POLITIK ELITE MUHAMMADIYAH PASCA ORDE BARU (Studi Tentang Sikap Politik Elite Muhammadiyah Periode 1998-2010 dalam Merespon Relasi Antara Islam dan Politik)

Ridho Al-Hamdi, Dr. Kuskridho Ambardi, MA

2011 | Tesis | S2 Politik dan Pemerintahan

Runtuhnya rezim Orde Baru memberikan peluang politik kepada aktivis-aktivis gerakan Islam untuk kembali memperdebatkan dinamika seputar Islam (agama) dan politik (negara). Sebagai kekuatan politik kaum moderat, elite-elite Muhammadiyah memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan pola relasi antara agama dan negara. Tak jarang, elite Muhammadiyah yang duduk sebagai elite eksekutif maupun elite legislatif menjadi mediator terhadap berbagai kekuatan politik yang berserak. Peran-peran itu dapat terlihat ketika munculnya beragam partai Islam, adanya keinginan pengembalian Piagam Jakarta sebagai dasar negara, dan munculnya fenomena terorisme yang selalu dilekatkan dengan kosa kata “jihad” dalam tradisi Islam. Fakta ini menarik untuk dikaji lantaran di era Orde Baru, diskursus seputar Islam dan politik sempat dibungkam sebagai akibat dari kebijakan asas tunggal Pancasila. Secara umum, penelitian ini akan menjelaskan tentang politik aliran dan kepemimpinan kharismatik yang berlaku di Muhammadiyah. Terkait dengan itu, kita dapat melihatnya dari seberapa jauh fragmentasi sikap politik elite Muhammadiyah (1998- 2010) dalam merespon isu-isu seputar Islam dan politik. Meminjam analisa Putnam, elite yang dimaksud di sini adalah kader Muhammadiyah yang menjabat secara struktural di PP Muhammadiyah yang memiliki pengaruh terhadap setiap kebijakan organisasi. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya adalah dokumentasi dan wawancara. Kemudian, data yang telah terkumpul dianalisis dan diinterpretasikan secara deskriptif untuk ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa politik aliran dan kepemimpinan kharismatik tidak berlaku seutuhnya. Hal ini terbukti dengan adanya sikap politik elite Muhammadiyah yang mengalami empat variasi. Pertama, transformatikidealistik, yaitu sikap politik yang lebih menekankan visiIslam sebagai agama kemanusiaan, sehingga dapat menyelesaikan problem-problem sosial. Kedua, moderat-idealistik, yaitu sikap yang meyakini politik Islam itu perlu, tetapi harus sesuai dengan spirit Al-Qur’an dan As-Sunnah. Namun, sikap ini tidak berada pada satu titik ekstrem tertentu. Ketiga, realistik-kritis, yaitu sikap politik yang lebih mengedepankan substansi daripada simbol, sehingga menolak cara-cara kekerasan yang serba formalistik. Realitas yang majekuk dan budaya lokal dijadikan pijakan dalam menentukan sikapsikapnya. Keempat, akomodatif-pragmatis, yaitu sikap politik yang kooperatif pada semua pihak dan tidak berada pada satu titik ekstrem tertentu. Karena itu, sikap ini selalu mencari momentum (peluang politik) untuk menarik simpati dari kalangan Islam. Terjadinya variasi sikap tersebut dipengaruhi oleh faktorfaktor yang dapat dikategorisasikan ke dalam dua hal. Pertama, kategori latar belakang sosiologis elite, meliputi empat faktor, pendidikan, pekerjaan, relasi atau pergaulan, dan orientasi politik individu. Kedua, kategori organisatoris, meliputi tiga faktor, yaitu visi gerakan Muhammadiyah, sikap resmi Muhammadiyah, dan kontinuitas sejarah. Masing-masing faktor mempunyai pengaruh kuat dalam menentukan perbedaan sikap di antara elite-elit Muhammadiyah

Politically, the collapse of the New Order regime gives opportunities for Islamic interest groups to re-debate the dynamics relationship between Islam (religion) and politics (state). As the political power of moderate group, Muhammadiyah’s elites have strong influence in determining the pattern of Islam-politics relationship. Muhammadiyah’s elites who sat as both executive and legislative position mostly becomes the mediator of various fragmented political power. It can be seen from the facts in which happened recently, for instance, the emergence of the Islamic political parties, the emergence of supporter of the Jakarta Charter as the state principle, and terrorism issue nationwide-which always attached a term of “jihad” as Islamic ‘tradition’ since the birth of Islamic society. This topic is surely interesting subject to study in particular when the discourse of relationship between Islam and politics has been marginalized along the New Order era by imposing the only legal principle of Pancasila as state ideology within society. This study describes the politics of stream and charismatic leadership of civil society organization by taking a case study of Muhammadiyah. The argument was built in relation to the fragmented political behavior of Muhammadiyah’s elite (period 1998-2010) in response to Islam and political issues. According to Putnam, the characterristic of elites is determined how they influence the decision making process. In very same way, elite here can be understood as Muhammadiyah’s cadre those who officially become leader in Central Board of Muhammadiyah both in Yogyakarta and Jakarta. They generally have strong influences to organizational polices. Moreover, in order to conduct data and information I use a qualitative approach as methodlogy of research. The techniques of collecting data are by conducting interviews and analyzing documentation. Thecollected data then are analyzed and interpreted descriptively to get reliable and validity conclusion. The research findings indicate that politics of stream and charismatic model of leadership in Muhammadiyah doesn’t work effectively. It was proven by some evident by seeing the diversities of political attitude of Muhammadiyah’s elites at certain time. The elite’s attitude alone can be classified into four variations. First of all is the transformativeidealistic- the political attitude which emphasizes on Islam thought with humanity vision in order to resolve social problems. Second is moderate-idealistic-the political attitude which believes in political Islamic is the inevitably requirement. This attitude is not in the extreme position neither right nor left. Third is a realistic-critical-the political attitude which emphasizes on substantial values rather than symbolic values. They avoid violence and formalistic way as the means of propaganda. Last but not least is an accommodateve- pragmatic-the political attitude which easily cooperates to everyone and is not in one particular extreme attitude. This attitude is looking forward to seeking political opportunities to attract sympathy from Islamic groups. Finally, the variations of elite attitude were deeply influenced by many causes that could be categorized, at least, into two main causes. First is sociological background, such as education, employment, personal relation, and individual political orientation. Second is the organizational factor, such as vision of Muhammadiyah, Muhammadiyah political statements, and historical continuity. In short, each factor basically has its own degree of influence in determining elite attitude related to the political issues.

Kata Kunci : Sikap politik, elite Muhammadiyah, Islam dan politik