Preservation urban heritage through building permit implementation and the role of institutional framework the case of Kotabaru, Yogyakarta

SUKIRNO, Agus, Prof. Ir. Bakti Setiawan, M.A.,Ph.D

2010 | Tesis | S2 MPKD

Pelestarian bangunan bersejarah merupakan hal penting dalam industri pariwisata kota Yogyakarta. Pada sisi lain, pembangunan ekonomi suatu kota telah memberikan tekanan yang cukup besar bagi kelangsungan kegiatan pelestarian bangunan tersebut. Hal ini juga sedang terjadi di kawasan Kotabaru, Yogyakarta. Pemerintah mempunyai peranan yang penting dalam menjaga keberadaan bangunan bersejarah tersebut. Instrument kebijakan yang dipakai adalah melalui mekanisme pemberian ijin mendirikan bangunan dan juga melalui kerangka kerja institusi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dan peranan pelaksanaan building permit dan kerangka kerja suatu instansi yang berwenang dalam mengendalikan pembangunan di kawasan Kotabaru sebagai kawasan sejarah. Ada tiga hal yang menjadi permasalahan yang menjadi pertanyaan penelitian ini, yaitu tentang mengapa peraturan yaitu ijin mendirikan bangunan gagal untuk memberikan perlindungan secara cukup kawasan sejarah Kotabaru dan juga bagaimana peranan kerangka kerja instansi yang ada dalam melindungi dan mengelola kawasan sejarah Kotabaru. Selain itu, juga bagaimana cara meningkatkan peraturan dan kerangka kerja institusi yang ada. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mengkombinasikan metode eksploratory dan deskriptif. Strategi penelitian ini adalah studi kasus berdasarkan fenomena dan situasi yang terjadi di kawasan tersebut. Untuk samplingnya menggunakan metode purposive sampling dari pegawai pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta pengamat bangunan bersejarah. Dan analisis data yang ada, peneiliti menyimpulkan bahwa kegagalan implementasi ijin mendirikan bangunan dalam melindungi dan melestarikan bangunan bersejarah di kawasan Kotabaru disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kurang lengkapnya aturan yang ada, koordinasi yang kurang dan juga masalah sistem kepemilikan bangunan dan hukum pertanahan nasional.

Conservation of urban heritage is important aspect in the tourism industry like in Yogyakarta. In the other hand, city economic development has given a big pressure to the sustainability of urban heritage conservation. This condition is also happens in Kotabaru area, Yogyakarta. Government has an important role in protecting and managing urban heritage. Furthermore, government has instruments such as building permit mechanism and the role of institution framework in conservation term. This study has an objective to find out how the implementation building permit and the role of institutional framework which have authority to manage and control development Kotabaru area as urban heritage. There are three research questions as problem statement in this research such as why do existing regulations regarding building permit fail to adequately protect and manage the urban heritage of Kotabaru area and what is the role of the existing institutional framework in protecting and managing the urban heritage of Kotabaru area. Besides, there is also question about how can the existing regulation and institutional framework be improved. This research is a qualitative research that combined exploratory and descriptive methods. The main research strategy used case study since it based on the research of phenomenon of practical situation in the research area. The targeted population of respondent in this study is local government officials and central government officials and heritage expert who involved in the implementation and issue building permit for urban heritage, and had concerning in the preservation heritage. Base on the data analysis, researcher concludes that building permit implementation fail to adequately protect urban heritage because of many factors such as incomplete existing local regulation, weak of coordination among institutions, problems of heritage ownership, and national land regulation

Kata Kunci : preservation, local heritage, building permit, institutional framework, Kotabaru area, municipality, Pelestarian, cagar budaya local, ijin bangunan, kerangka kerja instansi, kawasan Kotabaru, pemerintah kota, pemerintah pusat.