Transparansi anggaran sektor kesehatan daerah :: Studi terhadap ketersediaan, aksesibilitas dan kecukupan informasi dokumen anggaran kesehatan di Kota Bandar Lampung

TRIATMOJO, Fery, Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP

2010 | Tesis | S2 Administrasi Negara

Fokus penelitian adalah tingkat transparansi publik dalam penganggaran sektor publik, khususnya pada sektor kesehatan di Kota Bandar Lampung. Perwujudan transparansi anggaran sektor kesehatan akan ditelusuri melalui analisa komprehensif terhadap berbagai data anggaran kesehatan terkait dengan faktor ketersedian dan aksesibilitas dokumen serta faktor kejelasan dan kecukupan informasi dokumen anggaran pada tiap-tiap rangkaian siklus anggaran. Aspek lain yang dikaji adalah bagaimana nilai transparansi itu kemudian berpengaruh terhadap partisipasi publik. Sektor kesehatan adalah salah satu lini terdepan ukuran kinerja pemerintah daerah dalam era otonomi daerah. Sektor ini bersifat strategis dan mencakup hajat hidup masyarakat banyak. Transparansi menjadi elemen penting dalam penyelenggaraan dan pengelolaan anggaran pada sektor tersebut. Keterbukaan/Transparansi mutlak diperlukan sebagai stimulan untuk merangsang hadirnya masukan dan partisipasi masyarakat sebagai dasar dalam menyusun kebijakan publik. Metode yang dipergunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data sekunder didapatkan dengan jalan kajian referensi, studi dokumen perencanaan, penganggaran, dan aturan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada. Sedangkan sumber data primer diperoleh dengan cara penelitian langsung di lapangan lewat wawancara langsung dan Focus Group Discussion (FGD) dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan penganggaran daerah. Landasan pengolahan, analisis data, pembuatan instrument dan kriteria pengukuran transparansi pada tahap pengolahan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan referensi dari International Monetary Fund’syang merelease Code of Good Practices on Fiscal Transparency dan Open Budget Index (OBI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan dokumen penganggaran daerah pada sektor kesehatan di Kota Bandar Lampung memang ada/telah dibuat. Namun demikian keterbukaan dan kemudahaan aksesibilitas informasi dan dokumen anggaran itu masih kurang baik. Tidak ada mekanisme yang jelas untuk memperoleh dokumen tersebut. Dokumen anggaran yang umumnya sulit diakses adalah dokumen yang memiliki pengaruh penting dalam penganggaran daerah dan aparatnya, dokumen yang menunjukan detail pagu anggaran, serta dokumen yang menunjukan realisasi anggaran. Hal ini dapat membawa pengaruh yang kurang baik pada kualitas partisipasi dan efektifitas anggaran serta cenderung bisa menimbulkan penyimpangan ataupun inefisiensi anggaran. Kurangnya keterbukaan informasi anggaran dan aksesibilitas dokumen anggaran yang rendah berimplikasi sebagai hambatan dalam proses partisipasi publik pada penganggaran yang berlanjut pada perubahan bentuk dan model hubungan antar stakeholder penganggaran dalam proses partisipasi anggaran.

The focus of research is the level of public transparency in public sector budgeting, particularly in the health sector in Bandar Lampung. Manifestations of the health sector budget transparency will be traced through a comprehensive analysis of various data related to the health budget by a factor of availability and accessibility of documents and the factor of clarity and adequacy of information on the budget documents of each series of the budget cycle. Another aspect studied is how the value of transparency that later influence on public participation. The method used is descriptive qualitative approach. Sources of secondary data obtained by way of reference studies, the study documents the planning, budgeting, and the rule of law relating to the main existing problems. While the source of primary data obtained by direct research in the field through direct interviews and Focus Group Discussion (FGD) with the parties involved in the planning budgeting. Platform processing, data analysis, making instruments and criteria of measurement of transparency in the processing steps is the Law No. 14/2008 concerning Freedom of Information and references from the International Monetary Fund's who released a Code of Good Practices on Fiscal Transparency and the Open Budget Index (OBI) . The results showed that the availability of documents in the health sector budgeting in Bandar Lampung, there are / have been made. Nevertheless simplicity openness and accessibility of information and budget documents were still not good. There is no clear mechanism for obtaining the document.Budget document that is generally difficult to access the documents that have a significant influence in local budgeting and officers, any documents that show the detail budget ceiling, as well as documents that show the realization of the budget. This could bring unfavorable influence on the quality and effectiveness of budgetary participation and tends to cause distortion or inefficiency in the budget. Lack of openness and accessibility of budget information documents a low budget implications as barriers to public participation in the budgeting process that continues to change shape and model the relationship among stakeholders in the process of participatory budgeting.

Kata Kunci : Transparansi, Partisipasi publik, Anggaran sektor kesehatan daerah