi data objek dan subjek PBB. Sedangkan upaya penilaian NJOP, dengan membentuk Tim penilai NJOP, yang bertujuan melakukan pengumpulan, mengevaluasi serta menetapkan NJOP sesuai kondisi riil dilapangan. 3). Strategi untuk merespon meningkatkan Sumber Daya Manusia aparatur dan menejemen PBB. Yaitu bekerjasama dengan Lembaga Diklat Tekhnis, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan bidang kerja masing-masing. Kemudian 4). Strategi untuk merespon mengintesifkan sosialisasi kepada masyarakat tentang PBB, yaitu (a). Membentuk Tim intensifikasi PBB tingkat Kabupaten dan Kecamatan, (b). melakukan sosialisasi dengan penyuluhan yang bekerjasama dengan KPP Pratama, BPN dan lembaga terkait, serta (c). Melakukan sosialisasi dengan membuat himbauan, menggunakan spanduk dan stiker, (d). melaksanakan kegiatan pekan panutan di Kabupaten dan disetiap Kecamatan.

Regional autonomy has greatly changed government system, vast and real authority for localities to arrange, manage, and decide the development goal compensated with fiscal decentralization, and it has given them with greater roles in realizing good governance. The consequence of local autonomy concerns with its the demand of development financing. The realization of the demand relates to the effort of improving local income; and one of them is conducted by increasing PBB (Land and Building Tax). The present research aimed to identify and describe strategic issues in influencing the efforts of improving PBB in East Halmahera district. Based on the analysis of internal and external with SWOT analysis, the PKKD Office identified 18 strategic issues in the collection of PBB, which is 4 Power factor (Strenghts), 6 factors Weakness (Weaknesses), and 5 factors Opportunity (opportunities) and 3 factors Challenge (Treats .) After doing the litmus test of the strategic issues that exist, then obtained the results of 4 highly strategic issue. Namely (1).Revised Local Rule number 24 of 2007, concerning the establishment of the Office PKKD, to reinforce the mandate and mission organizations in the management of PBB, (score 2.7), (2). Collecting data and reassessment of the object and subject the PBB, (Score 2.5), (3). Improving the quality of human resources management of PBB, (Score 2.3) (4). And intensify the socialization to the community about PBB, (Score 2.2). Recommendations and suggestions on the strategy of increasing PBB revenue in East Halmahera district are: 1). in responding to Revision of regulation number 24 of 2007, concerning the establishment of the Office PKKD to reinforce the mandate and mission organizations in the management of PBB, which form a drafting team, in order to draft the revised regulations that aspiration with the involvement of various parties.2). Strategies for responding to data collection and reassessment of the object and the subject PBB, namely through (a). Team formation data collection, (b). Submission and return of SPOP, (c). Verification of the data object and the subject PBB. whereas in an effort NJOP assessment, by forming an assessment team NJOP, aimed at collecting and evaluating and determining appropriate NJOP real conditions on the ground. 3).Strategies to respond to increasing human resources personnel and management of PBB. By working together with technical training institutions, then the implementation of education and training is tailored to the respective field of work.Then 4). Strategies to respond to intensifying the socialization to the community about PBB, namely (a). Form a team intensification PBB district and subdistrict levels, (b). to socialize with the extension of cooperation with the KPP Pratama, BPN and related agencies, and (c). To socialize with a call by using the banners and stickers, (d). peer weekend activities undertaken in the district and each district.

Kata Kunci : -