Implementasi kebijakan dana perimbangan keuangan desa :: Studi di Desa Suka Maju Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara

ALRASYIDI, M. Ridho, Dr. Erwan Agus Purwanto

2010 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mengapa implementasi Dana Perimbangan Keuangan Desa di Desa Suka Maju Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara mengalami kegagalan dan mengeksplorasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kegagalan tersebut dengan mengacu pada kelompok factor-faktor besar yang mempengaruhi implementasi, yaitu : kebijakan, organisasi, lingkungan. Metode penelitian ini menggunanakan penelitian deskriptif eksploratif, Penelitian deskriptif yang bersifat eksploratif bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena. Data dan informasi dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. dimana data diambil dari sejumlah informan yang dipilih dan dianggap mewakili dan terlibat langsung dengan kegiatan DPKD Hasil penelitian menggambarkan bahwa implementasi Dana Perimbangan Keuangan Desa (DPKD) di Desa Suka Maju Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara memang mengalami kegagalan, dimana penggunaan dana tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari pemberian DPKD, yaitu untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan kebijakan DPKD, aparat desa Suka Maju menggunakan dana untuk membayar gaji atau honorium aparat desa serta biaya operasional untuk desa, sehingga peruntukan dana untuk pemberdayaan masyarakat yang seharusnya minimal 60% dari dana tersebut tidak terealisasi sama sekali. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan tersebut rendahnya monitoring dan pengawasan, rendahnya sumber daya manusia aparatur desa, rendahnya partisipasi masyarakat. Minimnya monitoring dan pengawasan yang hanya setahun satu kali dilakukan oleh tim kabupaten dan kecamatan membuat koordinasi antar institusi pelaksana kebijakan DPKD tidak berjalan dengan maksimal. Rendahnya tingkat pendidikan aparat desa yang hanya tamatan Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Dasar membuat aparat desa sulit untuk memahami peraturan-peraturan yang mengatur mengenai DPKD, sehingga pemberian dana DPKD di anggap sebagai dana rutin untuk membayar gaji dan honorium serta membiayai kegiatan desa dan lembaga-lembaga desa. Kurang aktifny masyarakat untuk mengikuti kegiatan musyawarah desa guna membahas APBDes yang di dalamnya mengatur penggunaan DPKD,membuat tidak adanya masukan-masukan atau saran dari masyarakat agar penggunaan DPKD menyentuh masyarakat

The purpose of this study is to find out why the implementation Financial Balance Fund Village in the Village Like Maju District of North Lampung district Semuli Abung failures and explore what factors are affecting the failure by referring to the group of major factors affecting implementation, namely : policy, organization, environment. This research method make use descriptive exploratory research, descriptive research is an explorative aims to describe the condition or status of the phenomenon. Data and information collected through observation, interview, and documentation. Where data is taken from a number of informants selected and considered to represent and engage directly with the activities DPKD The results illustrate that the implementation of Village Financial Balance Fund (DPKD) in the Village Like Maju District of North Lampung district Semuli Abung indeed a failure, where the use of funds not in accordance with the intent and purpose of the DPKD, namely for rural development and community empowerment. In implementing the policy DPKD, village officials Like Developed using the funds to pay salaries or honorium village officials as well as operational costs for the village, so that the allocation of funds for community empowerment should be at least 60% of the funds were not realized at all. Factors influencing the failure of low monitoring and supervision, lack of human resources the village, the low participation of the community. The lack of monitoring and supervision only once a year conducted by a team of district and subdistrict make coordination among implementing agencies DPKD policy does not run with the maximum. The low level of education of village officials who just graduated High School and Elementary School to make village officials is difficult to understand the rules governing the DPKD, thus providing funds DPKD considered as regular funds to pay salaries and fund their honorium and villages and institutions village. Less active people to take part in village meetings to discuss APBDes in which govern the use DPKD, making the lack of inputs or suggestions from the community to use touch DPKD community

Kata Kunci : Implementasi DPKD,Pemberdayaan masyarakat,Faktor,faktor kegagalan,Failure factors, Implementation DPKD, Community empowerment