Status pengusaha kena pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai :: Studi kasus atas putusan Pengadilan Pajak No: Put. aaaaa/PP/M.X/99/2008

HALIM, Tonyandi, Drs. Paripurna S., S.H.,M.Hum.,LL.M

2010 | Tesis | S2 Magister Hukum

Berdasarkan UU-PPN, seluruh pengusaha yang menyerahkan barang kena pajak wajib untuk berstatus pengusaha kena pajak. Pengecualian untuk tidak perlu berstatus PKP diberikan kepada pengusaha yang memenuhi kriteria sebagai pengusaha kecil. Meskipun UU mengatur demikian, dalam kenyataan beberapa pengusaha yang tidak memenuhi kriteria pengusaha kecil pada industri tertentu seperti industri rokok, produk rekaman suara dan produk rekaman gambar mendapatkan pengecualian juga dari pemerintah.Di lain pihak, terdapat industri lain yang memiliki struktur distribusi dan pemungutan PPN yang sama dengan industri tersebut di atas, seperti produk voucher isi ulang dari provider telpon seluler yang diberikan sanksi administratif karena memiliki jumlah omset yang melebih kriteria omset pengusaha kecil namun tidak berstatus PKP. Oleh karena itu permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pengecualian tersebut sesuai dengan peraturan perundangan dan apakah berlaku eksklusif, serta bagaimana perlakuan yang seharusnya diterima oleh perusahaan di industri lainnya. Penelitian ini adalah penelitian normatif dan empiris. Berdasarkan data yang dikumpulkan, dan analisis terhadapnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara yuridis pengecualian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, sedangkan dari sisi praktis dan pengamanan penerimaan PPN dapat dibenarkan, selain itu pengecualian yang diberikan tidak berlaku eksklusif dan perlakuan yang adil terhadap industri lainnya adalah memberikan pengecualian yang sama sebagaimana putusan pengadilan pajak.

Based on VAT Law, every bussinessmen/companies who do bussiness have to be a value added taxable person. The decree gives an exception not to be a value added taxable person only for those bussinessmen who meet the criteria of small bussinessmen/companies.Although the decree regulates it very clearly, in fact the DGT gives that exception to bussinessmen/companies althoguht they certainly didn’t meet the criteria of small bussinessmen who do bussiness in certain industry, such as tobacco products, products of voice recording and products of picture recording. Whereas on the other hand,other industry which has the same structure of distribution channel and value added tax mechanism, such as industry of mobile phone refill voucher produced by telephone cellulair provider,was charged an administrative sanction by DGT since this distributor didn’t declare to be a value added taxable person. Due to this issues, the topics of this research are whether of not the exception by DGT to certain industry is comply with VAT law, and whether or not tha exception is only enforced exclusively to that industries and what the DGT have to treat other industry which have the same structure of distribution channel and vat mechanism with the exception ones. This research is an empirical and normative one. Based on the data collected during the research and analyses made on it, it can be concluded that the exception is actually against the VAT law, though from practical perspective it looks ok/can be accepted, other thing is that the exception have to be applied to other industry also and because of that the fair treatment to that other industry is what the Indonesian Tax court says up on this case study.

Kata Kunci : Pengusaha kena pajak,Pengusaha kecil,Pengecualian pengusaha kena pajak,Pengadilan pajak