Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan pengelolaan investasi daerah dalam program dana bergulir pemberdayaan ekonomi keluarga miskin (PEKM) di Kabupaten Bantul

MULYADI A, Satria, Dwi Haryati, S.H.,M.H

2010 | Tesis | S2 Magister Hukum

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan investasi daerah dalam program dana bergulir Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM) dengan bebagai ketentuan peraturan perundangan yang mengaturnya dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pengelola investasi dalam memenuhi tujuan investasi ditinjau dari perspektif hukum keuangan negara. Metode yang dipakai dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yang didukung dengan penelitian lapangan, yaitu penulisan yang menitik beratkan pada penelitian yang dilakukan di lapangan mengenai fakta-fakta yang berhubungan dengan pelaksanaan Pengelolaan Investasi Daerah dalam Program Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM) Kabupaten Bantul kemudian dibandingkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dan upaya pengelola investasi dalam memenuhi tujuan-tujuan investasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat ketidaksesuaian pengelolaan investasi daerah dalam program dana bergulir PEKM dengan beberapa pasal pada peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan Negara yaitu Undangundang No. 17 Tahun 2003, Undang-undang No. 1 Tahun 2004, Undang-undang No. 15 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 karena produk hukum yang merupakan dasar, pedoman dan juklak pengelolaan investasi program PEKM bertentangan dengan peraturan tersebut diatas. Ketidaksesuaian ini juga dikarenakan oleh pemilihan bentuk formal organisasi pengelola dan penanggung jawab investasi yang keliru dimana penanggung jawab investasi dana bergulir program PEKM yang merupakan organ internal pemerintah daerah sendiri mengelola investasi dana bergulir PEKM secara terpisah dari pengelolaan APBD. Kemudian jika dibandingkan dengan pencapaian tujuan investasi terdapat kekeliruan pengelola dimana pengelola tidak melakukan penilaian atas kinerja output sehingga upaya-upaya dalam pemenuhan tujuan tidak dapat ditentukan dan diukur hasilnya terhadap tujuan secara keseluruhan.

The purpose of this research was to determine the suitability of regency state ownership of investment in the revolving fund program for Poor Families Economic Empowerment (PEKM) with trending laws and regulations that govern them and to know the efforts that made the investment managers in meeting investment objectives are reviewed from the perspective of state finance law. The method used in this paper is supported by normative juridical field research, namely the writing of which focuses on research conducted in the field about the facts relating to the implementation of regency state ownership of investment in Program Revolving Fund Economic Empowerment of Poor Families (PEKM) in Bantul Regency and then comparing it with various laws and regulations that govern it and the efforts of investment managers in meeting investment goals. From the results of research conducted there is discrepancy in the regional investment management revolving fund program PEKM with several articles on the legislation of the State financial management such as Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004, Undang-undang No. 15 Tahun 2004, PP No. 58 Tahun 2005 and PP No. 24 Tahun 2005 because several articles of rules, guidelines and operational guidelines for the investment management program PEKM contrary to the rules mentioned above. The discrepancy is also due to the election of the form of management organization and a false charge of investment whereby the investment charge PEKM program revolving fund which is an internal organs of local government itself manages a revolving fund investment PEKM independently of local fiscal management. Then, if compared with the investment objectives managers are not assessed the performance of the output so that the efforts in fulfilling the goals cannot be determined and measured the results against objectives overall.

Kata Kunci : Pengelolaan,Investasi daerah,Dana bergulir