Implementasi sistem informasi administrasi kependuudkan di Kabupaten Sleman

KURNIAWATI, Ita, Dr. Agus Heruanto Hadna

2010 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Penelitian ini membahasas mengenai implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang tertuang dalam Keppres no 88 tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dibangun dengan desain untuk diterapkan di Kabupaten/kota. Kabupaten Sleman menerapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan metode offline dengan tujuan agar dapat membantu pelayanan publik di bidang kependudukan, membangun sebuah database kependudukan yang mutakhir dan mudah diakses serta menerbitkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagai single number identity yang terintegrasi antar sektor. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini ingin mencari jawaban mengenai bagaimana implementasi SIAK di Kabupaten Sleman dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa pencapaian tujuan kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yakni peningkatan kualitas pelayanan bidang kependudukan mengalami peningkatan, sementara ketersediaan database yang valid dan akurat belum terwujud, sedangkan NIK sebagai identitas tunggal sudah mampu dibangun namun belum dapat diintegrasikan kepada sektor lain seperti perpajakan, kesehatan, asuransi dan imigrasi. Dari variabel organisasi implementor beberapa aspek yang diteliti adalah struktur organisasi cukup memadai, namun ketersediaan SDM belum memadai dari segi kuantitas maupun kualitas dan hal ini menjadi hambatan bagi pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Teknologi yang digunakan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan menciptakan ketergantungan yang tinggi Pemerintah Daerah sebagai implementor kepada pemerintah pusat sebagai perumus kebijakan. Sementara itu faktor geografis menjadi faktor pendukung dalam implementasi SIAK di Kabupaten Sleman. Berangkat dari hasil penelitian tersebut, direkomendasi untuk : pemerintah daerah membangun sistem informasi tersendiri yang dapat diintegrasikan dengan database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sehingga dapat mengurangi ketergantungan secara teknologi kepada pemerintah pusat, mempertegas kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing organisasi implementor serta meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM untuk menngelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

This study discusses about the implementation of the Population Administration Information System as stipulated in Presidential Decree No. 88 of 2004 on Management of Population Administration Information. Population Administration Information System is built by design to be implemented at district / city. Sleman as a District applying the offline method of Population Administration Information System with the aim that can help public services in the areas of population, building a sophisticated database of population and easily accessible and publish NIK (Number of Parent Population) as a single identity number that is integrated across sectors. The method used in this study is qualitative descriptive type. This study wanted to find answers about how the implementation SIAK in Sleman district and factors influencing it. From the research, it is known that the achievement of policy objectives Population Administration Information System which is increasing the service quality field of population has increased, while the availability of valid and accurate database that has not materialized, while NIK as a single identity but have not been able to be built can be integrated to other sectors such as taxation, health, insurance and immigration. From the implementor some aspects of organizational variables studied are adequate organizational structure, but the availability of human resources have been inadequate in terms of quantity and quality and this has become an obstacle to the implementation of the Population Administration Information System. The technology used by the Population Administration Information System creates a high dependence Local Government as an implementor to the central government as a formulator of policy. Meanwhile, geographic factors supporting factor in the implementation of SIAK in Sleman. Departure from these findings, recommended to: local governments build their own information system that can be integrated with the Population Administration Information System database so that it can reduce technological dependence to the central government, reinforce the authority, duties and functions of each organization implementor and to improve capacity and quality HR to arrange Population Administration Information System.

Kata Kunci : Administrasi kependudukan, Sistem informasi, Deskriptif kualitatif, population administration, information systems, qualitative description