Peranan pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas nelayan marginal di kabupaten Sorong Selatan

KONDJOL, Pieters, Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc

2010 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Kabupaten Sorong Selatan adalah kabupaten pemekaran yang mempunyai potensi perikanan laut dan air payau yang sangat besar bagi pengembangan sektor perikanan tangkap antara lain ikan laut, ikan air payau, udang, dan lobster. Namun masyarakat nelayan lokal di daerah ini mengalami marjinalitas yang berlangsung lama baik karena belum tersentuh pembangunan maupun yang telah tersentuh pembangunan dalam interaksi mereka dengan pengusaha perikanan laut dan air payau serta nelayan pendatang yang lebih maju terutama dari kelompok etnis Bugis, Makassar dan Buton. Akibatnya, potensi perikanan laut ersebut belum dapat dikelolah dan dimanfaatkan secara baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan lokal. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana karakteristik marjinalitas dan bentuk-bentuk marjinalisasi yang selama ini dialami oleh masyarakat nelayan lokal Papua di Kabupaten Sorong Selatan dan bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kapasitas masyarakat nelayan asli Papua yang marjinal tersebut. Penelitian ini dilakukan memakai metode kualitatif di Kabupaten Sorong Selatan. Data yang diperlukan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui pengamatan dan wawancara, dan data sekunder yang diperoleh dari studi literatur sesuai penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada enam karakteristik internal (a) keterbelakangan dan tradisi subsistensi; (b) Sedikitnya pengalaman melaut dan tradisi berniaga; (c) rendahnya sarana dan prasarana industri, transportasi dan jaringan pasar perikanan; (e) rendahnya akses peralatan modern dan tingkat penguasaan teknologi; dan (f) sedikitnya pendapatan usaha nelayan, permodalan, dan curahan kerja nelayalan. Selain itu ada lima bentuk marjinalisasi yang dialami masyarakat nelayan asli Papua selama ini, yaitu (a) subordinasi dari jaringan pemasaran hasil perikanan laut dan air payau; (b) sistematisasi pemutusan atas jaringan usaha perdagangan laut; (c) segregasi sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan politik; (d) pelemahan akses dalam partisipasi politik dan artikulasi kepentingan; dan (e) eksploitasi sumber daya dan monopoli alokasi anggaran publik. Pada implementasi kebijakan dalam skema pemberdayaan yang dicanangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan, kebijakan afirmatif cenderung hanya dapat diterapkan untuk mengatasi akar permasalahan marjinalitas internal, tetapi tidak memiliki kemauan politik yangkuat untuk segera mengatasi akar permasalahan marjinalisasi yang dialami masyarakat nelayan lokal Papua selama ini. Pilihan kebijakan afirmatif parsial semacam ini disebabkan oleh fakta bahwa pengusaha perikanan dan nelayan pendatang tetap memberi kontribusi besar bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sorong Selatan secara umum, walau dalam kenyataan mereka secara struktural membuat masyarakat nelayan pribumi Papua termarjinalisasi di sektor perikanan laut dan air payau. Skema pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan lokal oleh Pemerintah Daerah sudah sangat baik, tetapi tidak dapat diimplementasi secara integral.

The South Sorong regency is an area of redistricting with very great marine and brackish water fishery for developing the fish catching sector, among others: sea fishes, brackish water fishes, shrimps, and lobsters. However, the marine fishery potentials have not been well managed and exploited. The main problem that local fisherman community frequently encounter of South Sorong Regency have to do with marginalized condition of Papuan local fisherman community in South Sorong Regency amidst the interaction with marine and brackish water fishery and more advanced non-local fishermen coming from some ethnicities such as Bugis, Macassar and Buton. One of efforts to empower the local fisherman community has to do with the role of the Local Government to improve the capacity of Papuan marginalized fishermen. The present research attempts to identify the causes of marginalization of Papuan local fisherman community in South Sorong regency, and the roles that the Local Government plays in handling the local structural problems. Results of the research show that sea fish catching business at the coast of South Sorong Regency, generally, has been run by simple organizations within traditional fisherman groups. They, commonly, have limitation in fish, shrimp, crab-catching and other marine and brackish products by using some instruments that are far from advanced modern technology. This, consequently, leads to their lower productivity in fishery sector, and less facility and infrastructure of fishery industry, and the unavailable market of health marine and brackish water products for fishermen. In this research, it is also identified that some external factors such as increasingly intensive competition between local and non-local fishermen (Bugis, Buton and Macassar) in terms of fish and shrimp catching, market mechanism, bargaining position of fishermen in front of buyers, non-supporting infrastructure condition such as ice factory, cold storage, fishery port, and the jurisdiction of autonomous region that in a whole they cause the marginalization of the fishermen. In this thesis, two alternatives of policy are suggested; among others, are : 1) the Local Government should have capacity to improve the capacity of marginalized fishermen and transform the local traditional Papuan fishermen to be modern tough fishermen who have capacities to exploit available potentials of marine and brackish water fishery; hence, it is expected that they are able to fairly compete with visiting fishermen groups, particularly from Bugis, Buton, and Macassar; 2) the Local Government should be more intensive to implement cluster approach in terms of cooperatives, for example, by developing the industry of marine and brackish water of coastal area of South Sorong Regency; therefore, in short term, the industry is capable to provide great contribution for Pendapatan Asli Daerah (PAD) in order to comprehensively support the achievement of local economic-political development in various sectors.

Kata Kunci : Marjinalitas,Nelayan lokal,Kapasitas pemerintah daerah,Pemberdayaan ekonomi lokal,Sorong Selatan