KETIDAKMERATAAN PELAYANAN PUBLIK DALAM SEKTOR PENDIDIKAN DASAR DAN KESEHATAN DI KABUPATEN NUNUKAN

Arif Sudarwan, Drs. Cornelis Lay, M.A.

2011 | Tesis | S2 Ilmu Politik minat Politik Lokal & Otonomi Daerah

Ketidakmerataan atau ketimpangan pelayanan publik pada pendidikan dasar dan kesehatan di Kabupaten Nunukan, merupakan permasalahan yang telah lama dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Nunukan. Saya sebagai masyarakat asli di Kabupaten Nunukan pun merasakannya sendiri, selain mendengar keluhan masyarakat yang seringkali disampaikan melalui tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh adat. Penelitian ini menjadi signifikan karena pelayanan publik di bidang-bidang tersebut sangat dibutuhkan masyarakat, dimana pelayanan tersebut harus disediakan oleh pemerintah daerah. Sehingga penelitian ini ingin memfokuskan pada mengapa pelayanan publik di Kabupaten Nunukan dirasakan tidak merata oleh masyarakat. Banyak literatur dan pemahaman lain yang mengungkapkan tentang ketidakmerataan atau ketimpangan pelayanan publik di Indonesia, seperti yang terjadi di Kabupaten Nunukan dimana ada intervensi dari pemerintah daerah yang menjadi aktor pemegang kendali terjadinnya ketimpangan atau ketidakmeratan di daerah. Ada pun jenis ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Nunukan ialah lebih penekannya pada dua aspek pelayanan dasar yaitu pendidikan dasar dan kesehatan. Pertama, pendidikan dasar ketimpangan terjadi pada fasilitas bangunan sekolah, perpustakan, serta sarana peralatan lain sebagai pendukung dalam proses belajar mengajar di sekolah, selain itu untuk mengukur ketimpangan lainnya untuk mengungkapkan sejauh mana angka putus sekolah dan angka kelulusan secara perkecamatan yang berada pada Kabupaten Nunukan. Kedua, ketimpangan pada kesehatan adalah fasilitas bangunan Puskesmas yang kurang merata bentuknya begitu juga dengan letak bangunan yang tidak strategis letaknya sehingga menyulitkan banyak masyarakat untuk mengakses kesehatan tersebut, kekurangan tenaga medis pada beberapa kecamatan yang kurang diperhatikan, selanjutnya untuk mengukur sejuh mana ketimpangannya maka peneliti mengungkapkan dari jumlah kematian ibu hamil dan bayi, serta angka kelahiran hidup, gizi buruk dan angka kematian di akibatkkan Kejadian Luar Biasa (KLB), dengan mengungkapkan semua ketimpangan yang terjadipada Kabupaten Nunukan peneliti memperhatikan sejauh mana kepedulian pemerintah daerah kepada warga masyarakatnya. Ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Nunukan pada dasarnya disebabkan karena pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah tidak menjalankan tugasnya secara benar dan jujur sehingga menciptakan banyak sekali permasalahan yang berakibat ketimpangan dan berakhir kesenjangan antar daerah dalam Kabupaten Nunukan. Data yang sejauh ini disajikan memperkenalkan pembaca untuk sampai pada kesimpulan bahwa persoalan ketidakmerataan antar daerah di Kabupaten Nunukan pertama-tama dan terutama harus dipahami dalam kerangka yaitu ketidakseimbangan dan kesimpangsiuran bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada warga masyarakatnya. Dilihat dari cara pemerintah daerah memberikan pelayanan kepada masyarakatnya selalu berbeda ada yang dinamakan daerah yang diperhatikan dan tidak diperhatikan. Daerah yang diperhatikan secara per kecamatan adalah Kecamatan Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik dan Sebatik Barat. Sedangkan kecamatan yang kurang diperhatikan ialah Kecamatan Sembakung, Sebuku, Lumbis, Krayan dan Krayan Selatan. Penyebab ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Nunukan dilihat, pemerintah daerah (kepala daerah) sebagai penyebab utama karena membedakan masyarakatnya yang ada pada Kabupaten Nunukan secara kultural, geografis, kebijakan yang tidak berimbang dan struktural. Tidak hanya itu dilihat pada SDA, SDM dan bias urbanisasi, yang mengakibatkan dari pelayanan yang tidak seimbang atau timpang antar daerah di Kabupaten Nunukan.

Inequalities or disparities of public services on basic education and public sanitation in Nunukan Regency are the prime problems that had been long times feels by the society in Nunukan Regency. I am as the one of customs society in Nunukan Regency feels that too, besides knows from other society’s sadness that often saids through public figures and custom society figures. This research become significant because public services on that fileds are very considerable needs for the society, whereas that services must be available from the local government. Without equal public services will creates many negative impacts to local development. The focus of this research is inequalities or disparities public services in two civic basic needs that are education and public sanitation. Many literatures and other concepts that uncover about inequalities or disparities public services in Indonesia, as happened in Nunukan Regency whereas intervention from local government who becomes the actor whose controlled happened in Nunukan Regency that more tension on two basic services aspects, that is basic education and public sanitation. First, basic education aspect, inequalities come over on school building facilities, libraries, and other infrastructures as the support on education process in school, besides to measure another inequalities to uncover how far the scale of broken school and the scale of graduation each subdistrict in Nunukan Regency. Second, inequalities on public sanitation are the facilities of Puskesmas, that not equals on types and the place of the buildings that not strategic so that render difficult the society to accesss that services; not medic personnel enough on some subdistrict that less attentioned; and then to measure how far the scale the inequalities so I try to uncover from the amount of the death of pregnantcy and babies, also the scale of natalities, less nutriment, the scale of death because of Extraordinary Situation (KLB), with uncover all the inequalities that happened in Nunukan Regency, I concerned how far the cares of the local government to the local society. Inequalities that happened in Nunukan Regency basicly causes by the government, in this case the local government not serve their duties properly and honestly so creates so many problems that causes inequalities and pointed on disparities among region inside Nunukan Regency. The data that so far had been presentation bring on you to find the conclusion that the problems of inequalities among region inside Nunukan Regency, first and principal must be understand on the frame of unbalances and confusion of services shapes that already done by local government to their society always different, so there are called “attentioned regions” and unattentioned regions”. Attentioned regions each subdistrict there are Nunukan District, South Nunukan District, Sebatik District, and West Sebatik District. And the unattentioned regions are Sembakung District, Sebuku District, Lumbis District, Krayan District, and South Krayan District. The causes of inequalities that happened inside Nunukan Regency is the local government (The Regent) as the prime causes, because of discriminating the society that belongs in Nunukan Regency as cultures, geographics, unbalanced policies, and structural. And also view at natural resources, human resources and urbanitation bias, that causes unbalanced or inequal among regions inside Nunukan Regency.

Kata Kunci : Ketidakmerataan, Pelayanan Publik Dasar, Pembuat Kebijakan.