Pemetaan pemikiran aktor media tentang sistem penyiaran di Indonesia :: Dalam gugatan yudical review terhadap UU 32/2002 pada Tahun 2003-2009 di Mahkamah Konstitusi RI

POERWADI, Heroe, Dr. Phil. Hermin Indah Wahyuni, M.Si

2010 | Tesis | S2 Ilmu Komunikasi

Perdebatan yang seru dan tajam mengenai Undang‐undang 32/2002 tentang Penyiaran tidak saja terjadi saat proses penyusunan dan pembahasan di DPR RI, tetapi setelah disahkan, saat penerapan dan penyusunan peraturan pelaksananya pun, tidak kalah ramainya menjadi diskursus di ruang publik. Bahkan beberapakali sampai di ruang pengadilan, baik di Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Itu hanya menunjukkan betapa perhatian para pemangku kepentingan terhadap sistem penyiaran sangat tinggi. Mereka berebut untuk memenangkan konstruksi dominan dalam membentuk sistem penyiaran di Indonesia. Kajian ini memfokuskan pada teks‐teks yang ada dalam proses gugatan yudicial review maupun sengketa kewenangan yang terjadi Mahkamah Konstitusi RI dalam kurun waktu 2002‐2009. Gugatan pertama dilakukan oleh aktor media Kelompok Industri (IJTI, P3I, PRSSNI, ATVSI, PERSUSI, KOMTEVE) melawan aktor media Kelompok Negara, Gugatan kedua dan ketiga dilakukan aktor media Kelompok Masyarakat/Publik (KPI) melawan aktor media Kelompok Negara, dan gugatan ketiga adalah aktor media Kelompok Masyarakat (Komite Nasional Perlindungan Anak dan 2 anak) melawan aktor media Kelompok Negara. kemudian dari teks-teks tersebut, kajian ini mencoba untuk mengkonstruksikan pemikiran para aktor media tersebut tentang sistem penyiaran yang diinginkan dan menjadi idealisasi konstruksi masing-masing aktor media. Sistem penyiaran yang normatif sebagaimana digambarkan oleh McQuail, Browne, atau Wiio menjadi dasar tentang upaya menyusun kebijakan media. Proses pembuatan kebijakan media diuraikan oleh Siebert dkk, Habte, Chaudhary dan Martin, serta Hallin dan Mancini memberikan uraian tentang bagaimana perspektif dan akar kebijakan media dikonstruksikan. Kemudian frame yang digunakan untuk memetakan konstruksi pemikiran aktor media adalah konsepsi general public interest (GPI) dari Cuilenburg dan McQuail serta konsepsi responsibility of media (RoM) Bardoel. Sedangkan teori relasi aktor‐sistem serta rational choice theory (RCT) dijadikan dasar untuk melihat bangunan pemikiran dan motivasi tindakan setiap aktor media. Hasil dari kajian ini adalah jika dilihat dari frame GPI maka masing‐masing aktor media menunjukkan konstruksi dominan berdasarkan kepentingan dan orientasi masing‐masing, dan hanya menemukan interseksi pada limitasi dan mekanisme kontrol pelaksanaan kebebasan. Jika dilihat dari sisi RoM, maka ketiga aktor media muncul banyak perbedaan pertanggungjawaban media, tetapi mempunyai pemahaman bahwa RoM Publik dan RoM Professional, banyak disebut ketika membicarakan cara mengatur isi dan sistem penyiaran. Akan tetapi ketiga konstruksi pemikiran aktor media juga ditemukan mencampuradukan empat perspektif RoM Bardoel sehingga menunjukkan ketidakkonsistenan di dalam membangun konstruksi dengan arah orientasi yang tunggal dan utuh. Ketidakonsistenan juga muncul ketika aktor media menyikapi isu‐isu tertentu dan penempatan posisi dalam bergabung atau melawan kelompok aktor media lainnya dalam empat kali gugatan di MK RI. Ketidakkonsitenan itulah yang menguak motivasi apa yang ada disebalik proses gugatan para aktor media tersebut. Dengan proses tersebut, maka dari kajian ini mengajukan tesis bahwa konstruksi kebijakan nasional sistem penyiaran yang demokratis dan melindungi kepentingan publik tidak cukup hanya dilihat dari sisi GPI‐nya saja, tetapi harus memadukan konsepsi GPI dan RoM sehingga menghasilkan sistem pertanggungjawaban dua tingkat dengan sistem relasi yang bersifat dualitas.

Critical and sharp debate on the Law 32/2002 on Broadcasting does not just happen during the process of preparation and discussion in Parliament, but once approved, the application and preparation of implementing regulations were, no less hectic with a discourse on public space. Such even up in the courtroom, both in the Supreme Court (MA) and Constitutional Court (MK). It just shows how much attention the stakeholders of the broadcasting system is very high. They scramble to win the dominant construction in shaping the broadcasting system in Indonesia. This study focuses on texts that are in the process of review and dispute the claim yudicial authority of the Constitutional Court which occurred in the period 2002-2009. The first lawsuit by media actors Industry Group (IJTI, P3I, PRSSNI, ATVSI, PERSUSI, KOMTEVE) against State Groups media actors, the second and third accusation made media actors Community Groups / Public (KPI) against the State Group media actors, and the third lawsuit Community media is an actor (National Committee for Child Protection and 2 children) against State Groups media actors. Then of these texts, this study tries to construct the media actors thought about the desired broadcasting system and the construction of idealizing their respective the media actors. Broadcasting system that normative as described by McQuail, Browne, or Wiio the basis of efforts to develop media policy. Media policy-making process described by Siebert et al, Habte, Chaudhary and Martin, and Hallin and Mancini gave a description of how the perspective and the roots of media policy is constructed. Then the frames are used to map the construction of the media actor thought is a general conception of public interest (GPI) from Cuilenburg and McQuail and the conception of responsibility of the media (RoM) Bardoel. While the actorsystem relations theory and rational choice theory (RCT) used as a base to see the building thoughts and actions of each the media actor motivation. The results of this study is that if viewed from the frame GPI then each the media actor shows the construction of dominant based on the interests and orientation of each, and only found the intersection on the limitation and control mechanism of implementation freedom. If viewed from the side of the RoM, the three actors appear much different media accountability, but have an understanding that the Public and Professional RoM, many referred to when discussing how to manage the content and broadcasting system. But the third construction the media actor thought was also found jumble four perspectives Bardoel RoM that shows inconsistencies in building construction with a single direction of orientation and intact. Inconsistencies also arise when the media actors addressing certain issues and placement of positions within or against the groups of the media actors joined other in four times the lawsuit at the Constitutional Court of Indonesia. Inconsistencies motivation reveals that what is behind the screen process the media actors lawsuit. In the process, then the thesis of this study propose that the construction of a national policy of a democratic broadcasting system and protect the public interest is not enough in terms of its GPI alone, but must integrate conception and RoM and GPI resulting in a two-tier system with a system of accountability relationships nature of duality.

Kata Kunci : Sistem penyiaran, Kebijakan media, Indonesia