Penegakan peraturan mengenai tindak pidana Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik di Provinsi DKI Jakarta

ANWAR, Saiful, Aminoto, S.H.,M.Si

2010 | Tesis | S2 Magister Hukum

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberi gambaran bagaimana pelaksanaan penegakan peraturan terhadap terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh PNS dan kendala yang dapat menghambat upaya penegakannya serta memberikan solusi terhadap persoalan penegakan peraturan mengenai tindak pidana PNS yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, terdiri dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan kemudian dilengkapi dengan wawancara bersama narasumber. Adapun analisis data dilakukan dengan analisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan peraturan terhadap terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh PNS di Provinsi DKI Jakarta belum berjalan sesuai yang diharapkan. Beberapa persoalan yang muncul adalah terkait dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri khususnya dalam Peraturan Pemerintah yang tidak secara jelas dan spesifik mengatur tindakan yang harus dilakukan terhadap terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh PNS sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda. khusus terkait dengan upaya mendapatkan surat penahanan dan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap belum ada ketentuan yang mengatur bagaimana upaya mendapatkannya sementara kedua menjadi dasar untuk dilakukan tindakan terhadap terjadinya tindak pidana PNS. Hal lain yang menjadi hambatan adalah kurangnya good will dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan penegakan peraturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini terindikasi dari banyaknya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh PNS di Provinsi DKI Jakarta belum mendapat penyelesaian secara administrasi. Berdasarkan hal tersebut perlu kiranya dilakukan perubahan terhadap peraturan yang mengatur PNS khususnya terkait dengan pasal-pasal tentang terjadinya tindak pidana. Adapun terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menjadikan penegakan peraturan dibidang kepegawaian khususnya terkait tindak pidana yang dilakukan oleh PNS sebagai salah satu agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sekarang sedang berjalan. Sehingga dapat terpenuhinya asas kepastian hukum dan asas kesamaan dalam mengambil keputusan untuk terwujudnya pemerintahan yang baik di Provinsi DKI Jakarta.

The purpose of this research is to portray the implementation of regulatory enforcement on criminal acts committed by civil servants and obstacle that impede its enforcement. In parallel, this research aims to provide solutions to the problems of law enforcement on criminal offense committed by a civil servant in the Special Capital Province of Jakarta as part of good governance implementation.This research is a normative legal research, using secondary data that obtained through a literature study subsequently supplemented by interviews with sources informant . As for data analysis, carried out qualitatively and presented descriptively.The result of the research reveals that the enforcement of law on criminal acts committed by civil servants in the Special Capital Province of Jakarta has not functioned as expected. Several emerging problems are caused by the provision of law itself. In particular, Government Regulations (Peraturan Pemerintah) that are not clearly and specifically set the action to be taken against crime carried out by civil servants as a means to avoid different interpretations. In addition, there is no regulation governing the effort to acquire arrest warrant and court decision which have permanent legal status, whereas both arrest warrant and court decision are the basis for an action to be taken against crime carried out by civil servants. Other obstacle that impedes regulatory enforcement on criminal acts committed by civil servants is the lack of good will from the Government of Jakarta Special Capital Province to enforce the law. This is indicated by the number of criminal cases committed by civil servants in the Special Capital Province of Jakarta but their administrative settlements are incomplete. Based on the above mentioned condition, it is very crucial to alter current civil service regulations, particularly the articles that govern criminal acts committed by civil servants. Furthermore, the Special Capital Province of Jakarta must set law enforcement on civil servants as one of the central agendas within the on going bureaucratic reform process. So that it could be create a legal certainty and an equality on taking decision to make a good Governance in the Special Province of Jakarta.

Kata Kunci : Tindak pidana PNS,Pemerintahan yang baik,Provinsi DKI Jakarta, Criminal offenses committed by civil servants, Good governance in the Special Capital Province of Jakarta.