Pemanfaatan gedung gedung milik pemerintah Kabupaten Sleman yang berdiri di atas tanah kas desa oleh pihak ketiga dengan sistem sewa

SUMIYATUN, Dwi Haryati, S.H.,M.Hum

2010 | Tesis | S2 Magister Hukum

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemanfaatan gedung-gedung milik Pemerintah Kabupaten Sleman yang berdiri di atas tanah kas desa oleh pihak ketiga beserta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaaan pemanfaatan tersebut. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, cara pengumpulan data adalah dengan wawancara dengan narasumber dan responden. Untuk mendukung, melengkapi serta menunjang data yang diperoleh dari lapangan tersebut juga dilakukan penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan dalam sebuah laporan yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan bangunan gedung milik Pemerintah Kabupaten Sleman yang berdiri di atas tanah kas desa oleh pihak ketiga dengan sistem sewa dilaksanakan dengan pengajuan 2 (dua) permohonan oleh pihak ketiga secara bersamaan, dan diproses secara bertahap dengan penerbitan 2 (dua) macam perjanjian, dengan prosedur pertama adalah dilaksanakan tinjauan lapangan oleh Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten Sleman, koordinasi antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten Sleman, negosiasi harga dan waktu sewa tanah kas desa dan bangunan gedung dengan pihak ketiga, hasil kesepakatan sewa-menyewa tanah kas desa diproses oleh pemerintah Desa sampai diterbitkannya perjanjian sewa-menyewa tanah kas desa, setelah ada perjanjian tanah kas desa Pemerintah Kabupaten Sleman memproses permohonan sampai dengan diterbitkannya perjanjian sewa-menyewa bangunan gedung. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemanfaatan ini adalah karena belum ada aturan/pedoman yang jelas dalam penentuan tarif sewa bangunan gedung, hal ini dapat menimbulkan harga sewa suatu bangunan gedung milik Pemerintah Kabupaten Sleman yang tidak tegas dan tidak pasti, disamping itu prosedur pemanfaatan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Sleman yang berdiri di atas tanah kas desa oleh pihak ketiga, yang mengharuskan adanya dua permohonan pemanfaatan membutuhkan waktu yang lama dan kalau digabungkan antara harga tanah dan bangunan, harga sewanya menjadi tinggi sehingga menimbulkan ketidaktertarikannya pihak ketiga dalam menanamkan investasinya, akibatnya banyak bangunan gedung milik Pemerintah Kabupaten Sleman yang tidak digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan yang tidak terawat karena biaya perawatan bangunan tidak tersedia dalam APBD, selain itu pihak pemerintah desa juga tidak dapat pemasukan dari tanah kas desa dimana bangunan gedung tersebut berdiri.

The purpose of the thesis was to identify the utilization of buildings owned by the goverment of the Residence of Sleman on the ground asset of the village by a third side along with its constraind encountered during the course of its utilization. The research was categorized as a descriptive empirical legal research of which the data collection was by way of interviewing some data resources and respondents. A library investigation was performed to support and complete the data from the field. The result was then qualitatively analyzed and presented afterwards in a descriptive and analytical report.The result of the research showed that the utilization of the buildings of the Residence of Sleman’s property on village owned ground by a third side under a rental system was executed through two appeals launched by the third side simultaneously, where the first procedure was for a field visit by the village and the Sleman residential authorities, a coordination of the village and the residential authorities, the negotiation upon the price and the period of the rent of the village-owned ground and building with the third side. The result of the talks about the price for the rent was then processed by the village authorities up to the point the rent for the ground agreement was issued. the residential government of Sleman would process the appeal until the rent of the building agreement was officially signed. Obstacles in the implementation of the utilization werw caused by the fact that there werw no fixed and clear regulations dealing with determining the price for the rent of the buildings owned by the residential government of Sleman. This coused the rental price of the buildings owned by the residential government of Sleman unfixed and blurred. Besides, the procedure for the utilization of the buildings owned by the residential government of Sleman which were on the village-owned ground by a third side, in which two appeals to rent for along period of time were needed would take a very long time to settle. And, when the price of land and the price of the building combined, the final fixed price would be too high to be attractive to a third side to invest, which would result that many buildings owned by the residential government of Sleman would be out of the maintenance due to the unavailability of maintenance cost in the Residence/s budget. Apart from that, the village authority would not get any income from the ground where the building was located.

Kata Kunci : Tanah kas desa,Bangunan gedung pemerintah,Sewa, Village owned ground, building owned by the government, rent