Analisis biaya transaksi pajak :: Studi kasus atas pajak hotel dan restoran pada Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan

IMRAN, Prof. Wihana Kirana Jaya, Ph.D

2010 | Tesis | S2 Magister Ekonomika Pembangunan

Biaya transaksi merupakan perpaduan dari beberapa disiplin ilmu yang terdiri dari ilmu hukum, ilmu ekonomi dan ilmu organisasi. Pada dasarnya, biaya transaksi adalah biaya yang harus ditanggung oleh pihak-pihak yang melakukan pertukaran dalam dunia yang informasinya tidak sempurna, banyak aktor yang berperilaku oportunistik dan rasionalitas para pelakunya terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari persepsi stakeholder tentang biaya transaksi yang timbul dalam pemenuhan kewajiban pajak dari perspektif ekonomi kelembagaan baru. Faktor-faktor yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi spesifisitas asset, frekuensi, ketidakpastian (uncertainty), birokrasi, biaya informasi, insentif, kepatuhan pajak, pembukuan, law enforcement, dan hak kepemilikan (property right). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey. Daftar pertanyaan berisi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan persepsi dan faktor-faktor yang berhubungan dengan persepsi masyarakat terhadap biaya transaksi dalam pemenuhan kewajiban pajak. Teknik pengambilan sampel dalam paper ini adalah cluster sampling. Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa 1). terdapat perbedaan persepsi responden pada variabel spesifisitas asset, birokrasi, biaya informasi, pembukuan, pelaksanaan hukum, dan property right, 2.) birokrasi, dan insentif berpengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan pajak. Oleh karena itu, perlu adanya suatu peraturan daerah yang mengatur biaya transaksi ekonomi yang jelas dan terukur agar hasil yang diharapkan dapat dicapai dan sekaligus sebagai alat untuk menegakkan aturan.

The transaction cost is regarded as the combination of field studies it could be from law, economic, and organization. The transaction cost basically is a cost which must be burden to party, in which the transaction is done by them in the world with the unclear information by effect of so many actors doing as opportunism and bounded rationality. The research is aimed to study perception of stakeholder regard to the transaction cost which bears from compliance tax, from the economic perspective of new institutional economic. The factors which are done in this research would be asset specificity, frequency, uncertainty, bureaucracy, search cost, incentive, compliance, filing, law enforcement, and property rights. The method in this research is a survey method. The least of questions, consist of questions which relates to perceptions and factors which related to perception of society upon the transaction cost in compliance tax. The technique taking sample of this research writing is cluster sampling. Based on the result of the research shown that: 1). there is a different perception from the respondent on the variable of asset specificity, bureaucracy, search cost, filing, law enforcement, and property rights and 2) Bureaucracy and incentive have given negative effect to compliance tax Based on the result above, it is strictly need a local act which regulate the clear and certainty of the economic cost, to which the will can be done and which as the tool to enforce the law

Kata Kunci : Ekonomi kelembagaan baru, Biaya transaksi pajak, Persepsi, new institutional economics, tax transaction cost, perception