Tinjauan yuridis terhadap perjanjian pemberian hak tanggungan di hadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT)

TANJUNG, Agus Sopian, Dr. Sutanto, S.H.,M.S

2010 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Dalam perjanjian Pemberian Hak Tanggungan ini haruslah memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian atau mengenai Hak Tanggungan itu sendiri berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian pemberian Hak Tanggungan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan mengetahui akibat hukumnya apabila dalam pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan terdapat cacat kehendak. Penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pemberian Hak Tanggungan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris yaitu: penelitian yang mengutamakan penelitian lapangan sehingga guna memperoleh data primer/data dasar, yaitu penelitian langsung terhadap obyek yang bersangkutan berkenaan dengan obyek yang diteliti. Hal ini berarti penelitian tersebut lebih menekankan pada penelitian lapangan dalam memperoleh data primer tersebut. Dalam melakukan perjanjian pemberian Hak Tanggungan harus dilihat dari perjanjian pokoknya, apakah perjanjian itu sudah memberikan kepastian hukum atau masih adanya permasalahan hukum dalam pembuatan perjanjian tersebut, seseorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus teliti, dimana dalam pembuatan akta Hak Tanggungan harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, banyaknya saran dari Notaris/PPAT yang menjadi narasumber dalam tesis ini, bahwa akta apapun harus dibuat harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal melakukan perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata dimana syarat ini menjadi syarat mutlak dilakukannya perjanjian, dalam permasalahan yang sering terjadi ada salah satu syarat sah perjanjian yang tidak terpenuhi yang mengakibatkan suatu perjanjian dapat dibatalkan atau batal demi hukum

In the agreement of Encumbrance this must meet the terms of the agreement or about the Mortgage itself that this study aims to find out before the completion of Mortgage Officer Creator Deed Land (PPAT) and know the legal consequences when in the manufacture of the Deed of Encumbrance disabilities will have. This research is related to the Agreement on Judicial Review of Encumbrance before Officer Creator Deed Land (PPAT) is a juridical nature of empirical research, namely: research that prioritizes the research field so in order to obtain primary data / data base, namely the research related directly to the object with respect to object investigated. This means that research is more emphasis on field research in order to obtain these primary data. In carrying out agreements must be seen from the Mortgage principal agreement, whether the agreement has been providing legal certainty or the existence of legal problems in the making of the agreement, a person Officer Creator Deed Land (PPAT) must be precise, where it is making Mortgage deed shall be in accordance with the Act Law Number 4 Year 1996 about land rights and Their Objects Relating to Land and Article 44 of Government Regulation Number 24 Year 1997 concerning Land Registration, the many suggestions from the Notary / PPAT who became speaker in this thesis, that any deed to be made must be based on legislation and regulations. In this case entered into a valid agreement must meet the requirements contained in Article 1320 Civil Code where the terms of this becomes absolutely necessary to do the agreement, problems that us ually occur in any one legal requirement is not fulfilled the agreement which resulted in an agreement may be canceled or annulled by law.

Kata Kunci : Perjanjian,Akta pemberian hak tanggungan,Cacat kehendak