Reformasi hukum investasi sektor hilir minyak dan gas bumi :: Tinjauan terhadap penyediaan dan pendistribuan bahan bakar minyak bersubsidi nasional

PRAJOGIO, Jugi, Drs. Paripurna S., S.H.,M.Hum. LL.M

2010 | Tesis | S2 Magister Hukum

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah reformasi huum investasi sektor hilir Minyak dan Gas Bumi melalui UU Migas telah menarik investor dalam penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi dan mengetahui bagaimanakah dampak reformasi hukum investasi terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi di wilayah NKRI. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian Yuridis Normatif ini dilengkapi dengan penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, reformasi hukum investasi sektor hilir Migas melalui UU Migas telah cukup menarik minat investor di bidang penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu. Hal positif dari UU Migas adalah kesempatan yang terbuka luas bagi setiap investor untuk berpartisipasi dalam penugasan Public Service Obligation (PSO) yang telah berpengaruh terhadap perbaikan infrastruktur. Beberapa kelemahan adalah panjangnya birokrasi dalam mendapatkan izin dari Pemerintah & BPH Migas, persyaratan yang ketat (termasuk terbatasnya waktu untuk membangun infrastruktur), iklim usaha yang belum kondusif dan banyaknya intervensi kepada BPH Migas yang berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan belum adanya skema insentif dari Pemerintah untuk investor yang beroperasi di daerah terpencil. Meskipun UU Migas telah ditetapkan sejak 9 tahun yang lalu, tetapi beberapa tempat di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan daerah timur Indonesia terkadang masih kekurangan pasokan BBM. Beberapa perbaikan yang perlu diambil untuk menarik lebih banyak investor, yaitu dengan cara memangkas birokrasi dalam mendapatkan izin usaha, memperkuat dan menjaga independensi BPH Migas, menciptakan kepastian hukum, mempercepat proses beauty contest, menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan menetapkan skema insentif untuk investor yang beroperasi di daerah terpencil.

The main objectives of this research are to know the information whether the reformation on the law of investment thru the Oil and Gas Law Number 22 year 2001 has attracted investor to participate in supplying dan distributing the subsidized fuels in Indonesia and to know information on the impact of law reformation to the supply and distribution subsidized fuels in Indonesia. This research represented research of normative using legal materials in the form of law and regulation, literature, expert opinions and case study. The research on legal materials (inclusive field research) expected can answer various problems which wish to know. Based on the research outcome, reformation on law investment in Downstream Oil business thru Oil and Gas Law Number 22 year 2001 has attracted investors to participate in supplying and distributing the subsidized fuel oil in Indonesia. The positive factor related to Oil and Gas Law is the opportunity given by Government to any investors to participate in the Public Service Obligation (PSO) assignment which affected to improve the infrastructure. The weak factors in investors point of view are long bureaucratic to have a license from Government and BPH Migas, the term and condition is very tight (including limited time to build the infrastructure), business climate is still not conducive and lots of interventions to BPH Migas which potentially created the legal uncertainty and no incentive scheme from Government to the investors who operate in the remote areas. Although the Oil and Gas Law has been applied 9 years ago, in fact some regions likes certain parts of Sumatera, Kalimantan, Sulawesi and east of Indonesia are still suffering from shortage of fuels oil supply. Some improvements have be taken to attract more investors to participle in PSO assignment by simplifying the bureaucratic to have a license, empowering and maintaining the independence of BPH Migas, creating law certainty, accelerating the beauty contest process, creating a more conducive business climate and creating incentive scheme for investor who operates in the remote areas.

Kata Kunci : Pemangkasan birokrasi,Penguatan BPH Migas,Kepastian hukum,Iklim usaha yang kondusif