Evaluasi penerapan manajemen aset tanah dan bangunan pemerintah daerah :: Studi di Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara

FAISAL, Halit, Dr. Wakhid Slamet Ciptono, M.B.A.,M.P.M

2010 | Tesis | S2 Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem managemen aset tanah dan bangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara diperbandingkan dengan inventaris aset, audit hukum, metode penilaian aset, penggunaan aset, dan pengendalian serta pengawasan. Penelitian ini menggunakan Skala Likert untuk mengukur sikap, opini, dan pandangan aparat pemerintahan terhadap pengelolaan Aset Daerah, khususnya tanah dan bangunan di Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Penelitian ini juga menggunakan dua metode pengumpulan data: kajian pustaka dan penelitian lapangan dengan metode penelitian kuisioner dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa inventarisasi aset di Kabupaten Maluku Tenggara belum dilaksanakan secara teratur dan berkala, sehingga data yang diperoleh tidak lengkap dan akurat dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia baik kualitatif maupun kuantitatif, keterbatasan dana, dan kondisi geografis. Perundangan mengenai aset tanah menjadi masalah yang sangat serius, hal ini bisa terlihat dari jumlah lahan yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah yang bersertifikat hanya 95 buah (33 persen) dari 284 lahan yang telah diinventarisir, sementara ketersediaan perundangan untuk bangunan dalam bentuk IMB tidak pernah dilaksanakan. Pemanfaatan aset tanah dan bangunan yang memiliki nilai ekonomis belum menjadi bagian yang mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Daerah, Realisasi pemanfaatan aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berkisar 12,67 persen – 70,13 persen pertahun terhadap retribusi daerah, sementara inventarisasi tanah dan bangunan yang memiliki nilai manfaat ekonomi belum dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Oleh karenanya Pemerintah Daerah sebagai pihak berwenang dalam pengelolaan aset/properti daerah, melakukan pengendalian, dan mengarahkan melalui indikator-indikator untuk mencegah kesalahan pengelolaan dan untuk menghindari hilangnya aset/properti daerah. Pemerintah Daerah belum melakukan identifikasi terhadap aset/properti yang memiliki fungsi atau belum digunakan (tak terpakai).

This research is aimed to evaluate the management system of the real property asset was executed by the Government of Maluku Tenggara Regency comprising of the asset inventory, legal audit, asset uses and controlling and directing. The research uses Likert’s Scale to measure the attitude, opinion and perspective of the apparatus to the management of Local asset, in particularly the land and building in Local Government of Maluku Tenggara Regency. It also uses two methods of data collecting: library research and field research wit questionnaire research methods and interview. The result the research conclude that the asset inventory in Maluku Tenggara Regency has not been conducted orderly and regularly, thus the data gained has not been complete and accurate by considering the limit of human resources both qualitatively or quantitatively, the limit of funds and geographical conditions. Legality on land asset is a very serious problem, it can be seen from the amount of land owned/managed by Local Government of which have certificate are only 95 lands (33 percent) from 284 lands that had been inventoried, meanwhile inventory on the legality of building by the shape of License to Build has never been conducted. The uses of the real property asset that have economical value have not been a part of which gain serious consideration from Local Government. It can be seen from the amount of acceptance and payment of Local Original Income on the land and building rent and also the building/chamber rent of Maluku Tenggara Regency is very low by the average of 12.67 percent – 70.13 percent per year. The Local Government as uthorizer in management or local asset/property conduct controlling and directing by indicator: to prevent miss management and to avoid the loose of local asset/property. Local Government has not yet conducted identification on the asset/property that has function or has not been used (idle).

Kata Kunci : Evaluasi,Pengelolaan aset,Inventaris,Pendapatan Asli Daerah,Local Original Income,Inventory,Asset management