Evaluasi kebijakan rekruitmen CPNS :: Studi kasus Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang penerimaan CPNS tenaga honorer guru Sekolah Dasar di Kabupaten Purbalingga

SANTOSA, Setyo Iman, Prof. Dr. Warsito Utomo

2010 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS di Kabupaten Purbalingga, khususnya penerimaan Guru SD yang kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan persyaratan kompetensi pendidikan. Ketidaksesuaian ini diindikasikan berpeluang mempengaruhi kinerja Guru SD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga pendidik yang bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara studi lapangan, yaitu dengan cara melakukan pengamatan pada obyek penelitian, wawancara dan diskusi dengan pihak Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga. Sedangkan data sekunder yang digunakan diperoleh dari hasil laporan tertulis instansi terkait, pengumpulan literature, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang ada serta sifatnya mendukung data primer. Teori yang digunakan dalam menganalisa dampak kinerja menggunakan teori kinerja, sementara variabel yang diukur adalah usia, masa kerja dan tingkat pendidikan. Variabel usia, masa kerja dan tingkat pendidikan diteliti untuk mengetahuia apakah mempunyai implikasi terhadap kinerja guru SD yang diangkat melalui jalur honorer sesuai dengan PP No. 48 Tahun 2005. Hasil analisis yang diperoleh menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah selesai melaksanakan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dalam kurun waktu 2005 sampai 2009, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005. Hal ini sesuai dengan tujuan yang ditetapkan yaitu : pertama, mengangkat semua tenaga honorer yang telah lama bekerja dengan sumber pembiayaan dari APBN/APBD untuk menjadi CPNS. Kedua, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer yang secara otomatis akan ikut terangkat karena naiknya status mereka menjadi CPNS. Meskipun apabila ditinjau dari segi yuridis proses pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS telah melanggar peraturan karena tidak melaksanakan salah satu persyaratan yaitu seleksi kompetensi pendidikan. Sementara faktor usia Guru SD di Kabupaten Purbalingga berpengaruh sangat positif terhadap kinerja, karena guru dengan usia yang masih produktif ( usia kerja maks. 46 tahun ) terbukti mempunyai motivasi bekerja dan belajar yang sangat tinggi. Masa kerja yang cukup memberikan pengalaman yang banyak terhadap guru, dalam hal ini membantu kekurangan guru dari sisi kualifikasi akademik. Tingkat pendidikan untuk menjadi seorang guru SD yang profesional ternyata cukup hanya D2 keguruan, tapi ini harus didukung dengan usia dan masa kerja (pengalaman) yang cukup. Kebijakan yang dibuat Pemerintah seharusnya lebih bottom up, sehingga lebih bisa melihat kenyataan di lapangan. Hal ini digunakan untuk lebih bisa memahami masalah dari akarnya, sehingga pemerintah bisa menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Hendaknya pemerintah pusat menyelesaikan masalah usulan formasi yang diajukan Pemerintah Daerah dengan bijaksana, hal tersebut untuk mencegah munculnya tenaga honorer yang baru bisa diantisipasi. Kebijakan mengenai syarat minimal kompetensi pendidikan Guru SD dalam UU No 14 Tahun 2005, ada baiknya dikaji ulang, karena berdasarkan penelitian, guru SD berpendidikan D2 keguruan dengan pengalaman bekerja yang cukup, ternyata telah menunjukkan kinerja yang baik.

This research is aimed at evaluating the implementation of PP No. 48, 2005 on obation staff promotion as Civil Public Servant particularly as Elementary School Teacher which their education background does not fitting with education capability recuirements. This unfitness suspected rises negative influence over elementary school teacher performance in delivering their man task and function as education personnel which responsible to improve nation knowledge. Data involved primary and secondary data. Primary data were collected trough field study with observation, interviews and discussion with Regional Staffing Department and Education Department of Purbalingga Regency. Secondary data were gain by reports from relevant agency, literature collecting and regulation concerning existing issues and support primary data. Analysis result that Purbalingga administration had legitimized obation staff as civil public servant during 2005-2009. this conforms to determine goal as:1) legitimizing all obation staff with long period servant, with APBN/APBD financing, as Civil Public Servant; 2) improving honorary welfare automatically in lne with their status as public servant. From Judicial Perspective, however, this honorary legitimize has violate regulation since they do not fitting the education qualification requirements. Age of elementary school teacher found significantly influence performance, teacher in productive age (maximum 46 years) proved has strongly high work and study motivation. Long period of work provide more experience for teacher in dealing with less education qualification. Education level to become professional elementary school merely reaches 2 years Diploma, although this should be supports by sufficient age and experience. The theory that used to analyzed performance impact by performance theorym on the other hand, measured variables are age, experience and education level. These variables were used to know whether it has implied to elementary school teachers performance that promoted by special way appropriated with PP No. 48, year 2005. The policy which is aranged by the government should more bottom up, so that can be noticed the facts in the field. This is used to comprehend the root of the problem, thus the government can solve the problem without cause the recent problem. The central government should be solving the problem of formation proposal by the local government discreetly, that is for preventing the exitence of obation staff which just can be anticipated. The policy in reference to the minimal requirement of elementary school teacher competency in the UU No 14, year 2005, better is restudied, because based on the research, the elementary school teacher educated D2 in education concentrate with the enough work experience, indicate the good work ability.

Kata Kunci : PP No48 tahun 2005,Evaluasi kebijakan,Kinerja guru, PP No. 48, year 2005, policy evaluation, teacher work ability