Analisis yuridis terhadap perjanjian penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi tahun anggaran 2008-2009

DESTARI, Yenni, Prof. Emmy Pangaribuan, S.H

2010 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas ekonomi Tahun Anggaran 2008-2009 ini ingin mengangkat permasalahan apakah pelaksanaan pelayanan umum bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi tahun anggaran 2008-2009 telah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara Pemerintah dengan PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan bagaimana penyelesaian apabila terjadi kekurangan atau kelebihan pembayaran penyelenggaraan pelayanan umum (public service obligation/PSO) dari pagu anggaran yang diberikan oleh Pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menekankan pada penelitian kepustakaan dengan mengkaji asas kaidah sistematika hukum yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi tahun anggaran 2008-2009. Penelitian menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tarif batas atas angkutan penumpang laut kelas ekonomi dalam negeri, tata cara penyediaan, pencairan dan pertanggung jawaban dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi dan tentang pelaksanaan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi, kajian hasil penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan umum bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi tahun anggaran 2009 terjadi ketidaksesuaian khususnya dalam pelaksanaan deviasi dan omisi, penyimpangan dalam trayek serta terkait dengan kondisi kapal yang tidak merupakan kapal kelas ekonomi. Namun beberapa hal lainnya telah sesuai. Demikian halnya perjanjian tahun anggaran 2008 telah sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan dengan PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero). Terkait kelebihan pembayaran penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi dari pagu tahun anggaran 2008 telah dikembalikan oleh PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) kepada Pemerintah, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.02/2006

The thesis entitled Juridical Analysis on Agreement of Implementation of Public Service Obligation in the Area of Sea Transportation for Economy Class Passenger of 2008-2009 Budget Year is to raise issues on whether the implementation of public service obligation in the area of sea transportation for economy class passenger of 2008-2009 budget year is in accordance with the agreement made between the Government with PT.Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) and how is the settlement procedure if there is a shortfall or excess payment on the implementation of public service obligation from the budget limit provided by the Government. This study is using a normative juridical approach that emphasizes on the research literature by examining the principle of systematic rule of law arising out of the implementation of public service obligation in the area of sea transportation for economy class passenger of 2008-2009 budget year. The study uses secondary data in the form of laws and regulation that regulates the upper limit tariff for domestic economy class sea transportation passenger, procedures for procurement, disbursement and accountability of public service obligation fund in the area of sea transportation for economy class passenger and regarding the implementation of public service obligation in the area of sea transportation for economy class passenger, descriptive study using qualitative research. From the thesis result, it can be concluded that there are inconsistencies on the implementation of public service obligation in the area of sea transportation for economy class passenger of 2009 budget year specifically in the implementation of deviations and omissions, route digression and with respect to the condition of the ship which is not an economy-class ship. However, there are other matters which are already in accordance with the agreement entered into by and between Directorate General of Sea Transport, Ministry of Transportation and PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero). With regards to the excess payment of the implementation of public service obligation in the area of sea transportation for economy class passenger from the limit of 2008 budget year, such excess payment has been returned to the Government based on Minister of Finance Regulation Number 29/PMK.02/2006.

Kata Kunci : Pelaksanaan pelayanan umum, Angkutan laut, PT Pelayanan Nasional Indonesia (Persero)