Negara kuat rakyat lemah :: Dominasi dan intervensi negara dalam menata kebijakan masyarakat yang heterogen di Indonesia 1950-1998

HAMEL, Victorius Adventius, Promotor Prof. Dr. Ichlasul Amal, M.A

2008 | Disertasi |

Heterogenitas yang ada dalam realitas ke-Indonesiaan merupakan sebuah identitas bangsa. Sebagai sebuah identitas maim tidak dapat dilepaskan dari peran negara untuk menata kehidupan masyarakat yang heterogen. Pentingnya peran negara sangat ditentukan oleh kuat atau lemahnya negara menata akan hal itu. Pada sisi ini defmisi negara kuat menjadi sangat penting artinya. Banyak ahli mendefinisikan negara kuat sebagai negara yang mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Namun demikian penelitian ini memberikan gambaran yang sebaliknya yaitu bahwa negara kuat adalah negara yang gagal memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Kegagalan ini terjadi akibat kapasitas dan fungsi negara yang begitu besar di dalam menata masyarakat yang heterogen di Indonesia. Besarnya kapasitas dan fungsi negara tersebut telah menciptakan dominasi dan intervensi negara menjadi sangat besar pula. Dengan meneliti beberapa kebijakan dan kasus-kasus yang teijadi selama era pemerintahan Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin (Orde Lama) dan Orde Baru yang berkaitan dengan persoalan masyarakat yang heterogen, temuan yang mendasar dari penelitian ini adalah semakin besar/kuat kapasitas negara yang bersifat dominasi dan intervensif menata dan mengatur persoalan-persoalan masyarakat yang heterogen maka semakin lemah masyarakat dengan segala potensi keheterogenan yang dimilikinya. Dengan kata lain dominasi dan intervensi pemerintah terhadap penataan masyarakat yang heterogen di Indonesia tidak memberikan manfaat yang lebih baik dalam membangun sebuah negara-bangsa yang nota bene rnemiliki identitas sebagai masyarakat yang heterogen. Bahkan hal tersebut telah menciptakan sebuah dikotomi negara kuat rak-yat lemah. Oleh karenanya pendekatan negara terhadap persoalan masyarakat yang heterogen harus berubah dari sebuah penataan yang berorientasi pada kepentingan politik dan kek-uatan yang bersifat dominasi dan intervensif derni kepentingan negara (state center) tetapi lebih berfokus pada rnasyarakat yang heterogen itu sendiri (people center) degan segala kapasitasnya. Peran negara tetap penting untuk rnenata tetapi tidak bersifat dorninasi dan intervensif. Kehadiran negara dalam hal ini diperlukan sebagai fasilitator di dalam rnengernbangkan sebuah ruang publik bagi peijumpaan-peijumpaan lintas kernajernukan (heterogenitas).

Heterogeneity in Indonesian context is national identity that is inseparable from the state's role to administer its heterogeneous people. The role's significance is determined by its organizing abWty. In trus regards the definition of a strong state is relevant. Many authorities define strong states as those who can create well-being of their citizens. However, the study describe quite the contrary: it affirms that strong nations are those who fail to bring prosperity to people. In Indonesian context, the failure is due to the huge capacity and function of the state, which in turn bring about large extent of state domination and intervention. By examining several heterogeneous people-related policies and cases during governmental eras of Parliamentary Democracy, Old Order, and New Order, the study basica11y finds that the bigger domineering and intervening capacity of the state is in organizing and regulating the issues of heterogeneous people, the smaller the potentials of heterogeneous society are performed. In other words, domination and intervention in regulating heterogeneous society in Indonesia do not benefit in developing the nation-state; instead, it creates a dichotomy of strong state-weak people. Therefore, the state's approach to the issues of heterogeneous people must switch focus from political interest and domination and intervention oriented regulation exercise (state centered) to the people themselves with all their capacity (people centered). The state's role remains important but less domineering and intervening. The state is needed as a facilitator to create a public space to cross-heterogeneity encounters.

Kata Kunci : Heterogenitas, Intervensi negara, Negara-Kesejahteraan