Strategi pengelolaan hutan negara berbasis keberhasilan pengelolaan hutan rakyat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta :: Studi kasus kawasan hutan negara di Kabupaten Gunung Kidul

UTARI, Ayu Dewi, Promotor Prof. Dr. Ir. Hasanu Simon, MSc

2010 | Disertasi | S3 Ilmu Kehutanan

Provinsi DIY memiliki kawasan hutan negara seluas 18.715,06 ha atau 5,87% dari luas wilayah. Dari luasan tersebut hanya 12.680 ha yang bertanaman dengan komposisi 7.868,4 ha (62%) jati/rimba (Acaccia auriculiformis) dan 4.8ll,6 ha (38%) kayu putih. Permasalahan utama yang dihadapi pengelola adalah kerusakan hutan negara yang akut berhadapan dengan pengembangan hutan rakyat yang makin baik. Dua paradoks yang menarik untuk ditelaah guna mencari solusi pengelolaan hutan DIY secara keseluruhan. Penelitian ini dilakukan untuk mencari kunci keberhasilan hutan rakyat guna meningkatkan keberhasilan reboisasi dan produktifitas kawasan hutan negara. Sasaran penelitian adalah petak hutan negara dan desa sebagai satuan terkecil pengelolaan hutan. Pengambilan sampef dilakukan secara purposive berdasarkan tiga periode waktu terjadinya kerusakan hutan negara dan perkembangan hutan rakyat yang diasumsikan terjadi secara bersamaan. Data yang digunakan adalah data biofisik, hasil kegiatan penghijauan dan reboisasi, kondisi tanaman hutan negara dan hutan rakyat, produktifitas tanaman, dan data responden penggarap hutan. Analisis yang dilakukan meliputi analisis hasil penghijauan/reboisasi, analisis ekonomi untuk mengetahui tingkat produktifitas dan kelayakan pengusahaan hutan, analisis tingkat kesesuaian jenis tanaman dan akhirnya dilakukan sintesa atas hasil analisis guna merumuskan strategi yang paling sesuai untuk diterapkan di hutan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) tidak optimalnya penguasaan negara atas kawasan hutan adalah akibat tidak mantapnya pengukuhan kawasan hutan, (2) keberhasilan pembangunan hutan rakyat dapat terwujud karena dilaksanakan sesuai kemauan dan kemampuan masyarakat, (3) penetapan jenis pohon dalam pola pertanaman di kawasan hutan yang masih bersifat forester centris menyebabkan tidak optimalnya keberhasilan pembangunan hutan negara dan (4) keuntungan yang diperoleh dari usaha minyak kayu putih adalah semu. Tiga macam strategi direkomendasikan untuk meningkatkan produktifitas hutan negara yaitu (a) perencanaan pengelolaan hutan harus dilakukan dengan memperhatikan daya dukung laban dan kebutuhan masyarakat sekitar hutan, (b) pengelolaan KPH DIY harus berorientasi kehutanan sosial dan untuk itu diperlukan reorganisasi dan (c) pembangunan sektor kehutanan harus difahami sebagai bagian integral pembangunan daerah. Sebagai bentuk implementasinya direkomendasikan untuk menerapkan model pengelolaan hutan berbasis sosial (MPHS) dengan dua alternatif alokasi ruang kawasan hutan produksi; pertama apabila dikehendaki pengelolaan multikultur, maka direkomendasikan penanaman jati seluas 12.068 ha, kayu putih seluas 224 ha, dan rimba (akasia dan atau jenis lainnya) seluas 1.117 ha; dan kedua apabila dikehendaki dikelola secara monokultur, maka direkomendasikan seluruh kawasan hutan produksi dijadikan hutan tanaman jati.

DIY Province has 18.715,06 ha state forests or 5,87 %of its total area. Only 12.680 ha of the area is planted forest i e 7,868. ha (62%) planted by teak or other species especially accacia (Acaccia auriculiformis) while the remaing 4,811.6 ha (38%) is occupied by cajuput stand. The main concern of the-forest managers are an acute deforestation of state forests in one side confronted with people forests development in other side. This is an interesting paradocs need to be understood looking for solution to manage the DIY forest as a whole The aim of the research is to learn how people could develop their forest successfully and to find key factors to improve state forests' status. The research objects are forest compartment and villages as the smallest forest management units. The samples were selected purposively based on the three time periodes of state forest degradation and people forest development which assumed to be happened simultaneously. The data's collected are those of biophysical condition, afforestation and reforestation results, tree stand condition of the state forest and the people forest, and productivity as well as other data obtained from the farmers. There are various analysis included such as afforestations/reforestation results analysis, financial analysis to find the productivity and the feasibility of forest managements, sylvo ecological trees analysis and finally the syntesis analysis to find proper strategy to manage the state forest under circumstances. Results showed that (1) unoptimize state authority upon the forest area was due to unsteady designation of the state forest area, (2) the succesfull people forest development was strongly related to people needs and feasibilities, (3) forester's bias on selecting species and its management contribute to the unoptimize success of the state forest development while (4) financially spoken the cajuput business is not profitable. A recomended strategy to improve the state forest productivities include (a) forest management planning should considered the land suitability as well as and forest people needs, (b) KPH DIY managements should be adjusted to social forestry paradigm and institutional reorganisations is needed, and (c) forestry sector development should always be understood as an integral part of the regional development. Lesson learned from the people forest recommending for the excisting production are a social forestry management models with two possible alternative for the existing production forest area; first if multiculture management is considered, then it is advised to have teak plantation on its 12.068 ha area, cajuput 224 ha and others (accasia or others woody plant) 1.117 ha, or secondly if monoculture management is selected, it is recommend to have whole production forest area to be planted with teak.

Kata Kunci : Pengelolaan hutan negara,Reboisasi,Pengembangan hutan rakyat,Kabupaten Gunung Kidul