Eksekusi terhadap deposito berdasarkan putusan pengadilan di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk cabang Rasuna Said-Jakarta :: Studi kasus Perkara Perdata Nomor 246/Pdt.G/1999/PN.Jakpus

ZULMETZON, Sigid Riyanto, S.H.,M.Si

2010 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian terhadap Eksekusi Terhadap Deposito Berdasarkan Putusan Pengadilan di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, Cabang Rasuna Said – Jakarta, bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum putusan pengadilan yang mendasari eksekusi terhadap deposito dan pelaksanaan eksekusi terhadap deposito. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan sekunder. Untuk mencari data primer dilakukan melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara dan data sekunder dilakukan melalui kepustakaan dengan studi dokumen. Hasil penelitian menemukan bahwa dalam Perkara Perdata Nomor 246/Pdt.G/1999/PN.Jakpus majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum eks PT. Bank Pos Nusantara untuk mengembalikan kepada Nyonya AW seluruh uang sejumlah Rp.2.500.000.000,- yang terdapat dalam rekening deposito atas nama Bapak H.MSA (suami Nyonya AW), adapun pertimbangan hukum dari majelis hakim adalah karena Bapak H. MSA telah menjaminkan deposito tersebut tanpa persetujuan dari isterinya (Nyonya AW) kepada eks PT. Bank Pos Nusantara untuk kepentingan PT. PM selaku debitur, pertimbangan hakim tersebut kurang tepat karena deposito tersebut adalah harta bersama antara Nyonya AW dan Bapak H. MSA, seharusnya pengadilan memutuskan bahwa setengah dari nominal deposito sebesar Rp.1.250.000.000,- untuk Nyonya AW dan setengahnya lagi sebesar Rp.1.250.000.000,- untuk Bapak H.MSA hal ini sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga bagian dari Bapak H.MSA masih tetap melekat sebagai jaminan fasilitas kredit, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Para pihak tidak melakukan upaya hukum lagi sehingga putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengalami kesulitan dalam memberikan teguran/peringatan kepada pihak terkesekusi karena tidak mengetahui secara pasti keberadaan eks PT. Bank Pos Nusantara, hal ini dapat dilihat dari pemberian teguran/peringatan yang berulang kali kepada pihak yang berbeda; pertama ditujukan ke eks PT. Bank Pos Nusantara, ke BPPN sebanyak dua kali dan terakhir baru ditujukan ke Bank Danamon dan pada tahap pelaksanaan eksekusi terhadap deposito Pengadilan masih harus menunggu persetujuan pelepasan deposito sebagai jaminan dari BPPN karena masih terikat sebagai jaminan fasilitas kredit PT. PM di BPPN.

The research on the Execution of Deposit Disbursement based on the Court Decision at PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, Rasuna Said Branch, Jakarta aimed to identify underlying legal considerations of court decision of the execution on the deposit and the implementation of deposit. This was a normative juridical empirical research. In this research, two types of data were used, namely primary and secondary data. The primary data was conducted through field study by using interviews; the secondary data was performed through literature review using documentation study. Data obtained were qualitatively analyzed for description. This research was carried out through literature study and field study. Based on the results, in the Civil Case Number 246/Pdt.G/1999/PNJakpus, the Judges of Central Jakarta State Court punished ex- PT. Bank Pos Nusantara to reimburse the fund of IDR 2,500,000,000 to Mrs. AW in the deposit account of Mr. H. MSA (the husband of Mrs. AW). The underlying legal considerations of the judges was that because Mr. H. MSA used the deposit without the agreement of his wife (Mrs. AW) to ex- PT. Bank Pos Nusantara for the interest of PT. PM as debtor. The considerations of the judges was less appropriate since the deposit was shared properties of Mrs. AW and Mr. H. MSA. It should be that the court decided that half of the deposit of IDR 1,250,000,000 was provided to Mrs. AW and the other half of IDR 1,250,000,000 was given to Mr. H.MSA. This complied with the Article 35 of Law No.l Tahun 1974 concerning marriage; hence, the share of Mr. H.MSA was inherent as the collateral of credit facility. The decision was confirmed by the Higher Court of Jakarta Special province. The parties did not perform legal actions; hence, the decision possessed legal permanent power. The State Court of South Jakarta encountered difficulty in providing reminder to the executed party since the existence of ex PT. Bank Pos Nusantara had not been accurately identified. This was seen from the several reminders sent to different parties. First, it was sent to ex PT. Bank Pos Nusantara; then two remainders were sent to IBRA, and the last remainder was sent to Bank Danamon. During execution process on the deposit, the court should be waiting for the agreement of deposit release as collateral at IBRA since it was under the collateral binding of PT. PM loan at IBRA.

Kata Kunci : Eksekusi,Putusan pengadilan