Perlindungan hukum bagi nasabah terhadap perjanjian baku pada akad pembiayaan di Bank Syariah :: Studi kasus pada Bank Tabungan Negara Syariah cabang Banjarmasin

SUSANTI, Liana, Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H.,M.H

2010 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tujuan dari penelitian ini adalah, pertama untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi nasabah terkait keberadaan perjanjian baku berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kedua, untuk mengetahui penerapan perlindungan hukum bagi nasabah dalam akad pembiayaan di Bank Tabungan Negara Syariah cabang Banjarmasin. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menekankan pada penelitian pustaka yang didukung oleh penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan yang dimaksud disini adalah penelitian yang berkaitan dengan yuridis normatif, artinya analisis dilakukan terhadap sumber-sumber pustaka yang memuat dasar hukum positif dan dibukukan dalam bentuk pustaka. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk menganalisis kasus yang diteliti dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, perlindungan hukum bagi nasabah terhadap perjanjian baku yang ditetapkan sepihak oleh bank syariah dapat ditemukan dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan diantaranya Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999, Undang-undang Perbankan Syariah No 21 tahun 2008 khususnya mengenai keharusan Bank Syariah untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai prinsip syariah dan ketentuan tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparasi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, serta dengan dibentuknya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk mengawasi kinerja dari bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Kedua, setiap klausula yang ada pada akad pembiayaan Musyarakah, pembiayaan Murabahah dan pembiayaan Gadai pada Bank Tabungan Negara Syariah telah sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan dengan demikian Bank Tabungan Negara Syariah cabang Banjarmasin telah memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah.

The aim of this research were, firstly, to identify the form of legal protection for customers in terms of the existence of standard agreement based on the legal regulations; secondly, to identify the application of legal protection for customers in financing contracts at the Bank Tabungan Negara Syariah, Banjarmasin Branch. This was a normative legal research emphasizing literature study that was supported by field study. This literature study was related to normative juridical aspect, meaning that the analysis was conducted on the literature sources containing the basis of positive law written in the form of literature. These sources were used to analyze the case investigated in this research. The results showed, firstly, legal protection for customers on standard agreement that the shariah bank unilaterally applied was available in the legislations, among others, the 1999 Consumer Protection Act No. 8, the 2008 Shariah Banking Act No 21, especially regarding the shariah bank requirements to run their businesses complying with shariah principles and provisions concerning the dispute settlement in shariah banking, the Bank Indonesia’s Regulation Number 7/6/PBI/2005 on the Information Transparency of Banking Products and the Use of Customers’ Personal Data, as well as the establishment of the Dewan Pengawas Syariah (Shariah Supervisory Board) with its responsibility to supervise the performance of shariah banks in its compliance with syariah principles. Secondly, any clause stated in the contract of Musharaka financing, Murabaha financing, and mortgage funding at the Bank Tabungan Negara Syariah complied with the shariah principles as stipulated in the laws and regulations; therefore, the Bank Tabungan Negara Syariah Banjarmasin Branch has provided legal protection to the its customers.

Kata Kunci : Perjanjian baku,Akad pembiayaan,Perlindungan hukum