Peran Polres Ciamis dalam pengelolaan konflik :: Studi kasus konflik sengketa lahan antara Serikat Pasundan (LSM SPP) dengan perhutani KRH Cigugur Dusun Cikarees Desa Harumamndala Kecamatan Cigugur Kabupaten Ciamis Jawa Barat

MARDIYATMI, Heni, Dr. Nanang Pamuji Mugasejati

2010 | Tesis | S2 Ketahanan Nasional

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis proses pengelolaan konflik yang dilakukan oleh Polres Ciamis terhadap konflik perebutan lahan antara kelompok Organisasi Serikat Petani Pasundan (SPP) dan Perum Perhutani Kecamatan Cigugur Kabupaten Ciamis, kurun waktu tahun 2006-2008. Fungsi Kepolisian sebagai salah satu alat negara yang berfungsi melakukan penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat setiap saat dituntut untuk bertanggungjawab terhadap situasi kantibmas. Latar belakang penelitian ini melihat bahwa konflik tidak hanya identik dengan hal yang bersifat negatif saja, hal positif dalam pembangunanpun seringkali menimbulkan konflik, artinya perubahan sistematis yang dilakukan dalam pembangunan berpotensi menimbulkan konflik. Maka sudah semestinya setiap usaha pembangunan mencakup pula pengelolaan konflik. Konflik memiliki sifat yang sangat kompleks dan dinamis, sehingga dalam pelaksanaan tugas di lapangan Polri dituntut mampu untuk memecahkan setiap permasalahan/konflik yang dihadapi. Sehingga diperlukan suatu ketrampilan tersendiri bagi Polisi dalam mengelola dan menyelesaikan konflik yang terjadi. Tujuanya meminimalisir timbulnya konflik yang bersifat merusak (destruktif). Dan mempertahankan sifat positif dalam konflik tetap fungsional. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, dengan pendekatan kualitatif, yaitu didasarkan pada peristiwa-peristiwa yang terjadi, tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, tetapi juga memaparkan dan menganalisa dengan berlandaskan pada peraturan dan konsep teori yang yang berkaitan dengan permasalahan. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa konflik perebutan lahan Perhutani yang terjadi di kecamatan Cigugur Kabupaten Ciamis di sebabkan karena isu reformasi agraria (land reform) sebagai tujuan utama dalam aksi Serikat Petani Pasundan (SPP) yang tidak tepat sasaran. Perbedaan pandangan tidak bisa disalurkan secara demokratis, sehingga memunculkan rasa ketidakpuasan dari kelompok yang merasa dikalahkan. Permasalahan yang lambat dalam pencegahan dan penyelesaiannya menimbulkan konflik yang berlarut-larut dan berkembang menjadi konflik yang bersifat merusak. Meluas dan berlanjutnya konflik salah satunya disebabkan karena Polisi gagal dalam mengupayakan penghentian terhadap kekerasan. Dengan demikian maka peranan Polri untuk melakukan tindakan dalam pengelolaan konflik sangat diperlukan dalam mencegah dan menyelesaikan konflik pada setiap tahapan konflik, tujuannya agar konflik tidak mengalami eskalasi dan berkembang menjadi tindakan yang destruktif.

This work is proposed to analyses conflict resolution process established by Ciamis Police District of Authority (Polres) toward land conquests between Organization of Pasundan Farmer Union (SPP) and State Forestry Agency Residential (Perhutani) of Cigugur sub-district, Ciamis Province, during 2006-2008. Police is states institutions with functions to sustain law, society’s protector, and guardian and society servant which obligated to responsible over society order and security situation. Research is standing on fact that conflict not merely identical with negative term, however positive side of development often raises conflict. This reflecting that systematical transformation carried by development is potentially generates conflict. Therefore, conflict resolution is required in every development endeavors. Conflict is complex and dynamics situation which should be mastered by police officer during completing their field task. In favor of minimizing destructive potential of conflict and sustain positive side of conflict being constantly functional, police officer required unique skill which aimed to maintain and settle conflict. Analysis descriptive method is used as research method. Qualitative approach is taken, means based on existing facts or not merely illustrating the problem but also explaining and analyses according to related rules and theoretical concepts. Conclusion that being drawn is Perhutani land conquests conflicts at Cigugur sub-district, Ciamis Province was triggered by Land Reform issue as main objectives of SPP actions which miss objective. The contrary of point of view that undemocratically presented raised unsatisfy feeling within defeated party. Inadequate preventing and settlement lead conflict to endless situation and grew as destructive conflict. One causes of the expansion and prolong conflict was police failure in carried prevention over aggression. Therefore, Police role in carried preventive action and conflict resolution is strongly required in every conflict stages. This essential to prevent conflict being escalates and expand and finally lead to destructive actions.

Kata Kunci : Mengelola Konflik, analisa konflik, Peranan Polisi, Conflict Resolution, Conflict Analysis, Police Rule