Implementasi kebijakan pelayanan kesehatan dasar gratis di Puskesmas :: Studi kualitatif tentang jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) NTB di Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat

PURWAHYO, Iwan Susanto, Dr. Ambar Widaningrum

2010 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Bima berdasarkan data dari BPS pada tahun 2009 sebanyak 212.951 jiwa dan masyarakat miskin yang tercakup dalam program Jamkesmas Pusat sebanyak 197.814 jiwa. Masih ada masyarakat miskin sebanyak 15.137 jiwa yang belum tercakup dalam program Jaminan Kesehatan masyarakat(Jamkesmas) Pusat, hal ini mendasari Pemerintah Propinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Bima membuat kebijakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) NTB. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan faktorfaktor pendorong penghambat dan menganalisis implementasi kebijakan pelayanan kesehatan dasar gratis di Puskesmas Kabupaten Bima Propinsi NTB. Keberhasilan implementasi kebijakan Jamkesmas NTB dipengaruhi oleh kejelasan/konsistensi tujuan kebijakan, ketersediaan tenaga kesehatan, sumber daya finansial, komitmen pelaksana kebijakan, dan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, atas implementasi kebijakan pelayanan kesehatan dasar gratis di Puskesmas oleh petugas kesehatan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi pelayanan kesehatan, dan studi dokumentasi peraturan pelaksanaan dan laporan pelaksanaan kebijakan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas kesehatan memahami dengan jelas tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan, ketersediaan petugas kesehatan di Puskemas cukup sehingga tidak ada pengalokasian tenaga secara khusus, sumber daya finansial dirasakan masih sangat kurang oleh petugas kesehatan dan seringkali terlambat dalam proses pencairan dana pelayanan kesehatan, petugas kesehatan mempunyai komitmen yang tinggi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa membedakan status ekonomi dan sosialnya, dan ada peningkatan pemanfaatan pelayanan kesehatan di Puskesmas oleh masyarakat miskin. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Jamkesmas NTB ini belum maksimal karena masih ada kendala pada terbatasnya pendanaan program dan panjangnya proses administrasi keuangan di Pemda yang menyebabkan lamanya proses pencairan dana pelayanan kesehatan. Implementasi kebijakan Jamkesmas NTB diharapkan mampu meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin sehingga dapat tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Pemda sebaiknya melakukan kajian secara komprehensif tentang riil anggaran yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan dasar gratis dalam upaya menjamin keberlangsungan anggaran dan untuk mengetahui kemampuan Pemda dalam mensubsidi kebijakan.

There are 212.915 poor peoples in Bima Districy based on BPS data in 2009. 197.814 peoples who have included by Jamkesmas Program. There are still 15,137 peoples that have not been covered yet by the Community Health Insurance (Assurance) Center. Based on this data above, NTB Province Government and the Bima District Government make the policy about NTB Community Health Insurance (Assurance). The purpose of this research is to describe the driving factors inhibiting and to analyze the policy implementation of costless basic health services in Puskesmas Bima District NTB Province The success of policy implementation NTB Jamkesmas is affected by the clarity/consistency of policy objectives, the availability of health personnel, financial resources, commitment of health workers, and health service utilization. The research approach used is qualitative description, the implementation of the policy of costless basic health services in health centers by health workers. Data collection was done by in-depth interviews, observation of health services, and implementing regulations nd documentation studies report on the implementation of relevant policies. The research results showed that health workers understand clearly the goals and objectives policies which have established, the availability of health workers in Puskemas, so no need special allocation of worker, less financial resources perceived by health workers and are often late in the process of disbursement of the health service, health workers have a high commitment in giving health services to the community regardless of their economic and social status, and there is increasing utilization of health services in Puskesmas by the poor communities. The analysis results showed that the implementation of the NTB Jamkesmas policy is not maximized because there are still constraints on the limited length of program funding and financial administration in local government processes that cause the length of the process of disbursement of funds to health care. The implementation of NTB Jamkesmas policy is expected to improve the accessibility and quality health services to all poor people so can reach the optimal degree of public health. Local Government should conduct a comprehensive study of the real budget required for costless basic health services in an effort to ensure the sustainability of the budget and to determine the ability of local government in subsidizing policy

Kata Kunci : Implementasi kebijakan,Pelayanan kesehatan,Puskesmas