The Effectiveness of new housing for the poor program in Surakarta

HENDRAWATI, Cicilia Novi, Ir. Suryanto, MSP

2010 | Tesis | S2 MPKD

Dalam merealisasikan komitmen Pemerintah Kota Surakarta akan pewujudan Solo sebagai kota bebas kumuh pada tahun 2011, Pemerintah Kota berkolaborasi dengan Slum Upgrading Facility (SUF) UN Habitat untuk perbaikan kawasan kumuh dengan bankable concept dalam bentuk dana bergulir (revolving fund). Tiga tujuan utama yang hendak dicapai oleh program ini yaitu: memperkenalkan konsolidasi tanah, menjamin keamamanan kepemilikan tanah, dan perbaikan rumah tidak layak huni dalam langkah-langkah yang sudah direncanakan dengan baik melalui program berbasis masyarakat, sebuah pilot project untuk perbaikan lingkungan kumuh dilaksanakan di Surakarta sejak 2008. Tesis ini akan mengevaluasi keefektivan pelaksanaan program oleh SUF-UN Habitat dan Pemerintah Kota Surakarta dalam memenuhi kebutuhan akan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Surakarta. Tujuan dari pengenalan konsolidasi tanah dicapai dengan karakteristik khusus pada status tanah, di mana ada jaminan pasti atas kepemilikan tanah setelah proses konsolidasi berupa sertifikat hak milik yang memiliki tingkat keamanan tertinggi. Baik nama suami maupun istri tertulis pada sertifikat tanah. Dalam mengakses rumah tidak layak huni yang sudah diperbaiki, evaluasi dilakukan berdasarkan sejauh mana kualitas fisik dan lingkungan berhasil dipenuhi oleh rumah-rumah baru tersebut. Hanya tiga dari sebelas rumah memenuhi syarat minimal rumah layak huni dan juga hanya tiga dari total sebelas rumah yang memenuhi persyaratan minimum luas ventilasi terbuka terhadap total luas lantai. Secara umum, kualitas lingkungan perumahan bagus karena fasiltas dan prasarana umum yang terbangun memenuhi persyaratan teknis dan bisa dikatakan ini efektif. Partisipasi masyarakat dalam hal ini bisa dikategorikan ke dalam tingkat partisipasi ketiga: kooperasi. Prioritas ditentukan melalui kebersamaan masyarakat di daerah kumuh dengan pemerintah dalam bekerja; tanggung jawab terletak pada Pemerintah Kota Surakarta untuk mengarahkan proses. Dari semua aspek yang ditinjau, pertimbangan harus diberikan lebih kepada aspek teknis. Aspek fisik dari rumah-rumah yang ditingkatkan kualitasnya menunjukkan tingkat keefektivan yang rendah.

The slum upgrading program is a real action of Surakarta Municipality in realizing the commitments a slum-free city of Solo in 2011. Slum Upgrading Facility (SUF) UN Habitat offered a bankable concept of slum upgrading in the form of a revolving fund which will increase the capacity of community empowerment in general and the government officials, in particular. Three main objectives offered by SUF are: introducing land consolidation, providing secure land tenure and upgrading sub-standard houses in well-planned steps through community-based programs of a slum cluster, a pilot project for slum upgrading facility held in Surakarta since 2008.This study will assess how effective the implemented program of SUF-UN Habitat has been overcoming the need of housing for the poor in Surakarta. The objective of land consolidation introduction has been achieved with special characteristic on the land status where there is a certain guarantee on the land title deed after the land consolidation process. They got the highest security of land tenure that is freehold. The name of both husband and wife are written on the land title deeds. In accessing the upgraded sub-standard housing, the evaluation is done based on to what extent physical and environmental qualities of new houses have been fulfilled. Only 3 out of 11 houses have passed the minimal dwelling area and also there are 3 of total 11 houses fulfil the qualification of minimum opening ventilation area comparing to the total floor area. Overall, environment quality is good because the built facilities and infrastructure fulfilled all the requirements and technical design, and it is effective. The community participation in this case is suitable to be categorized into the third level: cooperation. Priorities are determined by togetherness working of slum community with government; responsibility stays behind Surakarta Municipality for directing the process. From all aspects involved, the consideration must be given more into the technical aspects. The physical aspect of the houses after being upgraded shows a low level of effectiveness.

Kata Kunci : Slum upgrading facilityLand consolidation,Land tenure,Housing quality,Community participation,Konsolidasi tanah,Hak atas tanah