PINJAMAN DAERAH DAN PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BANDAR UDARA PERINTIS DI KABUPATEN LABUHANBATU
Dini Suci Fatimah, S.E., Prof. Dr. Abdul Halim, MBA., Akt.
2011 | Tesis | S2 Magister Ek.PembangunanPenelitian ini bertujuan menganalisis kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pinjaman daerah dan menghitung batas maksimum pinjaman sebagai alternatif pembiayaan pembangunan bandar udara perintis Kabupaten Labuhanbatu. Penelitian ini juga bertujuan menganalisis penerapan Public Private Partnership (PPP) sebagai alternatif pembiayaan dalam pembangunan bandar udara perintis Kabupaten Labuhanbatu. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder runtut waktu (time series) berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Labuhanbatu dari tahun 2005-2009 yang terdiri dari PAD, BHP/BHBP, DAU dan belanja wajib yang terdiri dari gaji pegawai dan gaji DPRD; data PDRB Kabupaten Labuhanbatu, serta data studi kelayakan bandar udara Kabupaten Labuhanbatu. Alat analisis untuk menghitung kemampuan keuangan daerah melakukan pinjaman adalah perhitungan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) dan Batas Maksimum Pinjaman (BMP) serta metode Net Present Value, Internal Rate of Return dan Pay back period untuk menganalisis penerapan Public Private Partnership. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Hasil perhitungan tahun 2009 Kabupaten Labuhanbatu memiliki nilai DSCR sebesar 58,74 poin. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Labuhanbatu layak untuk melaksanakan pinjaman daerah karena dalam jangka panjang Kabupaten Labuhanbatu mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran dan bunga pinjaman. Dari analisis Batas Maksimum Pinjaman yang dapat dipinjam Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2009 sebesar 586.610.577.722,65 rupiah.Berdasarkan hasil analisis kriteria investasi bandara Kabupaten Labuhanbatu layak untuk dijalankan karena dari hasil perhitungan NPV proyek pembangunan Bandara sebesar 3.011,72 juta rupiah (NPV>0) dan IRR proyek pembangunan Bandara Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan hasil perhitungan sebesar 11 persen lebih besar dari discount factor sebesar 10,5 persen. Berdasarkan kelebihan dan kelemahan dari pemilihan pinjaman daerah atau public private partnership sebagai alternatif pembiayaan pembangunan bandara Kabupaten Labuhanbatu maka pilihan lebih baik pada public private partnership karena memiliki banyak kelebihan daripada melakukan pinjaman daerah.
This study aims to analyze the financial capacity of Local Government in regional borrowing and calculate the maximum loan as an alternative airport development funding pioneering Labuhanbatu District. This research also aims to analyze the implementation of Public Private Partnership (PPP) as an alternative financing in the construction of airports Labuhanbatu County pioneer. Data used in this research is secondary data time series (time series) in the form of reports of the Regional Budget (APBD) Labuhanbatu District from 2005- 2009, consisting of PAD, BHP / BHBP, DAU and mandatory spending consists of wages employees and salary Parliament; PDRB, as well as the feasibility study data Labuhanbatu County airports. Analysis tool to calculate the area of financial ability to borrow is the computation of Debt Service Coverage Ratio (DSCR) and Loan Limit (BMP) as well as methods of Net Present Value, Internal Rate of Return and Pay back period to analyze the implementation of Public Private Partnership. The results of this study can be concluded that the results of calculations for 2009 Labuhanbatu District DSCR value of 58.74 points. This indicates that the Labuhanbatu District feasible to implement local loan because in the long term Labuhanbatu District is able to meet its obligations in paying the installments and interest on the loan. Limit analysis of loan that can be borrowed Labuhanbatu District in 2009 amounted to 586,610,577,722.65 rupiah. Airport investment criteria analysis Labuhanbatu District eligible to run because of the airport development project NPV calculations of 3,011.72 million dollars (NPV> 0 ) and IRR Labuhanbatu County Airport development project based on the calculations is 11 percent greater than the discount factor of 10.5 percent. Based on the strengths and weaknesses of the electoral district loans or public-private partnership as an alternative airport development financing district Labuhanbatu the better choice on public private partnership because it has many advantages than do local borrowing.
Kata Kunci : DSCR, BMP, NVP, IRR dan Pay back period