Implementasi program pebinaan Pegawai Negeri Sipil Daerah oleh Badan Kepegawaian Daerah :: Studi kasus tentang implementasi pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Asmat

SUWE, Kornelis, Prof. Dr. Warsito Utomo

2010 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Implementasi program pembinaan melalui Diklat oleh BKD di Kabupaten Asmat sangat penting sebagai salah satu wujud dari kebijakan manajemen sumber daya kepegawaian daerah untuk mencapai kinerja maupun output pemerintahan dan pembangunan yang optimal pada tingkat lokal. Fungsi strategis BKD dalam meningkatkan kualitas SDM dalam pemerintahan daerah antara lain: a) meningkatkan kualitas kinerja pegawai; b) meningkatkan potensi pegawai; c) meng-hapus ketidakmampuan pegawai dalam kerja dan tugas; d) mengatasi kesalahan bekerja; e) menjaga kualitas sumber daya; f) memajukan prestasi pegawai; dan g) mengangkat citra pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi program pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan oleh BKD kepada PNS Daerah di Kabupaten Asmat, beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan rancangan studi kasus. Lokasi penelitian ini adalah Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Asmat, Provinsi Papua. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh lewat studi dokumenter. Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembinaan melalui Diklat oleh BKD kepada PNS Daerah di Kabupaten Asmat sudah berjalan relatif baik. Hal ini dapat dilihat dari tahap pembentukan organisasi pelaksana, sosialisasi program, pelaksanan program sampai evaluasi pelaksanaan. Hanya saja,harus diakui bahwa implementasi program pembinaan melalui Diklat oleh BKD tersebut menghadapi kendala. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi itu antara lain: (1) komunikasi, di mana petunjuk pelaksanaan Diklat seringkali tidak disampaikan dengan lancar, kurang konsisten, dan tidak jelas; (3) sumber daya, di mana staf pelaksana Diklat memiliki jumlah dan kualitas relatif terbatas, memiliki akses informasi yang tidak memadai, diberi kewenangan yang terbatas, dan fasilitas yang diperlukan tidak mencukupi; (3) disposisi, di mana ada kecenderungan di kalangan pejabat birokrasi lokal untuk menyeragamkan aspirasi dan kepentingan pegawai, sementara pada sisi lain cenderung mengedepankan parokialisme di bagian-bagian birokrasi bawahannya; dan (4) struktur birokrasi, di mana prosedur kerja dalam birokrasi cenderung diseragamkan untuk kalangan tertentu dan terjadi fasionalisasi di bagian-bagian birokrasi bawahannya. Dengan implementasi semacam itu, kinerja BKD dalam melaksanakan program pembinaan melalui Diklat kepada PNS Daerah Kabupaten Asmat perlu diperbaruhi, disesuaikan, dan itatakembali agar pada gilirannya dapat menghasilkan SDM birokrat yang berkualitas dalam jumlah yang memadai.

Implementation of the building program through Education and Training performed by the Local Civil Servant Board (LCSB) in Asmat Regency is greatly important as one of the manifestations of policy on local civil servant resources management for the optimum performance and output of both government and development at the local level. The strategic functions of LCSB in improving the quality of human resources in local government include: a) improving the quality of civil servant performance; b) enhancing civil servant’s potential; c) eliminating the inability of civil servant in performing functions and tasks; d) correcting the errors of work; e) maintaining the quality of human resources; f) promoting the achievement of civil servant; and g) developing the image of local government.Purposes of this study are to find out the implementation of the building program through Education and Training performed by LCSB to the Local Civil Servant in Asmat Regency, as well as factors influencing it.The study used a descriptive qualitative method with a case study design.Location of the study was the Office of LCSB in Asmat Regency Papua Province.Data used in the study were primary data obtained by using interview technique,dan secondary data were obtained using a documentary study. The data collected were analyzed using a qualitative technique.Result of the study indicates that the implementation of the building program through Education and Training performed by LCSB to the Local Civil Servant in Asmat Regency was relatively good. It can be seen from the steps of the establishment of implementing organization, program socialization, program performance to evaluation of the implementation. However, it should be recognized that the implementation of the building program through Education and Training performed by LCSB to the Local Civil Servant underwent some obstacles. Factors influencing the implementation included: (1) communication, where the guides of the Education and Training implementation was frequently carried out in a less smooth manner, less consistent and unobvious; (3) resources where the implementing staff of the Education and Training were relatively limited in quantity and quality with inadequate access to information, limited authority, and insufficient facilities; (3) disposition, where there were tendencies among local bureaucratic officials to make aspirations and interests of civil servant homogenous, while they tended to promote parochialism in the lower sections of bureaucracy; and (4) bureacratic structure, where the working procedures of bureaucracy tended to make homogenous for certain groups, while factionalization occured among the lower sections of bureaucracy. By such implementation, the performance of LCSB in performing the building program through the Education and Training to the Local Civil Servant in Asmat Regency should be improved, readapted, and reordered in order that it can in turn roduces bureaucratic human resources wth both adequate

Kata Kunci : Implementasi pendidikan dan pelatihan,Komunikasi,Sumber daya,Disposisi,Struktur birokrasi,Badan kepegawaian daerah,Education and Training Implementation, Communication, Resources, Disposition, Bureacratic Structure, Local Civil Servant Board