Risk management of public private partnerships for utilizing municipal assets in Bangka, Indonesia

HELWANDA, Ir. Leksono Probo Subanu, MURP.,Ph.D

2010 | Tesis | S2 MPKD

Kerjasama pemerintah swasta atau lebih dikenal Public Private Partnership (PPP) dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak dalam kerja sama jangka panjang.Di Indonesia PPP mulai berkembang pada era 2000-an. Salah satu alasan utama dalam kerjasama tersebut adalah terbatasnya dana pemerintah dalam pembangunan dan penyiapan fasilitas-fasilitas public dan layanan public seperti pasar, jalan tol dan lain-lain. Banyak pemerintah daerah di Indonesia beranggapan dan melakukan kerja sama ini sebagai strategi yang efektif dalam memanfaatkan aset pemerintah daerah, begitu pula di Bangka. Namun banyak proyek-proyek PPP berjalan sesuai dengan harapan. Dalam proyek-proyek PPP, sektor swasta mendapatkan resiko yang lebih besar dalam keberhasilan peningkatan fasilitas dan layanan sesuai dengan perjanjian / kontrak PPP. Pembagian resiko tidak seimbang adalah salah satu faktor penyebab utama ketidak keberhasilan kerja sama tersebut. Research ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi bagaimana praktek manajemen resiko (identifikasi resiko, evaluasi resiko, mitigasi resiko dan alokasi resiko) yang telah dilaksanakan.(2) mengevaluasi perjanjian kontrak untuk melihat ketimpangan pembagian resiko, dan (3) mengungkapkan bagaimana resiko tersebut telah dibagi.Untuk mendapatkan tujuan ini keterampilan dalam mengelola resiko pada tujuh proyek PPP tentang aset pemereintah daerah di Bangka. Indonesia dievaluasi menggunakan analisis kualitatif deskriptif dan komparasi antar kampus. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam skema manajemen resiko untuk aetiap proyek PPP, termasuk ketidak jelasan pembagian resiko dalam kontrak PPP, kurangnya informasi yang detail pembagian resiko dalam kontrak, dan tanggung jawab yang dominan setiap resiko yang ada pada pihak swasta.

Public-privatepartnerships(PPPs)canbringinlong- termpartnership sof mutual benefit forboth public and private sectors. InIndonesia, PPPs begant of lourish during the 2000s .One key reason for theuse of PPPs is lack of local government funding for public facilities and services,suchas markets, tollroads, etc. Many local governments in Indonesia have considered and conducteda PPP as an effective strategy for utilizin municipal assets, i.e. in Bangka . However, several of these PPP projects do not perform as well as expected. In PPP projects, the private sector takes on many responsibilities for the performance of facilities and services in the PPP contract agreement. Unbalanced risk sharing is one of the major causal factors for unsuccessful PPPs. Thisresearch (1) identifies how risk management practices (risk identification ,riskevaluation, riskmitigation, and risk al location) aredelivered; 2) evaluates the contract agreement for balancing risk sharing; and (3) reveals how these risks are being shared.For the sepurposes ,the risk management skills of six PPP projects regarding municipalasset in Bangka, Indonesia, were evaluate dusing descriptive qualitative analysis and comparative studies. Theresults show significant differences in risk management schemes for each PPP project, includingob scurity risk sharing in PPP contracts, lack of detail edinformationin thes econtracts, and the dominant responsibilities for funding held by the private sector.

Kata Kunci : Public private partnership,Risk management,PPP regulation