Independensi KPK menurut Mahkamah Konstitusi :: Studi kasus Putusan MK Periode 2006-2009

SAHRONI, Imam, Zainal A. Mochtar, SH.,LL.M

2010 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penafsiran MK terhadap independensi KPK terkait dengan gugatan-gugatan para pemohon yaitu mulai dari tahun 2006-2009 dan mengkaji atas hal-hal yang perlu diperbaiki agar sesuai dengan makna independensi KPK seperti yang telah ditafsirkan oleh MK. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan sekunder. Analisis data sekunder dilakukan secara deskriptif, analitis, dan komparatif sehingga menghasilkan kesimpulan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis, historis dan komparatif. Hasil penelitian adalah pertama, ada dua pandangan mahkamah konstitusi dalam menafsirkan independensi KPK, perbedaan tersebut terletak bagaimana mahkamah konstitusi menafsirkan independensi KPK yang terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 32 ayat (1) huruf c Undag-Undang KPK. Sehingga dengan dua pemahaman tersebut menujukkan mahkamah konstitusi tidak konsisten dalam menafsirkan Independensi KPK. Kedua, adapun aturan-aturan dalam Undang-Undang KPK yang harus diperbaiki, agar Komisi Pemberantasan Korupsi benar-benar independen seperti putusan MK adalah pasal 53 UU KPK yang berisi tentang pengadilan tindak pidana korupsi, Pasal 21 ayat (5) UU KPK yaitu tentang makna kolektifitas pimpinan KPK, pasal 12 ayat (1) UU KPK yaitu tentang kewenangan penyadapan KPK, dan tentang masa jabatan komisioner KPK. Riset ini merekomendasikan: pertama, Seharusnya MK dalam melakukan penafsiran terhadap independensi KPK berifat fleksibel, yaitu dengan tidak hanya berlandaskan metode penafsiran secara literal/kebahasaan saja. Akan tetapi juga melihat fakta-fakta hukum sesuai dengan perkembangan masyarakat yang senantiasa dinamis (melalui metode sosiologis-teleologis,) agar putusan-putusannya betul-betul adil dan tidak terkesan kaku dan stagnan. Kedua, Terkait dengan pembentukan Undang-Undang yang harus disesuaikan dengan putusan MK, perlu adanya kesepakatan visi, misi dan komitmen bersama untuk mendukung terhadap eksistensi KPK antara lembaga-lembaga tinggi Negara dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang membelit KPK, agar kontinuitas KPK dalam memberantas korupsi di ranah Indonesia tetap terjaga.

This study aims to assess and analyze the interpretation of the Constitutional Court about the independence of the Commission for Eradication Corruption related to the applicant claims from 2006 to 2009. It also aims to assess matters that need to be improved to fit the meaning of independence of the Commission as it has been interpreted by the court. This research is normatively legal research using secondary data consisting of primary and secondary legal sources. The secondary data are analyzed descriptivly, analytically, and comparatively to make conclusions.The approach used is juridical, historical and comparative approach. The result are, the first, there are two the view the constitutional court in interpreting the commission, the difference lies how the constitutional court to interpret the commission contained in Article 3 andArticle 32 paragraph (1) letter c in the rule of the commission, so that the two views of the constitutional court was inconsistent in interpreting the independence of commission eradicating corruption. The rules in the Act of the commission that must be corrected, for the Commission is truly independent like the decision of the Court, are article 53 of the Act of the Commission which contains about court corruption, Article 21 section (5) the Act of the Commission about the meaning of collectivity the Commission leaders , Article 12 section (1) the Act of the Commission about wiretapping authority of the Commission, and the term office of the Commission members. The research recommend that first, the Court should be fleXible in making the interpretation of the independence of the Commission. The court does not use the method of literal interpretation only, but also looks at the facts of law in accordance with the ever- dynamic development of society (through the sociological-teleological method) in order that decisions are truly fair and do not seem rigid and stagnant. Second, in deal with making the Act that must be tailored to the decision of the Court, it is necessary to make an agreement of the vision, mission and shared commitment among higher institutions of the State to support the eXistence of the Commission in addressing the issues that convolute the Commission, for continuity of the Commission in combating corruption in Indonesia.

Kata Kunci : Independensi KPK,Putusan MK, Independence, the Commission for Eradication of Corruption, Judgement, the Constitutional Court.