Implementasi kebijakan pemekaran kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2008-2009

PUTRI, Dewy Susanti, Dra. Ratnawati, S.U

2010 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Secara umum tujuan pemekaran adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan percepatan pembangunan ekonomi, memfasilitasi pertumbuhan kehidupan demokrasi, meningkatkan keamanan dan ketertiban daerah. Atas usulan masyarakat pada semua kecamatan yang ada, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah memekarkan Kecamatan. Namun sejak dibentuknya 8 Kecamatan Baru hingga saat ini belum disertai penyelenggaraan pemerintahan yang baik karena tidak diiringi dengan pembangunan sarana dan prasarana, dan kurangnya sumber daya yang memiliki skill, pendidikan dan etos kerja yang tinggi Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana implementasi dan kapasitas implementasi kebijakan pemekaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 2008-2009. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan rancangan penelitian studi kasus Data kualitatif dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam (indepth interview), observasi dan dokumentasi. Teknik Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran kecamatan yang dilaksanakan oleh Pemkab Tanjung Jabung Barat dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat karena telah memperpendek rentang kendali sehingga fokus perhatian kepada masyarakat meningkat. Kapasitas Sistem Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pelaksanaan kebijakan pemekaran kecamatan mendasarkan pada peraturan perundangundangan pusat dan daerah terkait dengan pemekaran kecamatan. Pelaksanaan kebijakan pemekaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum sepenuhnya memenuhi ketentuan dalam kapasitas organisasi, seperti tidak tersedianya fasilitas gedung kecamatan pada semua kecamatan pemekaran, kondisi jalan penghubung kabupaten dan kecamatan yang kurang baik, banyak wilayah kecamatan yang belum terjangkau jaringan PLN dan telekomunikasi serta minimnya sarana transportasi yang disediakan pemerintah baik bagi aparat pemerintah maupun bagi masyarakat. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat didasarkan pada Perda dan Perbub terkait dengan pemerintahan kecamatan, Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang didelegasikan kepada pemerintah kecamatan adalah kewenangan terkait administrasi kependudukan dan perijinan serta kewenangan yang bersifat administratif, fasilitatif dan koordinatif. Lebih jauh, kapasitas individu Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam implementasi kebijakan pemekaran kecamatan juga belum sepenuhnya memenuhi ketentuan regulasi. Hal ini dapat dinilai dari kurangnya sumber daya personel, skill dan pendidikan pegawai Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

In general, the purpose of district caretaker is to improve quality of community services, increase acceleration of economic development, facilitate the democracy growth, enhance regional security and order, and contribute the unity and nationhood. As suggested by the community in all existing districts, the Government of West Tanjung Jabung Regency has expanded eight new districts. But since the establishment it was not accompanied by good governance because not followed by infrastructure development, lack of educated and skilled human resources, and a high work ethic The present research was conducted to find out how implementation and implementation capacity on caretaker policy of the West Tanjung Jabung Government, 2008- 2009. This research is descriptive with qualitative approach, and case study research design. The qualitative data in this research obtained through in-depth interviews, observation and documentation Data analysis techniques used are qualitative data analysis techniques. The results showed that the district caretaker that implemented by the local government of West Tanjung Jabung to improve service to the community because it has been to shorten the span of control so that the focus of increased attention to public. The system capacity of Government of West Tanjung Jabung on implementation of the district caretaker policy based on the regional and central laws and regulations related to the caretaker of districts. Implementation on caretaker policy of district government of West Tanjung Jabung Regency was also not fully comply with the provisions in the capacity of organizations, such as the unavailability of building facilities at all the district caretaker, bad road conditions connecting between districts and regency, many districts not yet reached by PLN and telecommunications networks and the lack of transportation facilities provided by government both for government apparatus and community. The Government authority of West Tanjung Jabung Regency was based on law related to regional rule and reagent rule and district government. The Government authority of West Tanjung Jabung Regency delegated to the district government is authority on population administrative and licensing and authority have administrative, facilitative and coordinative character. Furthermore, the individual capacities of the Government of West Tanjung Jabung Regency in implementation of district caretaker policy are also not fully comply with regulations. This can be assessed from the lack of personnel human resources, skills and employee education of Government of West Tanjung Jabung Regency.

Kata Kunci : Pemekaran kecamatan,Pelayanan,Rentang kendali,Fokus perhatian,Kapasitas sistem,Kapasitas organisasi,Kapasitas individu