Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan MSAA antara Salim Group dan BPPN berkaitan dengan aset PT. Sugar Group di Propinsi Lampung

PUTRI, Jatu Mina, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S

2010 | Tesis | S2 Magister Hukum

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang dilakukannya Perjanlian MSAA antara Salim Group dan BPPN berkaitan dengan aset PT. Sugar Group di Propinsi Lampung dan untuk meugetahui pelaksaner,an perjanjian MSAA antara Salim Group dan BPPN berkaitan dengan aset PT. Sugar Group di Propinsi Lanrpung. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang meliputi penelitian terhadap azas-azas, kaidah-kaidah dan berbagai pengertian hrikum yang berkaitan dengan Pelaksanaan MSAA antara Salim Group dan BPPN bcrkaitan dengan aset PT. Sugar Group di Propinsi Lampung. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah anaiisa kualitatif yang dijelaskan secara deskriptif yaitu dari data yang diperoleh dilakukan pemilihan, pengelompokan dan penilaian data sehingga dapat memberikan gambaran kenyataan sebenarnya di lapangan. Kemudian data tersebut dikaitkan dan dihubungkan dengan teoli-teori yang ada sehingga akan diperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa, dilakukannya Perjanjian MSAA antara Salim Group dengan pemerintah yang diwakiii oieh BPPN, terkait dengan aset SGC di Propinsi Lampung adalah karena Salim Group tidak mamplr mengembalikan BLBI sebesar 41,7 triliun Dalam hal pelaksanaan Perjanjian MSAA antara Salim Group dan BPPN ditunjukkan dengan penyerahan sebanyak 108 aset yang dimilikinya, di mana salah satu aset tersebut yaitu SCC di Propinsi Lampung kepada pemerintah melalui BPPN sebagai saiah satu kewajiban perrgernbalian BLBI yang telah diterima Salim Group. diisi lain BPPN telah mengeluarkan Surat Keterangan Lunas (SKL) bagi Salini Group. Perihal gugatan GPA, PN Kolaburni dan l,N Curturtg Sugih menyenangkan SGC dalam persidangan melawan Marubeni tentang pembatalan terhadap perjanjian utang. Terkait gugatan Marubeni terhadap PT. Sweet Indolampung (SIL), PN Jakarta Pusat memutuskan menolak gugatan Marubeni terhadap SIL.

The basis for the revised Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) is a party shareholders a like could not keep the agreements have been signed with the government. This study aimed to know the background to do MSAA Agreement between Salim Group and BPPN associated with assets of Sugar Group Companies in Lampung Province, and to know the implementation MSAA agreements between Salim Group and BPPN associated with assets of Sugar Group Companies in Lampung Province. This research is a normative juridical, including a study of the principles, rules and various legal terms relating to the Implementation of MSAA between the Salim Group and BPPN associated with assets of Sugar Group Companies in Lampung Province. Methods of data analysis used in this study is qualitative analysis described in descriptive data obtained from the election, the classification and assessment of data that can give true picture of reality in the field. Then the data is associated and linked with existing theories that will be obtained answers to the problems raised. The final conclusion is that, do MSAA Agreement between the Salim Group, with the government, represented by the BPPN, is associated with assets of SGC in Lampung Province is because the Salim Group is not able to return the BLBI of 47.7 trillion. Whereas in the case of MSAA implementation agreement between the Salim Group and BPPN associated with assets of Sugar Group Companies in Lampung Province as many as 108 indicated by the transfer of assets owned, in which one of those assets that is SGC in Lampung Province to the government through BPPN. On the other hand BPPN has issued a Certificate of Keel (SKL) for the Salim Group.

Kata Kunci : BLBI,MSAA,SKL