Tinjauan hukum terhadap pembatalan risalah lelang No. 43/1994-1995 tanggal 10 Oktober 1994 dengan Putusan PTUN Surabaya No. 89/G.TUN/1994 Jo Putusan MA RI o.29 PK/TUN/1995

PERMASIH, Elis, Dwi Haryati, S.H.,M.H

2010 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan-alasan yang digunakan untuk pembatalan lelang eksekusi putusan pengadilan oleh peserta lelang dan perlindungan hukum terhadap pemenang yang Risalah Lelangnya dibatalkan serta bagaimana pembinaan terhadap Pejabat Lelang yang melaksanakan lelangnya tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini bersifat normatif empiris artinya bahwa pene litian ini berdasarkan data sekunder dan data primer, data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan data primer diperoleh melalui penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara sedangkan untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara studi dokumen. Hasil penelitian di analisis secara kwalitatif. . Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1. Alasan pembatalan Risalah Lelang No. 43/1994-1995 Tanggal 19 Oktober 1994 adalah : a. Pejabat Lelang telah melaksanakan lelang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan di bidang lelang. b. Seharusnya yang ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah penawar tertinggi. c. Dalam pelaksanaan lelang tidak tepat waktu. d. Penawar tertinggi tidak hadir sendiri tapi diwakilkan kepada kuasanya yang tidak membawa surat kuasa tetapi sudah di ketahui dan disetujui oleh Pejabat Lelang. 2. Pemenang lelang kurang terlindungi oleh hukum karena lelang tidak sesuai dengan Perundang-Undangan sehingga tidak bisa menguasai objek lelang setelah membayar harga lelang dan bea lelang. 3. Pembinaan terhadap Pejabat Lelang yang melaksanakan lelangnya tidak sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan dan dalam kasus ini Pejabat Lelang dikenai sangsi administratif dengan pengurangan gaji 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan, dan telah melanggar UU No 5 Tahun 1985 Pasal 53 (2), Azas_Azas Umum Pemerintahan Yang Baik berdasarkan UU No.5 Tahun 1986 Pasal 53 (2).

This research objectives is examines annulment motive of judicial resolution on annulment execution auction by auction participant and legal security over winner who his/her auction report be ing annulment and also how to edify the inappropriateness of execution auction officer with the Laws Regulation. This research is empirical normative means it based on secondary and primary data obtained by literature research and field research, respectively. The field research performed by interview, whereas secondary data executed by document study. The result of research qualitatively analyzed. The result indicate that: 1) auction report annulment motives No. 43/1994-1995 dated October 19th 1994 were (a) the auction officer had performs inappropriate auction execution of Laws Regulation regarding auction sector; (b) The highest bargainer should execute as auction winner; (c) auction was implemented not based on schedule; (d) the highest bargainer not attended by him/her self but was delegated without giving any authorization delegation merely recognized and approved by the Auction Officer; 2) The auction winner less secured by the law since the auction inappropriate with Laws Regulation which unable dominate auction object after paying the price and expense; 3) Development to the Auction Officer who executed auction was inappropriate with Laws Regulation and , in this case, the auction officials pays administration sanction by diminishing salary of 6 to 2 months and had break the Laws, UU No. 5 Year 1985 Paragraph 53 (2), the Government Prevalent Principle based UU No. 5 Year 1986 Paragraph 53 (2).

Kata Kunci : Pembinaan,Pejabat lelang,Perlindungan hukum pemenang lelang, Development, Auction officer, Law Security for Auction Winner