HUMAN SECURITY DI PERBATASAN NEGARA (Studi Tentang Strategi Politik Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam Pengelolaan Perbatasan Indonesia-Timor Leste
Sanak, Yohanes, Wawan Mas'udi, MPA
2011 | Tesis | S2 Politik dan PemerintahanKajian mengenai pengutamaan human security sebagai strategi politik yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola perbatasan negara menjadi penting guna mewujudkan kepentingan nasional di perbatasan. Melalui strategi ini, pembangunan kesejahteraan manusia (ekonorni, pendidikan dan kesehatan) diprioritaskan sebagai modal utama untuk menunjukkan peiformance negara kepada dunia luar sekaligus sebagai upaya penguatan semangat nasionalisme masyarakat perbatasan untuk menjaga keamanan, keutuhan dan kedaulatan negara. Hal ini kemudian memunculkan 2 (dua) pertanyaan pokok; 1) bagaimanakah strategi politik pemerintah daerah kabupaten TIU dalam mengelola perbatasan Indonesia - Timor Leste? 2) bagaimanakah human security di perbatasan kedua negara? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada 3 (tiga) kerangka teoritik yang dibangun yakni 1)strategi politik pengelolaan perbatasan, 2) human security sebagai sebuah persoalan perbatasan, dan 3) human security sebagai strategi pengelolaan perbatasan. Selain itu, penelitian berdesain studi kasus dengan pendekatan kualitatif ini berupaya menemukan jawaban melalui teknik wawancara mendalam, pengamatan lapangan dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini, potret histografi, setting dan problematika perbatasan dideskripsikan sebagai entry point untuk memaharni konteks permasalahan. Setting historis, fisik, sosial budaya, politik, corak ekonorni mengindikasikan bahwa masyarakat di perbatasan kedua negara merniliki banyak kesamaan serta jalinan sosial yang sangat kuat. Akan tetapi identitas yang membedakan keduanya adalah identitas kewarganegaraan sehingga dalam mengelola perbatasan kedua negara, perlu memperhatikan aspek sosial budaya tersebut agar tidak mengancam keberlangsungan hubungan kekeluargaan dan kekerabatan diantara mereka. Sementara permasalahan-permasalahan yang muncul di perbatasan merupakan bagian dari desain politik negara untuk mengelola perbatasan dengan pendekatan keamanan. Temuan penelitian ini menunjukkan betapa menguatnya strategi state security dalam mengelola perbatasan kedua negara sedangkan strategi human secutiy belum menjadi pnontas. Strategi Lru mengandalkan kekuatan rniliter untuk mengamankan wilayah perbatasan dari ancaman pihak luar berupa infiltrasi, penggeseran tapa! batas dan lain sebagainya. Keamanan tentorial lebih diprioritaskan daripada keamanan individu. Padahal ancaman yang paling nyata saat ini adalah ancaman akan kelaparan, kebodohan dan penyakit. Kondisi ekonorni, pendidikan dan kesehatan masyarakat perbatasan saat ini masih sangat lemah. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kapasitas governability dirnana pemerintah tidak mampu rnemberikan pelayanan dan pembangunan yang optimal. Melihat desain kebijakan pengelolaan perbatasan serta daya dukung masyarakat dan daerah perbatasan, human security sangat mungkin untuk diterapkan tanpa meniadakan state security. Artinya, state security perlu dibatasi (bukan dihilangkan) dan memberikan ruang yang luas bagi penerapan strategi human security dalam pengelolaan perbatasaan Indonesia - Timor Leste. Kata kunci : strategi politik, mengelola perbatasan, human security, state security
The study of human security mainstreaming as political strategy is used by government to manage borders of state become important to pursue national interests in the borders. Throughout this strategy, development of human welfare (economy, education and health) is prioritized as a principal capital to indicate performance of state to foreign states, at a same time as an effort to strengthen the public spirit of nationalism in state's borders to keep security, unity and sovereignty of the state. This result in 2 (two) major questions; 1) how is government political strategy in the sub-province of TTV to manage borders area between Indonesia - Timor Leste? 2) how is human security in the borders between the two states? In the term to reach answers for the questions, there are 3 (three) theoretical framework, namely 1) political strategy of state's borders management, 2) human security as an issue of state-borders, and 3) human security as strategy to manage state's borders. In addition, this research used case study and qualitative approach, through techniques of in-depth interview, observation, and documentation. In this research, historiography portrait, setting and related issues of state's borders is described as entry point to comprehend their context. Historical, physical, social, cultural, political, and economic settings indicated that public in the borders area between the states has several similarities and strong social connection. However, identity that made difference between them is citizenship. Therefore, in management of state's borders between the states, it is necessary to pay attention to the socio-cultural aspect, so that it not threats continuity of family and kinship relationship between them. Meanwhile, raising problems in state's borders are part of state political design to manage state's borders through security approach. Theoretical findings of the research indicate how strong the strategy of state security in management of borders between the two states, whereas the strategy of human security is not yet become priority. This strategy involved military force to secure borders area from outside threats, in the forms of infiltration, shifting of boundaries and so on. Territorial security is more prioritized rather than individual security. Though, the most real threat is starvation, ignorance and disease. Economic, education and health condition of public in borders area are still weak. One of their causes is the low capacity of governability, in which government unable to deliver optimal services and development. Regarding the policy design of border area and capability of public support and border area, human security is highly possible to be implemented without ignoring of state security. Thus, state security need to be limited (not to be removed) and to provide wide space for the implementation of human security strategy in management of borders area between Indonesia - Timor Leste. Keywords: political strategy, management of state's borders, human security, state security
Kata Kunci : strategi politik, mengelola perbatasan, human security, state security