Jejaring advokasi kebijakan dalam mendukung gerakan anti korupsi di daerah :: Studi tentang aktor dan strategi kelompok kepentingan dalam mengawal kasus korupsi buku ajar Kabupaten Sleman

FIRMANSYAH, Hery, Dr. Agus Pramusinto, MDA

2010 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Tesis ini menganalisa efektifitas sistem jejaring advokasi dalam pemberantasan korupsi didaerah. Argumen pokok dalam tesis ini adalah bahwa berbagai pendekatan untuk pemberantasan korupsi selama ini belum efektif sehingga memerlukan alternatif solusi lain dalam penyelesaiannya. Peneliti kemudian terdorong menggunakan pendekatan sistem jejaring advokasi dalam upaya pemberantasan korupsi pada penelitian ini, setelah mencermati perjalanan pemberantasan korupsi yang sampai detik ini belum mencapai hasil yang menggembirakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari aktor-aktor yang terlibat dalam membangun sistem jejaring advokasi dalam mendukung gerakan anti korupsi di daerah, khususnya di dalam mengawal kasus bahan korupsi bahan buku ajar kabupaten Sleman yang merupakan studi kasus yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini.Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Thomas Dye(1981) dasarnya dalam sebuah mekanisme pengambilan kebijakan publik melibatkan banyak aktor, selain pemerintah,serta konsep advokasi kelas(class advocacy) (Sheafor, Horejsi, 2000; Dubois dan Milley,2005)yang merupakan pilihan para aktor dalam melakukan sistem jejaring advokasinya. Fokus advokasi ini umumnya adalah melalui koalisi dengan kelompok dan organisasi lain yang yang memiliki agenda yang sejalan. Sementara untuk menentukan strategi advokasi yang diduga sesuai dengan studi kasus yang peneliti lakukan, peneliti menyeleksi beberapa teori strategi advokasi yang dikembangkan oleh Dubois dan Miley. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dimana pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara langsung secara mendalam dan studi dokumentasi. Sementara teknik analisis data yang digunakan adalah analisis model pendalaman kajian (Nasution, 1988).Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem jejaring advokasi untuk pemberantasan korupsi di daerah, yang melibatkan orang yang berkuasa(bupati) dalam st udi kasus ini belum efektif, hal ini dapat dilihat dari penanganan proses hukum yang masih terkesan lamban.Sehingga diperlukannya peningkatan sinergi antar aktor gerakan anti korupsi (masyarakat,mahasiswa/perguruan tinggi/LSM/media massa) dalam melakukan pengawalan kasus korupsi,dengan memanfaatkan sistem jejaring advokasi. Permasalahan utama dalam membangun jejaring advokasi antar aktor yaitu masalah perbedaan agenda yang diusung masing-masing aktor, konsistensi dan pengetahuan yang minim dalam membangun jejaring gerakan.Dalam penelitian ini peneliti menyarankan agar para aktor gerakan anti korupsi di daerah dapat memainkan peran dalam melakukan capacity building from with in dengan lembagalembaga yang terkait langsung dengan agenda pemberantasan korupsi. Sementara di sisi lain,melakukan pressure from with out yaitu dengan melakukan ‘pengawalan’ secara ketat terhadap agenda pemberantasan korupsi.

This thesis analyzes the effectiveness of networking advocacy system in the eradication of corruption in the area. Principal argument in this thesis is that the various approaches to combating corruption has not been effective so that it requires a different solution alternatives in the solution. Researchers then driven approach advocacy networking system in an effort to eradicate corruption in this study, after looking at the way the eradication of corruption which until now have not achieved satisfactory results. This study aims to determine the role of actors involved in building systems advocacy networks in supporting anti-corruption movement in the region, particularly in cases of corruption in guarding the textbook material Sleman district that is a case study used by researchers in this study.In this study, researchers used the theory of Thomas Dye (1981) essentially in a public policy-making mechanisms involving many actors, besides the government, and advocating the concept of class (class advocacy) (Sheafor, Horejsi, 2000; Dubois and Milley, 2005) which is an option the actors in performing their advocacy networking system. The focus of this advocacy is generally through a coalition with other groups and organizations that have a consistent agenda.As for the alleged advocacy strategy in accordance with case study research, the researcher selects a few theories of advocacy strategies developed by Dubois and Miley. The research approach used was qualitative descriptive, where data collection is done by direct in-depth interviews and documentary studies. While the data analysis techniques used are deepening study model analysis (Nasution, 1988).The results of this study indicate that the networking system of advocacy for the eradication of corruption in the region, involving people in power (regent) in this case study has not been ufficiently effective, this can be seen from the handling of the legal process which still seem slow. Thus the need for increased synergy between actors in anti-corruption (public,university students / universities / NGOs / media) in conducting escort corruption cases, taking advantage of networking advocacy system. The main problem in building advocacy networks among actors that is the problem that brought different agendas of each actor, consistency and minimal knowledge in building the networking movement.In this study the researchers suggested that the anti-corruption actors in the region could play a role in conducting capacity building from with in with the institutions directly related to anti-corruption agenda. While on the other hand, did pressure from with-out is by doing 'escorts' are strictly against the anti-corruption agenda.

Kata Kunci : Pemberantasan korupsi di daerah,Civil society,Sistem jejaring advokasi,Sinergi gerakan anti korupsi, eradication of corruption in the area, civil society, advocacy networking