Kajian terhadap protokol notaris yang rusak dan/atau hilang akibat gempa bumi dan tsunami di Kota Banda Aceh, Propinsi Nangroe Aceh Darussalam

SANOLA, Maria, Prof. Dr. Sudjito, S,H.,M.Si

2010 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Gempa bumi dan tsunami yang melanda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan sekitarnya berdampak pada seluruh masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa setiap notaris yang meninggal dunia maka wajib dilakukan penyerahan Protokol Notaris oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Sebagaimana diketahui bahwa protokol notaris wajib disimpan dengan sebaik-baiknya oleh notaris guna kepentingan para pihak pada saat sekarang maupun di masa yang akan datang. Jenis penelitian ini yuridis empiris, Metode ini menitikberatkan pada penelitian lapangan dalam realitas yang terjadi di dalam masyarakat guna mendapatkan data primer. Data kemudian dianalisis secara kualitatif dan penyajian data secara deskriptif yaitu metode analisis dengan cara mengelompokan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian berdasarkan pengalaman empiris yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat kemudian dihubungkan dengan teoriteori dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian. Pertanggung jawaban atas Protokol Notaris yang rusak dan/atau hilang akibat tsunami adalah dengan melaporkan mengenai bencana dan dokumen-dokumen yang hilang kepada Kementerian Hukum dan HAM. Notaris bertindak sebagai pihak yang mempertanggungjawabkan Protokol Notaris berdasarkan sumpah/janji jabatannya serta melaksanakan sesuai dengan karakteristik jabatan yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Tanggung jawab ini pun masih berjalan walaupun seiring Notaris telah meninggal dunia. Bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah dengan melaksanakan kegiatan peralihan penyerahan protokol dari ahli waris Notaris yang telah meninggal dunia kepada Notaris penerima protokol

the earthquake and tsunami in Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam, Indonesia can make in society. In accordance with the law number 30, 2004 about the positions and responsibilities of notaries, As also stated in UUJN that every notary who dies, the handover protocol must be carried out by the heirs notary or public notary other appointed by the assembly local control. As we know that the protocol shall be deposited with a notary as well as possible by the deed to the interests of the parties in the present and future. Kind of empirical legal research, which this method is done by what is happening in society. The data were then analyzed qualitatively and the explain of data then description. The selection by grouping data obtained from research based on empirical experiance obtained directly from public life was the theories of literature, in order to obtain answer to problem in research Form of responsibility for notary protocol damaged and lost in the tsunami disaster and to report about the missing documents to the Indonesian Ministry of Justice and Human Rights. In this case notary public acting as the party accountable for his deed Protocol based pledge position and implement in accordance with the characteristics of the positions have been determined in the Act. This responsibility was still running even as the notary public had died. Form of accountability is to implement activities in the transitional handover protocol of notary, who have died and receiver protocol. Delivery aims for security, policing and the continuing provision of legal services to the community notary.

Kata Kunci : Protokol notaris,Gempa bumi dan tsunami,Jabatan notaris, protocol notaries, earthquake and tsunami, protocol notary