Efektifitas penagihan pajak sebagai sarana law enforcement pasca gempa tahun 2006 di KPP Pratama Yogyakarta

UTAMI, Tri Siwi, Prof. Dr. Siti Ismijati Jenie, S.H.,CN

2010 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas implementasi penagihan pajak berdasarkan UU, tinjauan terhadap penegakan hukum (law enforcement) penagihan pajak menurut UU No. 6/1983 jo UU No. 28/2007 tentang KUP, UU No. 19/1997 jo UU No. 19/2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa serta UU No. 12 Tahun 1985 jo UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan di KPP Pratama Yogyakarta, faktor- faktor penghambat penagihan pajak serta upaya yang dilaksanakan oleh seksi penagihan KPP Pratama Yogyakarta untuk mengoptimalkan tindakan penagihan pajak terutama penagihan Pajak Bumi dan Bangunan pasca gempa tahun 2006. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif yang didukung oleh penelitian empiris yaitu penelitian yang didasarkan pada fakta- fakta atau kenyataan di lapangan (data primer). Penagihan pajak (tax collection) berdasarkan UU No, 19/2000 adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita dan merupakan salah satu implementasi DJP dalam melaksanakan law enforcement bagi Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penagihan pajak mempunyai empat tingkatan ukuran efektivitas dalam menyelesaikan tunggakan pajak di KPP Pratama Yogyakarta yaitu: 100% sangat efektif, 50,5% efektif, 30,23% kurang efektif dan 5% tidak efektif. Efektivitas penagihan pajak dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Fakto r internal yaitu tunggakan pajak yang berbeda. Faktor eksternal yaitu kesulitan likuiditas wajib pajak/penanggung pajak akibat gempa serta wajib pajak/penanggung pajak yang tidak sadar dan patuh secara sukarela terhadap kewajiban perpajakannya. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencairan tunggakan pajak adalah : koordinasi dengan para Account Representative dan kelompok fungsional pemer iksa, penagihan pajak pasif-persuasif, melakukan penagihan secara persuasif kondusif, menggalakkan sosialisasi Pengenalan Sistem Administrasi Pajak pada Wajib Pajak dan meningkatkan kesadaran hukum.

This research aimed to examine the effectiveness of the implementation of tax collection under the Act, review of law enforcement of tax collection in accordance with Act No. 6 / 1983 of Act No. jo. 28/2007 concerning KUP and Act No. 19/1997 jo. Act No. 19/2000 concerning the Tax Collection with Forced Letter, Act No. 12/1985 jo Act 12/1994 concerning Land and Building Tax held in KPP Pratama Yogyakarta, inhibiting factors and the tax collection expecially Land and Building Tax collecting efforts undertaken by the billing section KPP Pratama Yogyakarta to optimize tax collection actions after the post-earthquake in 2006. This research is an empirical research that is based on facts or reality on the ground (primary data). Tax collection under Act No, 19/2000 is a series of actions to taxes insurers and pay tax debt and tax collection cost with reprimand or warning, executing billing immediately and simultaneously, announcing Force Letters, suggest prevention, conducting foreclosure, execute the hostage, sell goods that have been confiscated and one of the DJP implementation in executing law enforcement for taxpayers who do not carry tax obligation. This research shows that the implementation of tax collection has four different levels of effectiveness in resolving the size of tax arrears in KPP Pratama Yogyakarta: 100% very effective, 50,5% effective, 30.23% less effective and 5% ineffective. The effectiveness of tax collection is influenced by two factors: internal and external factors. The internal factors include many different delinquent. External factors include the taxpayer liquidity problem/taxes insurer due to earthquake (force major) and the taxpayer/taxes insurer did not knowingly and voluntarily comply with taxation obligations. Efforts undertaken by the billing section KPP Pratama Yogyakarta to optimize tax collection are make coordination with Account Representative and inspector functional, Pasive-persuasive tax collection, doing persuasive -condusive tax collection, tax officers incited socialiszation knowing Tax Administration System for taxprayer and incressing law awareness.

Kata Kunci : Efektivitas,Penagihan pajak,Penegakan hukum, Effectiveness, Tax Collection, Law Enforcement