Dampak positif perubahan kebijakan pembiayaan KB terhadap pemenuhan kebutuhan kontrasepsi keluarga miskin :: Analisis data SDKI 1997, 2002-2003 dan 2007

BAROYA, Ni'mal, dr. Siswanto Agus Wilopo, SU.,MSc.,ScD

2010 | Tesis |

Latar Belakang: Pemenuhan kebutuhan kontrasepsi yang aman dan efektif dapat mengurangi kematian ibu melalui pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan. Secara nasional, prevalensi pemakaian kontrasepsi di Indonesia meningkat, namun tidak diikuti dengan penurunan unmet need KB. Salah satu faktor penyebab unmet need KB adalah adanya biaya dalam pemakaian kontrasepsi yang sangat dirasakan oleh keluarga miskin. Adanya kebijakan pembiayaan KB yang berpihak pada keluarga miskin dapat memenuhi kebutuhan kontrasepsi terutama pada keluarga miskin di negara berkembang.Tujuan Penelitian: Mengkaji dampak positif perubahan kebijakan pembiayaan KB terhadap pemenuhan kebutuhan kontrasepsi keluarga miskin di Indonesia Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan panel survei dengan rancangan cross sectional yang menggunakan data seri SDKI 1997, 2002-2003 dan 2007. Subjek penelitian ini adalah semua wanita kawin umur 15–49 tahun sebanyak 17384 pada SDKI 1997, 18942 pada SDKI 2002-2003 dan 21166 pada SDKI 2007. Analisis data menggunakan teknik multilevel modeling untuk menilai pengaruh faktor individu dan komunitas terhadap peluang terjadinya unmet need KB.Hasil: Berdasarkan SDKI 1997, persentase unmet need KB pada wanitasangat miskin 24%, SDKI 2002-2003 sebesar 19% dan 20% pada SDKI 2007. Peluang terjadi unmet need KB semakin besar pada wanita sangat miskin, tidak sekolah dan pengetahuan KB rendah. Sebelum penerapan kebijakan JPS-KB dan ASKESKIN, peluang terjadi unmet need KB lebih besar 1,6 kali. Tidak terpapar informasi KB, adanya masalah pada akses ke pelayanan KB dan tinggal di kota juga signifikan dengan terjadiny unmet need KB. Pada tingkat komunitas, setelah dikontrol dengan faktor individu, peluang terjadi unmet need KB lebih kecil ketika wanita tinggal di komunitas yang mempunyai rata-rata pengetahuan KB lebih tinggi,Kesimpulan: Penerapan kebijakan pembiayaan KB yang tepat sasaran pada keluarga miskin, dapat menurunkan peluang terjadinya unmet need KB pada keluarga miskin disertai dengan upaya peningkatan pengetahuan KB pada individu dan komunitas.

Background: The met need for safe and effective contraception can reduce maternal mortality through unwanted pregnancy prevention. Nationally, there has been an increased contraceptive prevalence rate in Indonesia. However, it is not in line with a decreased unmet need for family planning. Studies have revealed that cost of contraceptive use for poor households has become one of the factors that cause of unmet needfor family planning. Therefore, policy on family planning financing which benefits poor households can hopefully meet the contraceptive needs,especially those living in developing countries.Objective: To analyze positive impacts on the change of financing policy for family planning program in meeting contraceptive needs for poor households in Indonesia.Method: This study was a survey panel using a cross sectional study design. The data used the IDHS in the year of 1997, 2002-2003 and 2007.The subjects were all married women aged 15-49 years old as many as 17.384, 18.942 and 21.166 women for the year of 1997, 2002-2003 and 2007, respectively. Data analysis used a multilevel modeling technique to assess the effect of individual and community factors on the odds of unmet need for family planning.Result: Based on the IDHS, the percentage of unmet need for family planning among poorest women was 24%, 19% and 20% for the year of 1997, 2002-2003 and 2007, respectively. The odds ratio of unmet need for family planning was greater in poorest women than richest, never attending any formal education, and having low level of contraceptive knowledge. Prior to the implementation of the policy on JPS-KB and ASKESKIN (Health Insurance for the Poor), the odds of unmet need for family planning was 1.6 times greater. Other significant factors for the odds of unmet need for family planning were unexposed women with family planning information, problems in the access for contraceptive service and residential status in urban area. In community level, after being controlled with individual factor, the odds of unmet need for family planning was smaller when a woman lived in a community with higher mean of family planning knowledge.Conclusion: The implementation of policy on family planning financing for poor households can reduce the odds of unmet need for family planning in which the policy is then followed by the efforts on the improvement of family planning knowledge for individual and community.

Kata Kunci : Kebijakan pembiayaan, Keluarga berencana, Kebutuhan kontrasepsi, Keluarga miskin, financing policy, family planning, contraceptive need, poor households