PROBLEMA INTEGRASI ETNIS TERPINGGIR: Studi tentang Dinamika Sosial dan Politik Suku Bajo di Kampung Wuring Kelurahan Wolomarang Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka

Yohanis Yanto Kaliwon, Nanang Indra Kurniawan, S.I.P., M.P.A.

2011 | Tesis | S2 Politik dan Pemerintahan

Integrasi sosial menjadi sangat problematik ketika “ruang-ruang perjumpaan” dalam relasi sosial antar etnis yang berbeda dalam banyak hal semakin menjauh dari idealitas. Melting pot yang mengandaikan proses integrasi sosial secara alamiah tanpa intervensi Negara ternyata sulit membendung “disintegrasi sosial” karena penegasan identitas etnis yang berlangsung secara intens dari waktu ke waktu. Dengan metode etnografis, riset ini menunjukan bahwa etnis Bajo sulit berintegrasi secara alamiah dengan etnis pribumi maupun sangat rentan terhadap kebijakan negara terkait dengan identitas mereka. Seluruh bangunan identitas etnis ini selalu terkait dengan laut. Daratan yang dihuni oleh etnis pribumi dilihat sebagai “dunia lain”. Koeksistensi terjadi meski dalam “bayang-bayang” disintegrasi. Bagi etnis ini, agama adalah identitas yang tidak bisa dinegosiasikan. Problema integrasi berimplikasi pada terjadinya Amalgamasi justru di dua kutub yang berbeda, etnis pribumi di satu sisi dan etnis Bajo di sisi yang lain. Sementara inkorporasi terjadi dalam relasi kerja sama antara juragan (etnis Bajo) dengan Anak Buah Kapal (etnis pribumi), di mana pola hidup etnis Bajo di laut memengaruhi etnis pribumi yang petani. Divisi nampak dalam keterbelahan etnis berdasarkan kepentingan yang saling bertolak belakang terutama dalam proyek pengembangan dermaga Wuring. Ploriferasi terjadi dalam kasus perkawinan campuran, di mana salah satu dari pasangan yang berbeda agama dan etnis keluar dari akar identitasnya, dan membentuk keluarga baru. Terjadi keterhimpitan dalam relasi antar etnis, agama dan kelas sosial. Interdependensi secara ekonomi merupakan “ruang perjumpaan” yang mampu meminimalisir potensi disintegrasi antar etnis (agama). Namun demikian, kesenjangan yang cukup besar dalam distribusi recources dapat menjadi problem yang serius, bahkan dapat menjadi faktor pemicu terjadinya disintegrasi sosial. Negara gagal mengintegrasikan etnis Bajo dengan etnis pribumi di daratan karena kuatnya penegasan identitas etnis Bajo (yang Islam, pelaut dan pendatang). Negara juga nampak “gamang” dalam mengelola multikulturalisme. Kebijakan-kebijakan integrasionis tidak jarang bertentangan dengan karakteristik utama identitas etnis. Implikasinya, relasi antara Negara dengan etnis minoritas menjadi “renggang”. Dan pada titik tertentu, Non Governmental Organization (NGO) mengisi “ruang kosong” antara masyarakat dan Negara tersebut.

social relation between different ethnics, in many cases, are far from identity. In fact, Melting Pot relying on social integration process, without state intervention, is literally difficult to limit the “social integration”, because of resulting intently ethnical identity affirmation over time. Given ethnograpical method, this research indicated that Bajo ethnic was difficult to integrate naturally with native ethnic and highly sensitive to state policy associated with their identities. All of these ethnical identity buildings were always associated with sea. Land occupied by native ethnic was seen as “alien world”. Coexistence took place even though there was “disintegration shadow”. For this ethnic, religion is an identity without negotiation. Problem of integration was implicated in occurrence of Amalgamation in two different poles; on one hand, the native ethnic; on the other hand, Bajo ethnic. Meanwhile incorporation occurred in cooperative relation between superior (Bajo ethnic) and subordinates (native ethnic), where life pattern of Bajo ethnic in the sea affected farmer native ethnic. Division appeared in ethnical partition based on mutually contradictive interests, especially in project of Wuring pier development. Ploriferation occurred in mixed marriage case, where one of partners with different religions and ethnics got out of their identity root, and they formed a new family. Jamming occurred in relation between ethnics, religions, and social classes. Economic interdependence is “meeting space” able to minimize disintegration potential between ethnics (religions). Nevertheless, sufficiently great inequality in resources distribution could become a serious problem, even trigger factor of social disintegration occurrence. The state failed to integrate the Bajo ethnic with the native ethnic in the land. Because identity affirmation of Bajo ethnic was so strong (Moslems, fishers and comers). The state also seemed “afraid” of managing multiculturalism. Policies of integrationist were not seldom contradictive against major characteristics of ethnic identity. It implies that relation between the state and minority ethnic became estrangement. And, in specific point, Non-Government Organization (NGO) filled “blank space” between society and the State.

Kata Kunci : integrasi sosial, identitas etnis, interdependensi, Negara.