Pelaksanaan anggaran berbasis kinerja di Kota Kediri :: Studi kasus tentang tingginya SilPA pada Dinas Pekerjaan Umum dan RSUD Gambiran Kota Kediri

FADLI, Sulaiman, Dr. Wahyudi Kumorotomo

2010 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Penelitian ini membahas mengenai Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Kota Kediri dengan Studi Kasus Tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada Dinas Pekerjaan Umum dan RSUD Gambiran Kota Kediri. Penelitian ini dianggap penting karena SiLPA Pemerintah Kota Kediri masih tinggi di setiap tahun anggarannya meskipun sudah melaksanakan penyusunan anggaran berbasis kinerja terutama di kedua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif sebagai upaya untuk mendapatkan dan menyampaikan fakta dengan jelas dan teliti berkaitan dengan penyusunan anggaran berbasis kinerja di Kota Kediri. Sumber data utama adalah para informan yang dinilai memiliki kapasitas dan otoritas dalam memberikan informasi terkait penyusunan anggaran di atas. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi langsung. Sedangkan teknik analisis data yang dipergunakan adalah model interaktif yang terdiri dari pengumpulan, reduksi, dan penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah : pertama, penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA 2009 di Kota Kediri telah menerapkan anggaran berbasis kinerja yang dimulai dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Sementara, Rencana Kerja Keuangan sampai tersusunnya RAPBD yang siap diajukan ke DPRD Kota Kediri; kedua, secara substansi Dinas Pekerjaan Umum dan RSUD Gambiran di Kota Kediri belum melaksanakan penyusunan anggaran berbasis kinerja yang dapat dilihat dari : 1) penggunaan sistem plafonisasi dalam penentuan anggaran tiap SKPD; 2) belum adanya analisis standar biaya, rencana strategis dan rencana kerja SKPD; 3) permasalahan di HSPK dan indikator kinerja; ketiga, secara umum penyusunan anggaran berbasis kinerja di RSUD Gambiran relatif tidak berbeda dengan penyusunan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri, kecuali pada tahapan verifikasi RKA dan pemisahan pencatatan keuangan di RSUD Gambiran; keempat, Status Badan Layanan Umum Daerah di RSUD Gambiran berimplikasi terhadap tingginya SiLPA di instansi tersebut sebagai fungsi kurangnya supervisi pelaksanaan penyusunan anggaran berbasis kinerja; kelima, SiLPA di Dinas Pekerjaan Umum dan RSUD Gambiran Kota Kediri masih tinggi disebabkan karena belum optimalnya pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dan diperparah belum adanya keseriusan Pemerintah Kota Kediri untuk menekan SiLPA di setiap tahun anggarannya.

This research discusses about the Implementation of Performance Based Budgeting (Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja) in Kediri with a case study of the high Residual Budget Calculation (SiLPA) in Public Work Department and Public Hospital Gambiran Kediri. This research is important because SiLPA in Kediri is still high annually although the government has applied performance based budgeting in both Local Government Work Unit (SKPD). This research is a descriptive research with qualitative analysis used as an effort to gain and convey the fact clearly and carefully, related to the arrangement of based performance budgeting in Kediri. The main resource of the data is the informants regarded as the ones having capacity and authority in giving information related to the arrangement of the budget. The technique of collecting data are in depth interview and direct observation. While the technique of data analysis is interactive model consisting of collecting, reducting, presenting data, and drawing the conclusion. The result of this research are first, the arrangement of Local Government Budgets Plan (RAPBD) 2009 in Kediri has implemented Performance Based Budgeting starting from the arrangement of Public Budget Policy, Priority and Temporary Plafond, Financial Work Plan, and the arrangement of RAPBD which is ready proposed to the local legislative (DPRD) Kediri; Second, substantially Public Work Department and Public Hospital (RSUD) Gambiran have not arranged performance based budgeting, which can be seen from: 1) the use of plafond system in determining the budget each SKPD; 2) there is no standard cost analysis, Strategic Medium Term Regional Development Plan (Renstra), and Annual Work Program (Renja) of SKPD; 3) the problems in Standart Unit price data (HSBJ) and performance indikators; third, generally the arrangement of performance based budgeting in RSUD Gambiran is quite different with the arrangement of budget in Public Work Department Kediri, except in verification part of Work Budget Plan (RKA) and separation of financial record in Gambiran; fourth, the status of Local Public Service Agencies (BLUD) in Gambiran implicates to the high SiLPA in that agency as a function of lacking supervision of the performance based budgeting implementation; fifth, SiLPA in Public Work Department and Gambiran Kediri is still high because of the implementation of performance based budgeting isn’t optimum yet, moreover the Kediri government hasn’t had goodwill to decrease SiLPA in the budget every year.

Kata Kunci : Anggaran berbasis kinerja (ABK),Performance based budgeting,Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA),APBD,KUA,PPAS