Pelimpahan kewenangan Bupati dalam otonomi daerah :: Studi pelimpahan kewenangan distributif dan delegatif Bupati kepada Camat di Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah

MARDANI, Mohammad Iskandar, Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP

2010 | Tesis | S2 Administrasi Negara

Pelaksanaan konsep otonomi daerah dengan memberikan kewenangan khusus dan kemandirian kepada daerah melahirkan dinamisasi dalam ranah penyelenggaraan pemerintah daerah itu sendiri, termasuk perubahan fungsi, kewenangan dan kedudukan camat maupun kecamatan. Implementasi otonomi daerah menggeser posisi Kecamatan dari “wilayah jabatan” menjadi “lingkup kerja” inklud dalam unit perangkat daerah otonom. Perubahan ini memberikan pengaruh kepada kewenangan camat dan kecamatan dalam memberikan pelayanan publik. Kreasi dan inovatif Camat dan Kecamatan dalam menata wilayahnya menjadi pasif, hanya menunggu injeksi maupun insentif pemerintah daerah (Kabupaten/Kota). Untuk memberikan peran ujung tombak pelayanan masyarakat, camat maupun kecamatan sebagai bagian dari lingkup kerja perangkat daerah harusnya diberdayakan kembali dengan memberikan pelimpahan sebagian kewenangan daerah (Bupati/ Walikota) sesuai yang dibebankan oleh Undang-undang. Penelitian kualitatif ini memiliki tujuan mengetahui dan mendeskripsikan kewenangan pemerintah daerah yang didelegasikan kepada Camat di Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah, kemudian dari kewenangan yang didelegasikan tersebut dipilah lagi kewenangan yang dapat dilaksanakan oleh camat berdasarkan kesanggupan pihak camat itu sendiri. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang dibaurkan dengan metode deskriptif. Data dan informasi yang dikumpulkan menggunakan instrument matriks kerja dan wawancara dengan informan terpilih. Lokasi penelitian difokuskan pada Organisasi Perangkat Daerah (Badan, Dinas dan Bagian Sekretariat Daerah) lingkungan kerja Pemda dan Camat di Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini menghasilkan pelimpahan kewenangan yang dapat diberikan kepada camat dimungkinkan untuk dilaksanakan pada jenis dan bidang kewenangan tertentu. Pelimpahan kewenangan yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan dalam 18 bidang dan 7 jenis kewenangan yang merupakan kewenangan paten (atributif) camat, sehingga dapat dijumlahkan sebanyak 112 kewenangan yang dipilah lagi menjadi 25 kewenangan yang dapat dilaksanakan oleh camat. Kewenangan-kewenangan ini dapat dilaksanakan dengan baik bila didukung dengan kualitas dan kapasitas kecamatan mulai dari kesiapan kelembagaan, personil aparatur, alokasi dana, fasilitas sarana dan prasrana yang memadai serta pedoman petunjuk dan teknis pelaksanaan pelimpahan kewenangan itu sendiri. Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Parigi Moutong dapat terselenggara bila didukung oleh semua pihak secara holistik mulai dari kemauan politik, keikhlasan perangkat daerah maupun kualitas dan kapasitas kecamatan itu sendiri dalam mengemban kewenangan yang didelegasikan. Di sisi lain kewenangan yang akan dilaksanakan oleh pihak kecamatan harus dikontrol secara berkala untuk mengevaluasi pelaksanaannya.

The implementation of local autonomy by delegating special authority and independence to local government resulted in the dynamism in local administration itself, including the changes in functions, authority and the position of “position areas” into “working scope” of autonomous local apparatus. The change had significant impact on subdistrict heads and subdistricts in delivering public services. The creation and the innovation of the subdistrict heads in organizing their areas became passive and they only waited the injection and the incentive of district/city governments. For the subdistrict heads to play frontline role, they must be re-empowered as the parts of the working scope of the local apparatus by delegating some of the district/city authority following the existing legislation. The qualitative study aimed at finding out and describing local government authority as delegated to the subdistrict heads of Parigi Moutong district of Central Sulawesi province, and then the delegated authorities were broken down on the basis of the ability the subdistrict heads to accomplish them. It was conducted using qualitative approach mixed with descriptive method. The data and the information were collected using working matrix instrument and interview with selected informants. Its location was focused on local apparatus organizations (bodies, agencies and local secretariats) in the working environment of the local government and the subdistrict heads of Parigi Moutong district of Central Sulawesi. It resulted in the delegation of the authority to the subdistrict heads that enabled them to accomplish certain areas of authorities. The delegated authorities were classified into 18 areas and 7 kinds of authority representing the subdistrict heads’ attributive authority and the total number of the authorities was 112 nd they were further classified into 25 authorities that the subdistrict heads were able to accomplish. The authorities could be well-accomplished when they were supported by the quality and the capacity of the subdistricts from institutional preparedness, apparatus personnel, fund allocation, structures and infrastructures and also the technical guidance in the implementation of the autonomy. The delegation of the district head’s authority to the subdistict heads in Parigi Moutong district could be conducted when it was holistically supported by all parties concerned in terms of political will, the quality and the capacity of the subdistricts in accomplishing the delegated authority. In other hand, the accomplishment of the delegated authorities must also be strictly controlled and evaluated.

Kata Kunci : Pelimpahan kewenangan Bupati, Jenis dan bidang kewenangan, Regent authority delegation